Peraturan Gubernur ini mengatur tentang alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau yaitu : untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 30%; untuk Pemerintah Kabupaten/Kota daerah penghasil sebesar 40% dan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota daerah lainnya sebesar 30%.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pemben- tukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabe- anan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang- LTndang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per- imbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3373); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7); 11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10); 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Per-aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah; 14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evakuasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017.
Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut : a.untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 30 % (tiga puluh persen); b.untuk Pemerintah Kabupaten/Kota daerah penghasil sebesar 40 % (empat puluh persen); c.untuk Pemerintah Kabupaten/Kota daerah lainnya sebesar 30 % (tiga puluh persen).
Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditetapkan berdasarkan bobot dan variabel sebagai berikut : a.60 % (enam puluh persen) untuk realisasi penerimaan Cukai, dihitung dari jumlah produksi rokok tahun sebelumnya; b.40 % (empat puluh persen) untuk produksi tembakau tahun sebelumnya;
Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi rata untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan pertimbangan hanya ada 2 (dua) Kabupaten/Kota bukan penghasil rokok dan tembakau.
Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diperuntukkan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan karakteristik masing- masing daerah yaitu :
Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah digunakan untuk mendanai kegiatan : a.peningkatan kualitas bahan baku; b.pembinaan industri; c.pembinaan lingkungan sosial; d.sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau e.pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah masing-masing.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. GANJAR PRANOWO UBERNUR^AWA TENGAH, 690.580.727 6.093.359 6.693.161 8.097.278 6.094.224 7.359.604 6.188.417 13.036.129 7.048.498 31.714.123 6.594.065 7.223.155 7.184.186 8.811.471 15.742.557 7.437.460 6.770.996 7.003.817 6.140.129 6.383.110 16.338.246 153.434.908 15.920.675 21.336.259 7.732.326 9.831.180 6.444.360 8.867.974 13.457.225 6.206.641 6.431.462 17.657.365 9.090.119 6.284.587 6.093.359 6.664.085 207.174.217 JUMLAH (Rp. 000) Jumlah Kota Tegal Kota Surakarta Kota Semarang Kota Salatiga Kota Pekalongan Kota Magelang Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonogiri Kabupaten Temanggung Kabupaten Tegal Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sragen Kabupaten Semarang Kabupaten Rembang Kabupaten Purworejo Kabupaten Purbalingga Kabupaten Pemalang Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pati Kabupaten Magelang Kabupaten Kudus Kabupaten Klaten Kabupaten Kendal Kabupaten Kebumen Kabupaten Karanganyar Kabupaten Jepara Kabupaten Grobogan Kabupaten Demak Kabupaten Cilacap Kabupaten Brebes Kabupaten Boyolali Kabupaten Blora Kabupaten Batang Kabupaten Banyumas Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah PENERIMA 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 No. LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUH 2t17 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)