Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1964
- Nomor
- 19
- Tahun
- 1964
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1.
Pasal 2.
Pasal 3. Pengadilan mengadili menurut hukum sebagai alat Revolusi berdasarkan Pancasila menuju masyarakat Sosialis Indonesia. Pasal 4.
Pasal 5… Pasal 5. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum dijatuhi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal 6.
BAB II. KEKUASAAN KEHAKIMAN. Pasal 7.
Pasal 8.
Pasal 9.
Pasal 10… Pasal 10. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus sesuatu perkara yang diajukan, dengan dalih, bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib dengan bertanggung jawab kepada Negara dan Revolusi memberikan putusan. Pasal 11. Untuk kepentingan peradilan, semua pengadilan wajib saling memberi keterangan yang diminta. Pasal 12.
Pasal 13. Semua putusan pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal 14.
Pasal 15. Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan, yang ditentukan dengan Undang-undang. Pasal 16. Apabila dalam suatu perkara terlibat orang-orang yang termasuk wewenang berbagai lingkungan peradilan, mereka diadili oleh pengadilannya masing-masing kecuali apabila Undang-undang menetapkan lain. Pasal 17.
BAB III… BAB III. HUBUNGAN PENGADILAN DAN PEMERINTAH. Pasal 18. Semua pengadilan dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang soal-soal hukum kepada Pemerintah, apabila diminta. Pasal 19. Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur-tangan dalam soal-soal pengadilan. BAB IV. HAKIM DAN KEWAJIBANNYA. Pasal 20.
Pasal 21.
Pasal 22. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim ditentukan dengan Undang-undang. Pasal 23. Sebelum melakukan jabatannya, hakim, panitera, panitera- pengganti dan juru sita untuk masing-masing lingkungan peradilan, mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dipeluknya atau janji. Sumpah/janji berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji: bahwa saja akan setia kepada Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Revolusi Indonesia serta kepada Haluan Negara dan pedoman- pedoman pelaksanaannya; bahwa sesungguhnya saya tidak, baik dengan langsung, maupun dengan tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, untuk memperoleh jabatan saya, telah atau akan memberi atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga; bahwa saya tidak akan menerima pemberian atau hadiah dari orang yang saya ketahui atau sangka, sedang atau akan berperkara, yang mungkin akan mengenai pelaksanaan jabatan saya; bahwa... bahwa selanjutnya saya akan menjalankan jabatan saya dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya, seperti selayaknya bagi seorang Hakim (pegawai kehakiman) yang berbudi baik dan jujur". BAB V. PELAKSANAAN PUTUSAN. Pasal 24. Pelaksanaan putusan Pengadilan diatur dengan Undang-undang. Pasal 25. Dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya keadilan dan perikemanusiaan tetap terpelihara. BAB VI. BANTUAN HUKUM. Pasal 26. Hak setiap orang yang mempunyai perkara untuk memperoleh bantuan hukum diatur dengan Undang-undang. Pasal 27. Dengan tidak merugikan kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana penasehat hukum semenjak saat dilakukan penangkapan dan penahanan seseorang dibolehkan menghubungi dan memberi bantuan hukum padanya, dengan tidak menghadiri pemeriksaan permulaan, menurut ketentuan- ketentuan Undang-undang. Pasal 28… Pasal 28. Dalam pemberian bantuan itu penasehat hukum wajib senantiasa berusaha dalam rangka tujuan peradilan melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, Manipol serta pedoman-pedoman pelaksanaannya serta rasa keadilan. Pasal 29. Semua peraturan-peraturan yang mengatur ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 30. Undang-undang ini dinamakan Undang-undang pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 31. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Disahkah di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1964. PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. SUBANDRIO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1964. SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 107 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 1964 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN. I. UMUM. Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman bertujuan meletakkan dasar-dasar bagi penyelenggaraan peradilan, mengatur hubungan peradilan dengan pencari keadilan. Susunan, acara, pembagian pekerjaan antara para petugas pengadilan tidak diatur disini melainkan dalam peraturan-peraturan tersendiri dengan ketentuan, bahwa Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman ini, merupakan induknya atau pedoman-pedoman bagi ketentuan-ketentuan lain itu, yang hanya merupakan pelaksanaan dari padanya. Mengingat Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, § 402 No. 34 - 37, maka dalam Undang-undang ini diusahakan, supaya semua ketentuan yang sesuai dan memupuk kepribadian Indonesia, dicantumkan, sehingga merupakan suatu peraturan yang sesuai dengan Pancasila dan Manipol/Usdek. Pribadi manusia Indonesia dengan dan di dalam masyarakat memperoleh sorotan yang tajam dan memperoleh jaminan yang wajar pula. Dijaga pula, supaya keadilan dijalankan dengan seobyektif- obyektifnya dengan diwajibkannya supaya