DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatanDesa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan,serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan perdesaan dilandaskan pada keyakinan dan tekad untuk mempertinggi tingkat penghidupan dan kehidupan masyarakat yang dimulai dari Desa, karena masyarakat yang berdiam di perdesaan merupakan faktor yang penting menuju kepada perbaikan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia secara nasional;
b.bahwa lembaga kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembp.ge Kemasyarakatan Desa;

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Menimbang Mengingat: tl 3. 4. 5. 6. 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82 Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 543O); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s4e5);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 l; 8. 9. 3
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan kmbaga Kemasyarakatan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2O14 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tashun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 65);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 73). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI dan BUPATI KEDIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKA,TAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4
3.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Kediri.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah ker;'a kecamatan yang daLam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
6.Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis'
12.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. (l) 5
14.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17.kmbaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Bagran Kesatu

Pasal 2

Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatanDesa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan,serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

Pasal 3

kmbaga kemasyarakatan desa dapat dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur dengan peraturan Desa.

(2)
(3)(41
(1)(2t
(1)(2t

Pasal 4

Penyusunan rancangan peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa dapat diprakarsai oleh pemerintah Desa dan/atau BPD. Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan yang mengatur pembentukan, maksud dan tujuan, susunan organisasi dan tata keg'a, tugas dan fungsi, hubungan keq'a, pembinaan dan pendanaan lembaga kemasyarakatan desa; Rancangan peraturan desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapat masukan. Rancangan peraturan desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk kepala desa dan/atau BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa. Rancangan peraturan desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD. Ketentuan mengenai mekanisme pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan, evaluasi dan klarifikasi rancangan peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

l.embaga kemasyarakatan Desa bertugas:

a.melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
b.ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
c.meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
a.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b.menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
c.meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa; (s)

(4)(s)
(6)(71
(1)(2t 6 7 d.menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
1. e.menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
2. f.meningkatlan kesejahteraan keluarga; dan
3. g.meningkatlan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV

JENIS

Pasal 6

(1)Jenis lembega kemasyarakatan Desa terdiri dari:
1. a.RT/RW;
2. b.Tim Penggerak PKK;
3. c.Karang Taruna;
4. d.l,embaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. e.kmbaga Kemasyarakatan la.innya.
(2)Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok fungsi, wewenarlg, hak, dan kewajiban akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

(1)Anggota lembaga kemasyarakatan Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. d.penduduk setempat;
5. e.mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
6. f.dipilih secara musyawarah dan mufakat.
(2)Kepengurusan lembaga kemasyarakatan Desa terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris;
3. c.Bendahara; danlatau
4. d.Bidang-bidang sesuai kebutuhan. (21
(3)
(4)8
(3)Anggota sebagaimanz dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembega desa/atau lembaga kemasyarakatan desa lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik. (a) Masa bhakti keanggotaan trmbaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

(1)Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjalin hubungan kerja dengan Pemerintahan Desa, kmbaga Kemasyarakatan Lainnya, dan dengan pihak ketiga. Hubungan keg'a Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Hubungan keq'a Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif dan konsultatif. Hubungan ke{a lembaga kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga 56fagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kemitraan.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 9

Pendanaan lembaga kemasyarakatan Desa bersumber dari:

a.swadaya masyarakat;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
c.Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2009

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 39 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2009

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 39 Tahun 2008