Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1962
- Nomor
- 12
- Tahun
- 1962
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat : Pasal 5 ajat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang- undang Dasar; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;
Memutuskan : … Memutuskan : Menetapkan : Undang-undang tentang Bank Pembangunan Swasta.
BAB I
Pasal 2. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini terhadap Bank berlaku segala macam hukum Indonesia. Pasal 3.
BAB II TUGAS DAN USAHA. Pasal 4. Bank didirikan dengan maksud untuk membantu Pemerintah dalam pembiayaan usaha-usaha produksi yang dilakukan oleh perusahaan- perusahaan swasta, dengan djalan :
Pasal 5.
BAB III … BAB III MODAL DASAR DAN SUMBER KEUANGAN LAIN DARI BANK. Pasal 6.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
1.00.000.000,- (seratus djuta rupiah);
Pasal 7. … Pasal 7.
Pasal 8. Penyertaan dalam Bank tidak akan dijadikan alasan oleh Instansi-instansi Pemerintah yang bertugas dibidang fiskal atau pidana untuk mengadakan sesuatu pertanyaan, penyelidikan dan pemeriksaan tentang asal-usul dan lain-lainnya dan uang yang disertakan. Pasal 9.
BAB IV RAPAT UMUM PARA PESERTA DAN PIMPINAN BANK. Pasal 10. Untuk dan atas nama rapat umum para peserta, Bank dipimpin oleh suatu Badan Pengawas dan Direksi menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal- pasal yang berikut. Rapat … Rapat umum para peserta. Pasal 11.
Badan Pengawas. Pasal 12.
untuk sisa masa jabatan yang sama dengan masa jabatan anggota yang digantikan.
Pasal 13.
Pasal 14.
Direksi. Pasal 15.
Pasal 16. … Pasal 16.
Pasal 17.
BAB V RENCANA KERJA TAHUNAN DAN PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH. Pasal 18.
Pasal 19.
BAB VI … BAB VI PENGAWASAN. Pasal 20.
pada waktu itu Badan Pengawas akan menentukan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan sedang anggota yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri dalam sidang itu.
BAB VII … BAB VII SURAT-SURAT TAHUNAN DAN PENENTUAN HASIL USAHA. Pasal 21.
Dalam rapat umum yang menetapkan dan mengesahkan surat-surat tahunan tersebut, anggota Badan Pengawas dan/atau Direksi tidak diperkenankan mewakili peserta. BAB VIII PENGGUNAAN HASIL USAHA DAN DANA CADANGAN Pasal 22.
BAB IX … BAB IX PEMBUBARAN. Pasal 23.
BAB X KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS. Pasal 24.
BAB XI … BAB XI KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP. Pasal 25. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 26. Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang Bank Pembangunan Swasta" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1962 Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1962. Sekretaris Negara, ttd MOHD ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 58 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 1962 TENTANG BANK PEMBANGUNAN SWASTA. UMUM. Hasil karya Dewan Perancang Nasional yang termuat dalam Buku kesatu Jilid I, II, dan III telah diterima dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan Ketetapan No. II/MPRS/1960 sebagai Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961 - 1969. Pola ini adalah pedoman pelaksanaan tekad dan usaha rakyat Indonesia untuk dengan cara berencana dan bergotong-royong membangun suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila secepat mungkin di Tanah Air Indonesia. Agar masyarakat adil dan makmur itu selekasnya terlaksana, Pemerintah dalam rangka Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana itu akan mendirikan berbagai- bagai proyek Semesta seharga Rp. 240 milyard dalam jangka waktu sewindu 1961 - 1969, yang semuanya bertujuan menaikkan tingkat hidup jasmani dan rokhani rakyat Indonesia. Demikian pula selama tahapan kedua dan berikutnya dari pola pembangunan Negara kita, akan diadakan pula inventasi-inventasi yang akan mempertinggi kapasitet produksi perekonomian kita sehingga tingkat hidup rakyat lebih dipertinggi lagi. Untuk memobilisasi modal dan menjadi sumber pembiayaan yang tetap bagi usaha- usaha inventasi proyek-proyek Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, Pemerintah