Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2013
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 44
Ringkasan
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Konawe Kepulauan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Konawe Kepulauan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mengingat . . . Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.
BAB I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
BAB II . . . BAB II PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA Bagian Kesatu Pembentukan
BAB II
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Konawe Kepulauan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian Kedua Cakupan Wilayah
Dengan terbentuknya Kabupaten Konawe Kepulauan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Konawe dikurangi dengan wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Bagian Ketiga . . . Bagian Ketiga Batas Wilayah
dan
Bagian Keempat . . . Bagian Keempat Ibu Kota
Ibu Kota Kabupaten Konawe Kepulauan berkedudukan di Langara Kecamatan Wawonii Barat. BAB III URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB III
Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Konawe Kepulauan mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. BAB IV PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Peresmian Daerah Otonom Baru dan Pelantikan Penjabat Kepala Daerah
BAB IV
Peresmian Kabupaten Konawe Kepulauan dan pelantikan Penjabat Bupati Konawe Kepulauan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan. Bagian Kedua Pemerintah Daerah
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Bupati (Perbup)