DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 137

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi ormas dalam pembangunan, meningkatkan kinerja dan akuntabilitas oramas, meningkatkan kemandirian dan menjaga keberlangsungan hidup ormas, dan menjamin aktivitas atau kegiatan ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi ormas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup perda ini meliputi bentuk dan fungsi ormas, hak kewajiban dan larangan ormas, pemberdayaan, kerjasama, pembinaan, pengawasan, penyelesaian sengketa, pelaporan keberadaan dan kegiatan ormas, penghargaan, pembiayaan dan sanksi administratif

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembentukan Organisasi Kemasyarakatan sebagai perwujudan hak asasi manusia untuk berserikat dan berkumpul harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara guna berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk meningkatkan partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan serta meningkatkan kinerja, kemandirian, dan menjamin aktivitas Organisasi Kemasyarakatan berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Organisasi Kemasyarakatan, perlu dilakukan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, # Mengingat Ll. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052): 2 Bs Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan BUPATI LOMBOK TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
6.Ormas berbadan hukum adalah Ormas berbentuk perkumpulan atau yayasan yang dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. t "9 10. li. 12, 13. 14. 16. 2 an Ormas terdaftar adalah Ormas tidak berbadan hukum yang dinyatakan terdaftar pada administrasi pemerintahan dengan diberikan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas. Pembinaan adalah setiap bentuk upaya untuk membimbing, mengarahkan, dan mendorong Ormas agar dapat tumbuh secara sehat dan mandiri, mampu berperanserta dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuan pendirian Ormas. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam upaya pengawasan Ormas. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa internal Ormas yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh kesepakatan atas permintaan para pihak yang bersengketa. .Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. b. &. meningkatkan partisipasi Ormas dalam pembangunan, meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas, meningkatkan kemandirian dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas, dan menjamin aktivitas atau kegiatan Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. y

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: Mba Mp Ann

(1)
(1)
(3)
(1)
(2)bentuk dan fungsi Ormas, hak, kewajiban dan larangan Ormas, pemberdayaan Ormas: kerja sama Ormas, pembinaan, pengawasan Ormas, penyelesaian sengketa Ormas, pelaporan keberadaan dan kegiatan Ormas, penghargaan, pembiayaan, dan sanksi administratif.

BAB II

BENTUK DAN FUNGSI ORMAS

Pasal 4

Ormas dapat berbentuk:

a.badan hukum: atau
b.tidak berbadan hukum. Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
a.berbasis anggota, atau
b.tidak berbasis anggota.

Pasal 5

Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:

a.perkumpulan, atau
b.yayasan. Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota. Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Pasal 6

Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang. Mekanisme struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART Ormas. t

(3)Tata laksana pelaksanaan Ormas tidak berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Ormas.

Pasal 7

Ormas berfungsi sebagai sarana:

a.penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atautujuan organisasi,
b.pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuanorganisasi: Cc. penyalur aspirasi masyarakat,
d.pemberdayaan masyarakat,
e.pemenuhan pelayanan sosial,
f.partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan/atau
g.pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN ORMAS

Pasal 8

Ormas berhak:

a.mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiridan terbuka,
b.memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama danlambang Ormas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
c.memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi,
d.melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi,
e.mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi, dan
f.melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi. NG

Pasal 9

Ormas wajib: a. b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia: memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat: menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat: melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel:dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Pasal 10

Ormas dilarang:

a.menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan, menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas, menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannyadengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik, menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengumpulkan dana untuk partai politik: melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, ataugolongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadapagama yang dianut di Indonesia, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu /

(1)
(2)
(1)
(2)il ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial: melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasiyang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang, melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia: dan menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Isi peraturan

Teks137PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2013

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2013

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2017