dengan Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 telah mendirikan Bank Pembangunan Indonesia, sebuah Bank milik Negara yang didirikan antara lain dengan maksud agar usaha-usaha pembangunan semesta yang disatu fihak harus digerakkan oleh dan dilakukan dibawah Pimpinan Pemerintah, dilain fihak dapat dibiayai berdasarkan azas-azas ekonomi perusahaan yang layak dan wajar dan sedapat mungkin dibiayai dengan mempergunakan modal dan potensi yang ada dalam masyarakat sendiri. Tingkat … Tingkat pertumbuhan perekonomian kita, dan dengan demikian kecepatan naiknya tingkat hidup rakyat kita, akan lebih dipertinggi kalau modal dan potensi progressip yang terdapat dalam masyarakat kita dapat sebanyak mungkin dikerahkan dan diikut-sertakan merealisasi masyarakat adil dan makmur itu, sebagaimana telah digariskan dalam haluan Negara kita. Dalam hubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek semesta maka usaha-usaha swasta dapat merupakan usaha-usaha pembantu dan pelengkap bagi proyek- proyek semesta. Kedua usaha tersebut dapat saling isi mengisi. Oleh sebab itu maka Pemerintah, sesuai dengan ketentuan- ketentuan dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama serta Amanat Pembangunan Presiden dan Manifesto Politik, menganggap bank yang tidak menjalankan usaha-usaha bank umum, untuk membiayai usaha-usaha pembangunan khususnya dibidang produksi yang dilakukan oleh pihak swasta dan yang dapat menjadi penggerak modal dan potensi progressip didalam masyarakat serta menjadi sumber pembiayaan yang kontinu dari usaha-usaha produktif swasta itu, demikian pula memberi arah yang tepat bagi investasi- investasi swasta sesuai dengan skala prioritet yang ditetapkan oleh Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dengan demikian terciptalah landasan bagi pengikut-sertaan tenaga-tenaga dan kekuatan-kekuatan swasta yang progressip dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan ekonomi terpimpin. Progressip oleh karena pengerahan tenaga-tenaga dan kekuatan-kekuatan swasta dalam usaha ini ditujukan untuk membantu Pemerintah dalam membiayai usaha-usaha produksi dan sesuai dengan ekonomi terpimpin oleh karena usaha ini, walaupun pada hakekatnya adanya adalah usaha swasta, sampai taraf-taraf tertentu tetap berada dibawah pengawasan dan penilikan Pemerintah serta alat-alatnya yang bersangkutan dengan usaha itu. PASAL … PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Dalam pasal ini diberikan beberapa ketentuan umum mengenai Bank yaitu mengenai bidang usahanya, bentuk hukumnya dan sifatnya. Mengenai yang terakhir, sifat Bank, dipergunakan perumusan negatif, ya'ni"Bank yang tidak menjalankan tugas- tugas bank umum". Walaupun perumusannya adanya negatif, namun maksudnya dirasakan lebih positif dari pada istilah-istilah yang lazim dipakai, seperti bank sekunder, Bank pembangunan, badan pembiayaan, dsb. Bank umum pada umumnya mengutamakan pemberian kredit jangka pendek, akan tetapi dalam praktek tidak asing pula dalam hal-hal tertentu bank umum memberi pinjaman jangka panjang sungguhpun hal ini tidak diingini, sifat khas bank umum terutama terletak pada kemungkinan dapatnya bank umum itu menciptakan uang atas dasar uang yang diterimanya sebagai uang giro. Sifat penciptaan uang inilah yang seharusnya tidak ada pada suatu bank pembangunan. Hal inilah yang ditekankan dalam rumusan secara negatif itu untuk lebih menunjukkan sifat Bank itu sebagai suatu bank pembangunan. Deposito jangka panjang dapat dianggap tidak bertentangan dengan tugas bank pembangunan. Yang dimaksud dengan "usaha-usaha pembangunan khususnya dibidang produksi yang dilakukan oleh pihak swasta, baik dalam konsideran maupun pada ayat (1) ialah usaha-usaha swasta dalam rangka pembangunan semesta". Oleh karena banyaknya ragam serta tingkat usaha-usaha pembantu dan pelengkap bagi proyek- proyek semesta yang dapat dilakukan oleh pihak swasta tadi maka penentuan lebih jelas dalam konsideran dan diktum tidak dicantumkan, juga dengan dasar pertimbangan, bahwa Bank dalam rangka sistim ekonomi terpimpin tetap berada dibawah pengawasan Pemerintah, sehingga dengan demikian