Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OL3 tentang Organisasi Kemasyarakatag pada tanggal 10 Juli 2Ol7; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang- Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OLT tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OL3 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang- Undang; b. c. Mengingat. Mengingat: 1. rJRES IDEN REFU13LIK INDOI.{EsIA iasal 5 ayat (1), Pasal 2A, pasal 22 ayat..(2) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Undang-Undang Nomor LT Tahun 2013 Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2013 Nornor 116, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5a30); Undang- L945; tentang Republik Lembaran 2. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2OI7 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG.UNDANG.
Peraturan Pemerintatr Pengganti undang-Und,ang Nomor 2 Tahun 2Ot7 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2oL3 tentang organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIZ Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 6084) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan aari Undang-Undang ini.
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal d.iundangkan. Agar rJRES IDEN RET,UBLIK INDOI.IEIiI/\ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2OL7 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2Ol7 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 239 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Plt. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Otonomi Daerah, Deputi Bidang Peryndang-undangan, .stuti Sukardi rJRES IDEN REFU htLlt( | trt Dr}trlESt/\ PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2OL7 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2OL7 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2OL3 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG.UNDANG I. UMUM Dalam r€rngka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik tndonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I9+5, negara w4jib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OI7 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OLT tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OL3 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Ralryat pada tanggal 24 Oktober 2017 berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang. undang-undang ini pada prinsipnya mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menj adi Undang-Undang. II. PASAL REPUISLII( INDOhIE[iIA II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6139 ffi frREg IDEI'l REPUKILII{ INDOhIESIA. LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2OL7 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG.UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2OI7 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2OL3 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2AL7 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa negara berkewajiban melindungi kedauiatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moraliias bangsa- Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya; bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ot3 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dil.akukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194S sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerap€rn sanksi Vang efektif; b. c. d.bahwa... ffi rJRES IDEN RrPusut( il{DoI.tEStA Mengingat 2. 1. 2- bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7945; bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol3 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas contraius.actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan .Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OL3 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a30); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2OI3 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor tZ Tahun 2oL3 tentang organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) diubah sebagai berikut: d. e.
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (21dijatuhi sanksi administratif. Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.