Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1948
- Nomor
- 10
- Tahun
- 1948
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 2
Mengingat : pasal 5 ayat (1), pasal 18, pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar dan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X; Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;
MEMUTUSKAN : Menetapkan peraturan sebagai berikut : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN SUMATRA. Pasal 1. Sumatra dibagi menjadi tiga propinsi yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pasal 2. Propinsi-propinsi yang tersebut pada pasal 1, ialah : Propinsi Sumatra Utara, yang meliputi Karesidenan-kare-sidenan Aceh, Sumatra Timur dan Tapanuli; Propinsi Sumatra Tengah, yang meliputi Karesidenan-karesidenan Sumatra Barat. Riauw dan Jambi; Propinsi Sumatra Selatan, yang meliputi Karesidenankaresidenan Bengkulen, Palembang, Lampong dan Bangka-Biliton. Pasal 3.
Pasal 4. Untuk mempersiapkan pembentukan pemerintahan Propinsi dan pembentukan daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Propinsi, diadakan suatu Komisariat Pemerintah Pusat terdiri dari Komisaris-komisaris Negara, yang susunan dan tugas kewajibannya lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan lain. Pasal 5.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 April 1948. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO. Menteri Dalam Negeri, SOEKIMAN. Diumumkan pada tanggal 15 April 1948. Sekretaris Negara, A.G. PRINGGODIGDO.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)