Pemerintah dapat mengawasi pengerahan modal dan potensi guna memungkinkan pemberian kredit oleh Bank baik secara umum (Kollektip) maupun secara khusus mengenai setiap kredit (nominatip). Perusahaan … Perusahaan swasta mana yang dapat meminjam dari Bank ditentukan dalam ayat 4 sub g dan untuk usaha disektor mana kredit itu dapat diberi disebut secara limitatip dalam pasal 4 sub a. Bagian kalimat termaksud pada sub g ini "perusahaan yang seluruh modal dan pimpinannya berada ditangan pihak swasta warga-negara Indonesia" tidak memerlukan penjelasan; selanjutnya bagian kalimat sub g seterusnya yaitu "sebagian terbesar dari modal dan pada dasarnya pimpinannya adalah ditangan pihak swasta warga-negara Indonesia" diberi penjelasan sebagai berikut. Sesuai dengan politik negara mengenai domestic capital: (termasuk modal bukan asli yang sudah menetap di Indonesia) yang progressip, lagi pula yang sanggup membantu terlaksananya program Pemerintah maka modal tersebut akan diberi tempat dan kesempatan yang wajar dalam usaha-usaha kita untuk memperbesar produksi dilapangan perindustrian dan pertanian dan harus pula dipergunakan dalam pembangunan. Ada kemungkinan besar bahwa modal bukan asli itu akan bekerja- sama dengan modal asli dalam perusahaan swasta, maka karenanya dipandang tidaklah wajar perusahaan campuran sedemikian, sama sekali dikecualikan dari kemungkinan meminjam dari Bank, asalkan syarat-syarat disebut dibawah ini dipenuhi:
Pengertian istilah "pada dasarnya" disebut disini adalah untuk menunjukkan politik haluan Negara bahwa demi kepentingan dan kebutuhan nasional dalam pembangunan ekonomi nasional yang kuat - memang sewajarnyalah seluruh pimpinan perusahaan campuran ada ditangan warga-negara Indonesia. Akan … Akan tetapi mengingat keadaan-keadaan yang nyata sekarang ini serta untuk dapat menampung kebutuhan yang masih akan nampak dalam hal-hal tertentu dalarn masa transisi ini adalah bijaksana untuk dengan tetap memegang teguh prinsip tersebut untuk sementara demi untuk melancarkan serta mempercepat pembangunan pada tingkat pertama dalam masa transisi memungkinkan sekedar peranan dalam pimpinan sebagai menetap itu. Dalam ha-hal tertentu itu Menteri Urusan Bank Sentral berwenang untuk memberi izin penyimpanan tentang komposisi pimpinan perusahaan swasta dengan pengertian bahwa sebagian terbesar dari pimpinan haruslah warga-negara Indonesia. Untuk menggambarkan prinsip tadi dan untuk memungkinkan penyimpangan terbatas oleh Menteri tersebut, tanpa menyalahi diktum Undang-undang, digunakan istilah "pada dasarnya". Pasal 2. Dalam pasal ini lebih ditegaskan lagi status hukum Bank. Jelaslah bahwa badan hukum ini bukan perseroan terbatas yang didirikan sebagai hasil persesuaian kehendak antara perseorangan, akan tetapi kedudukannya sebagai badan hukum itu diperolehnya dengan ketentuan Undang-undang. Namun demikian dalam menjalankan usahanya serta hak dan kewajiban-kewajiban para pesertanya Bank menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini berpedoman kepada aturan- aturan tentang perseroan terbatas yang telah dipahami oleh dunia pengusaha pada umumnya. Pasal 3. Pembukaan cabang disesuatu daerah bukanlah suatu hal yang mudah oleh karena antara lain harus pula diperhatikan adanya faktor-faktor obyektip memungkinkan pembukaannya. Sudah barang tentu bahwa pembukaan cabang-cabang tidak akan terlepas dari pimpinan dan bimbingan Pemerintah, oleh karena tentunya rencana untuk … untuk mendirikan cabang akan terlebih dahulu dimasukkan dalam rencana kerja tahunan atau rencana perobahan kerja tahunan yang baru dapat dijalankan bank setelah disyahkan oleh Pemerintah. Lagi pula pembukaan sesuatu cabang disesuatu daerah yang menurut pertimbangan keadaan faktor-faktor obyektif telah cukup ada dan terlupakan oleh Bank Pemerintah dapat memberi petunjuknya dalam pengesahan rencana kerja tahunan tadi untuk mendirikan cabang Bank itu. Oleh karena itu usaha Bank adalah pembangunan didalam negeri sedangkan pengerahan modal dari luar negeri dipusat- kan di tangan Pemerintah (i.c. Bank Sentral) tidaklah perlu bagi Bank untuk membuka cabang/Perwakilan diluar negeri.
