Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1990
- Nomor
- 11
- Tahun
- 1990
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 38
upaya pembangunan dan pengembangan Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia perlu dilaksanakan secara selaras dan serasi dengan kedudukan dan peranan tersebut,
menetapkan pengaturan mengenai susunan pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dalam suatu Undang-undang; www.djpp.depkumham.go.id ditjen Peraturan Perundang-undangan Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
3282); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA.
BAB I
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
www.djpp.depkumham.go.id ditjen Peraturan Perundang-undangan
BAB II KEDUDUKAN
BAB II
Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Negara.
Ibukota Negara Republik Indonesia adalah (daerah khusus yang selanjutnya disebut Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta. www.djpp.depkumham.go.id ditjen Peraturan Perundang-undangan BAB III PEMBAGIAN WILAYAH
BAB III
BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB IV
www.djpp.depkumham.go.id ditjen Peraturan Perundang-undangan
Membuka PDF…
Undang-Undang
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)