BAB XI
dan 5. Didalam kedua pasal ini ditetapkan fungsi, lapangan usaha dan kegiatan-kegiatan operasionil Bank. Adapun fungsi Bank ialah sebagai sumber pembiayaan jangka panjang dan menengah bagi kegiatan-kegiatan usaha swasta dalam rangka Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961 - 1969 dan rencana-rencana berikutnya. Dalam menunaikan fungsinya itu Bank menjalankan memobilisasi modal, pemupukan modal, penyertaan modal, penilaian ekonomis dan peneleitian teknis berbagai usaha serta turut membantu peraturan organisasi dan management usaha-usaha itu. Bank bekerja bersama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya dalam usaha memajukan dan mendorong penyertaan serta mengerahkan tenaga-tenaga dan kekuatan-kekuatan swasta yang progressip dalam usaha-usaha pembangunan. Lapangan bergerak Bank ialah didalam sektor-sektor perindustrian menengah/kecil, perkebunan, pertambangan menengah/ringan, pengangkutan dan pemborongan pekerjaan umum, serta bersifat komplementer dengan proyek-proyek Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, dengan jalan mendirikan, memperluas dan mempermodern usaha-usaha dalam sektor-sektor tersebut, kecuali yang diusahakan sendiri oleh Pemerintah. Pengertian … Pengertian jangka panjang dan menengah pada umumnya mengikuti pengertian yang diberikan oleh dunia perkreditan. Selain hal itu dihubungkan dengan sifat proyek untuk mana diminta pinjaman (misalnya : mendirikan perkebunan sifatnya kredit- investasi, sesudah dibangun maka untuk meneruskan usaha masih memerlukan modal kerja pertama), maka patokan jangka waktu juga menentukan apakah kredit itu termasuk jangka panjang, menengah atau pendek. Hal terakhir ini berlain-lainan ditiap negara. Yang dimaksud dengan pinjaman jangka panjang pada umumnya ialah pinjaman- pinjaman yang jangka waktunya lebih dari kira-kira 5 @ 8 tahun. Pinjaman jangka menengah pada umumnya ialah pinjaman-pinjaman yang jangka waktunya antara 1 dan kira-kira 5 @ 8 tahun. Untuk memperoleh sumber-sumber keuangan yang diperlukan, Bank dimana perlu mengadakan pinjaman didalam dan diluar negeri, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing. Bahwasanya pinjaman dari luar negeri sungguhpun pada dasarnya Bank dapat melakukannya secara langsung harus dengan persetujuan Pemerintah, menggambarkan selain kepemimpinan Pemerintah terhadap semua kredit dari luar negeri, mempunyai makna pula bahwa hal itu akan juga ditinjau dari sudut manfaat ekonominya yang dapat diperoleh dengan pinjaman itu dan kesanggupan dimasa datang untuk pembayaran kembali pinjaman, tanpa melupakan politik luar negeri kita, yang bebas dan aktip. Selain itu Bank dapat pula menjalankan usaha-usaha menghimpun tabungan (simpanan-simpanan berjangka) dari masyarakat. Didalam menyalurkan kredit-kredit jangka panjang dan menengah. Bank bekerja sama dengan Bank-bank umum lainnya, baik milik Negara maupun swasta nasional dan Bank Pembangunan Daerah, dengan demikian diciptakan iklim kerja sama yang saling membantu, dimana prinsip pembagian tugas (spesialisasi) perbankan dinyatakan dengan lebih tegas. Pada dasarnya Bank hanya mempunyai hubungan pemberian kredit dengan perusahaan-perusahaan yang dibiayai. Akan tetapi bila diperlukan Bank juga dapat memberikan … memberikan "modal pesertaan" sehingga menjadi "partisipasi". Bahkan dalam usaha- usaha yang mempunyai peranan strategis Bank dapat tampil kedepan sebagai pelopor. Walaupun demikian partisipasi Bank sekali-kali tidak boleh bersifat tetap dan harus dilepaskan secepat-cepatnya. Pasal 6. Bank mempunyai dua macam modal, yaitu modal dasar dan modal permulaan. Modal dasar merupakan target dalam struktur modal Bank yang kelak akan merupakan dasar perbandingan antara jumlah modal yang disetor dengan jumlah kewajiban Bank. Untuk mem- berikan sekedar jaminan yang layak bagi pihak ketiga diperlukan perbandingan yang rendah. Pertimbangan-pertimbangan praktis menghendaki bahwa clupure surat peserta atas nama ditetapkan agak tinggi; namun demikian tetap diharapkan agar penyertaan umum dalam modal Bank akan luas sekali dan merata. Modal permulaan Bank, yaitu modal dengan mana Bank memulai bekerja tanpa terlampau banyak membuang waktu mengumpulkan modal permulaan. Hal ini tidak mempengaruhi kegiatan Bank oleh karena dalam dunia usaha perbankan modal sendiri tidaklah menjadi ukuran besarnya aktivitet sesuatu bank. Besarnya aktivitet sesuatu Bank dalam kenyataannya lebih tergantung kepada sumber-sumber keuangan lainnya yang dapat tersedia atau dapat dimobilisasikan oleh Bank itu. Namun demikian, Bank juga mempunyai tujuan untuk menghimpun sebanyak mungkin modal yang masih terpendam kedalam sektor produktif oleh karena itu wajarlah kiranya untuk menetapkan jangka waktu tertentu (5 tahun) dalam masa mana modal dasar harus sudah ditempatkan dan disetor penuh, sedangkan dimungkinkan pula perpanjangan waktu itu oleh Pemerintah untuk sesuatu masa yang tidak melebihi 3 tahun. Mengenai pesertaan badan hukum Indonesia hanya dimungkinkan dengan dua syarat yaitu :
Mengenai arti "pada dasarnya" dapat ditunjuk disini pada penjelasan pasal 1. Dengan "hasil usaha-usaha yang sah" dimaksud usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan hukum. Pasal 7. Cukup jelas. Pasal 8. Pasal ini merupakan larangan bagi Jawatan Pajak untuk menggunakan penyertaan dalam Bank ini sebagai bukti untuk mengenakan atau menambah pajak dan bagi instansi-instansi pengusut untuk mempergunakannya sebagai dasar pengusutan. Pasal 9. Cukup jelas Pasal 10. Kekuasaan tertinggi dalam Bank pada dasarnya pada rapat umum para peserta, akan tetapi kekuasaan ini untuk sebagian besar didelegasikan sepenuhnya kepada Badan Pengawas. Pimpinan Bank yang terdiri dari Badan Pengawas dan Direksi menjalankan usaha-usaha Bank untuk dan atas nama rapat umum para peserta itu. Pasal 11. Cukup jelas. Pasal 12. … Pasal 12. Anggota-anggota Badan Pengawas adalah wakil-wakil yang dipilih oleh rapat umum para peserta untuk mewakili mereka dalam pekerjaan menjalankan usaha-usaha Bank. Untuk memelihara kontinuitet dalam pekerjaannya, masa jabatan anggota Badan Pengawas ditetapkan empat tahun. Pasal 13. Sesuai dengan ketentuan M.P.R.S., Ketua Badan Pengawas ditunjuk oleh Pemerintah selama Bank masih mempunyai hutang-hutang kepada Pemerintah. Keharusan ini tidak akan ada lagi kalau hutang-hutang Bank kepada Pemerintah sudah dilunaskan. Pasal 14. Badan Pengawas adalah badan yang yang menentukan garis-garis besar kebijaksanaan usaha-usaha Bank berdasarkan suatu rencana kerja tahunan dan disesuaikan dengan skala-skala prioritet dan target-target Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Selain itu Badan Pengawas bertugas mengawasi segala usaha Bank dan memajukan kepentingan-kepentingan Bank serta menjaga agar Bank terhindar dari tekanan-tekanan pihak luar. Untuk menjamin suatu kerja-sama yang baik maka Badan Pengawas diberi kekuasaan untuk mengangkat anggota-anggota Direksi. Mengenai pemakaian wewenang menentukan kebijaksanaan Bank yang didelegasikan oleh rapat umum para peserta kepada Badan Pengawas, Badan Pengawas setiap tahun wajib memberikan laporan kepada rapat umum para peserta dan kepada Menteri Urusan Bank Sentral. Dengan laporan ini Pemerintah melalui Menteri Urusan Bank Sentral dapat mengikuti perkembangan Bank sebagai perusahaan. Untuk menjaga akibat- akibat pertentangan kepentingan, maka anggota Badan diwajibkan untuk memberitahukan kepada Badan Pengawas dan Direksi kepentingan-kepentingan mereka dalam suatu perusahaan yang kebetulan meminta bantuan kredit atau bantuan lainnya dari Bank. Yang … Yang dimaksud dengan kepentingan langsung dalam pasal ini ialah penjabat sebagai anggota Direksi dan/atau memiliki saham berhak suara dalam perusahaan yang bersangkutan. Pasal 15. Penentuan jumlah anggota Direksi akan didasarkan kepada kebutuhan yang nyata berhubung dengan perkembangan aktipitet Bank dan tidak semata-mata atas bunyi diktum pasal ini, demikian kepada kegiatan supaya biaya tetap yang tidak tergantung kepada kegiatan perusahaan (overheadcost) senantiasa seimbang dengan aktipitet Bank. Oleh karena tugas anggota Direksi dalam Bank mempunyai sifat suatu fungsi organisatoris yang merupakan pekerjaan yang memerlukan pencurahan tenaga dan waktu sepenuhnya, maka tidak wajar pekerjaan ini dilakukan sebagai pekerjaan sampingan/rangkap, maka itu sudah layak, bahwa para anggota Direksi janganlah hendaknya dibebani tugas-tugas lain yang sekiranya mempengaruhi sangat perhatian dan daya-kerja mereka dalam Bank. Tidak termaksud dalam hal ini jabatan-jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah (misalnya duduk dalam Panitya negara) asal saja tidak menghalang-halangi tugasnya sehari-hari pada Bank. Ketentuan-ketentuan untuk menjaga akibat-akibat pertentangan kepentingan berlaku juga untuk anggota- anggota Direksi sebagaimana berlaku untuk anggota Badan Pengawas. Pasal 16. Cukup jelas. Pasal 17. … Pasal 17. Didalam pasal ini terlibat pembagian kekuasaan/wewenang antara Badan Pengawas dan Direksi. Walaupun Badan Pengawas yang menentukan garis-garis besar kebijaksanaan Bank, namun yang memutuskan pelaksanaannya adalah Direksi. Demikian pula kekuasaan mengurus kekayaan Bank dan menjalankan tindakan- tindakan penguasaan dan pemilikan terhadap kekayaan itu, serta pula kekuasaan mewakili Bank didalam dan diluar Pengadilan adalah pada Direksi. Akan tetapi anggota-anggota Direksi bertanggungjawab atas kerugian-kerugian yang diderita Bank oleh karena perbuatan-perbuatan yang dilakukannya diluar kekuasaan/wewenangnya. Dengan pemberian prokurasi dimaksudkan disini, bahwa Direksi Bank dapat menunjuk orang tertentu, baik dari kalangan Direksi maupun pegawai Bank ataupun orang lain dengan kuasa untuk mewakili Bank didalam dan diluar pengadilan. Isi kuasa yang diberikan tergantung pada isi surat kuasa yang bersangkutan. Pasal 18. Rencana kerja tahunan pada hakekatnya memberikan pimpinan (arah) kepada usaha- usaha Bank dari tahun ketahun. Dalam rencana kerja tahunan yang akan merupakan anggaran belanja pembiayaan untuk tahun tertentu itu telah digariskan usaha yang hendak dijalankan oleh Bank maupun dari sumber-sumber pembiayaan akan didapatkan. Rencana kerja tahunan ini dengan sendirinya harus disesuaikan dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dan keinginan-keinginan kebijaksanaan umum pembangunan dan perekonomian Pemerintah. Hal ini dijamin dengan keharusan disahkannya rencana kerja tahunan tersebut oleh Pemerintah sebelum dilaksanakan. Yang dimaksud disini dengan kata "Pemerintah" demikian pun dalam pasal-pasal lain ialah : Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan. Pemberitahuan … Pemberitahuan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong disebut pada ayat (5) dilakukan dalam rangka pembicaraan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan. Perlu ditegaskan pula disini, bahwa pengesahan Pemerintah terhadap Rencana Kerja Tahunan, sepanjang mengenai rencana kredit luar negeri belum berarti bahwa kredit yang bersangkutan sudah dengan sendirinya dapat dijalankan oleh Bank. Hal itu baru dapat dijalankan setelah ada persetujuan Pemerintah mengenai pinjaman luar negeri itu, satu demi satu menurut ketentuan disebut dalam pasal 5 ayat (1) dan c. Pasal 19. Pengawasan dari segi politik ekonomi atas pimpinan Bank dilakukan oleh menteri Urusan Bank Sentral, sedangkan pengawasan dari segi teknik perbankan dan pelaksanaan dilakukan Bank Indonesia. Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban anggota-anggota Direksi mengganti kerugian yang diderita oleh Bank karena perbuatan-perbuatan diluar kekuasaan/wewenangnya, maka Badan Pengawas dapat memperhentikan sementara atau memperhentikan anggota-anggota Direksi dari tugasnya karena melakukan tindakan yang merugikan Bank atau bertentangan dengan kepentingan Bank. Akan tetapi anggota-anggota Direksi yang dikenakan tuduhan demikian berhak membela diri dan hadir dalam suatu sidang khusus untuk maksud pembelaan diri itu. Sidang itu wajib diadakan oleh Badan Pengawasan dalam waktu satu bulan sesudah tindakan pemberhentian sementara diambil oleh Badan Pengawas. Kegagalan/kelalaian Badan Pengawas mengadakan sidang termaksud dalam jangka waktu sebulan itu membawa akibat pemberhentian sementara itu batal menurut hukum. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai hak untuk meminta bandingan terhadap keputusan sidang Badan … Badan Pengawas dimaksud itu, bila keputusan itu mengakibatkan pemberhentian anggota Direksi itu. Bandingan dimajukan secara tertulis disertai alasan-alasan kepada Menteri Urusan Bank Sentral paling lambat dua minggu sesudah diambil putusan pemberhentian oleh sidang Badan Pengawas disebut itu. Sebelum ada keputusan Menteri tersebut mengenai bandingan, maka pemberhentian anggota Direksi yang bersangkutan ditunda. Agar supaya persoalan jangan berlarut-larut maka dinyatakan, bahwa keputusan Menteri tersebut dalam hal ini mengikat, baik terhadap anggota Direksi yang bersangkutan, maupun terhadap Badan Pengawas. Pasal 21. Cukup jelas. Pasal 22. Berapa besar jumlah cadangan setinggi-tingginya kelak dapat ditentukan oleh Badan Pengawasa dan Direksi dengan persetujuan Pemerintah. Pasal 23. Oleh karena Bank didirikan dengan Undang-undang maka walaupun pemilik dan pengurusnya adalah orang-orang swasta, namun pembubaran Bank dan penunjukan likwidaturnya diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan likwidaturnya memberikan pertanggungan jawab pembubaran kepada Pemerintah. Meskipun demikian sisa lebih dari perhitungan likwidasi menjadi milik para peserta yang akan dibagi-bagikan oleh Pemerintah kepada yang berhak. Pasal 24. … Pasal 24. Dengan diundangkannya Undang-undang tentang Bank Pembangunan Swasta ini, Bank tidak dengan sendirinya telah berdiri. Untuk itu masih perlu adanya usaha- usaha persiapan serta tindakan-tindakan lain yang memungkinkan Bank dapat memulai bekerja. Namun demikian akan diusahakan Menteri Urusan Bank Sentral agar supaya Bank dapat berjalan selekas mungkin setelah Undang-undang ini ditetapkan. Wewenang untuk mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan pembentukan Bank ini diberikan kepada Menteri Urusan Bank Sentral. Organiasi-oganisasi kaum usaha swasta kiranya pada tempatnya menjadi pendukung utama dari pada usaha mengikut-sertakan tenaga-tenaga dan kekuatan-kekuatan swasta yang progressip dalam usaha-usaha pembangunan ini. Pasal 25. Cukup jelas. Pasal 26. Cukup jelas. Diketahui . Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2489
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)