pemeriksaan dilakukan oleh 3 orang hakim, kemungkinan diadakannya peninjauan kembali putusan pengadilan, pemberian bantuan hukum semenjak seorang ditahan, dan kemungkinan untuk mengganti kerugian serta rehabilitasi seorang yang tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan telah ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili dengan dibukanya kemungkinan pula untuk dituntutnya pejabat yang dengan sengaja telah mengakibatkan penderitaan yang tak wajar. Ditegaskan,… Ditegaskan, bahwa peradilan adalah peradilan Negara. Dengan demikian tidak ada tempat bagi peradilan swapraja atau peradilan Adat. Apabila peradilan-peradilan itu masih ada, maka selekas mungkin mereka akan dihapuskan, seperti yang secara berangsur-angsur telah dilakukan. Ketentuan itu tidaklah bermaksud untuk mengingkari hukum tidak tertulis yang disebut hukum adat. melainkan hanya akan mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum itu kepada Pengadilan-pengadilan Negara. Dengan ketentuan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat, telah terjamin sepenuhnya bahwa perkembangan dan penerapan hukum tidak tertulis itu akan berjalan secara wajar, sehingga turut serta secara aktif merealisasikan penyatuan dan kesatuan hukum di seluruh Indonesia. Walaupun pemeriksaan di sidang akan dilakukan oleh 3 orang hakim, namun harus diusahakan supaya azas, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan murah tetap dipegang teguh. Dalam hukum acara disediakan peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana sebagaimana akan diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Peradilan dilakukan "Demi Keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa" yang bukan berarti keadilan yang subyektif, melainkan keadilan yang seobyektif-obyektifnya dalam rangka Pancasila dan Manipol, yang dalam Undang-undang ini diusahakan dengan beberapa ketentuan tentang syarat sebagai hakim, pemeriksaan yang dilakukan oleh 3 orang hakim, kewajiban untuk mengintegrasikan diri dalam masyarakat bagi hakim, adanya penasehat hukum, sidang yang terbuka untuk umum pada azasnya jaminan-jaminan bagi manusia yang sesuai dengan Pancasila serta pedoman-pedoman pelaksanaannya dan lain sebagainya. Mengingat luas wilayah Republik Indonesia dan mengingat pula, bahwa berhubung alat-alat pengangkutan masih jauh dari mencukupi, sedang disegala pelosok tanah air kita terdapat pencari keadilan, maka diadakanlah ketentuan, bahwa apabila pada suatu daerah terdapat kekurangan tenaga Hakim, Menteri yang bersangkutan dapat menyimpang dari ketentuan, bahwa pengadilan memeriksa dan memutus dengan tiga orang hakim. Hanya… Hanya dalam perkara-perkara kejahatan yang berat seperti perkara-perkara subersi, kontra-revolusi, korupsi besar, dan lain-lain kejahatan dari musuh-musuh revolusi atau yang membawa akibat luas dalam masyarakat, yang ditetapkan dengan Undang-undang penuntut umum berhak banding, juga terhadap putusan hakim yang membebaskan tertuduh dari segala tuntutan. Salah suatu hal yang dalam hukum acara yang lalu tidak diatur, adalah peninjauan kembali putusan. Putusan pengadilan dijatuhkan oleh hakim, yang juga adalah seorang manusia biasa, yang tidak terluput dari kesalahan dan kekhilafan. Karena itulah dibuka kemungkinan untuk memohon peninjauan kembali putusan. Syarat-syaratnya akan diatur tersendiri, yaitu dalam hukum acara. Dengan adanya Lembaga peninjauan kembali putusan, diusahakanlah supaya pengadilan benar-benar menjalankan keadilan sehingga para pencari keadilan akan dipenuhi hasratnya dalam mencari keadilan. Dalam hal ini mungkin terkena gengsi hakim yang telah memutus dalam tingkat pertama, namun demi keadilan dan demi Pengayoman pula para pencari keadilan wajiblah dijunjung tinggi kepentingannya. Adalah sesuai dengan Pancasila dan Manipol/Usdek serta pedoman-pedoman pelaksanaannya, bahwa peradilan Negara Republik Indonesia mempunyai lembaga peninjauan kembali putusan, karena tidak dapat disangkal lagi bahwa Negara kita adalah Negara yang berlandaskan hukum. Suatu lembaga yang baru adalah turun atau campur tangan Presiden dalam urusan peradilan. Bila kita memegang teguh Trias Politica, maka pastilah lembaga ini tidak akan dapat ditolerir. Namun kita tidak lagi mengakui Trias Politica. Kita berada dalam Revolusi dan demi penyelesaian Revolusi tahap demi tahap sampai tercapai masyarakat yang adil dan makmur, kita persatukan segala tenaga yang progresif termasuk badan-badan dan alat- alat Negara yang kita jadikan alat Revolusi. Berhubung dengan itu Trias Politica tidak mempunyai tempat sama sekali dalam Hukum Nasional Indonesia. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat melakukan campur tangan atau turun tangan dalam pengadilan, yaitu dalam hal-hal yang tertentu. Hal-hal yang tertentu ini yalah:
Tentulah jalan biasa dapat ditempuh, yaitu menunggu, hingga telah dijatuhkan putusan dan kemudian Kepala Negara memberi grasi akan tetapi jalan ini memakan waktu, sedang kepentingan Revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak kadang-kadang tidak dapat menunggu demikian lama. Untuk hal yang demikian inilah diperlukan kebebasan dari Presiden/Pemimpin Besar Revolusi untuk turun atau campur tangan dalam pengadilan. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Peradilan adalah peradilan negara, yang menjalankan dan melaksanakan fungsi Hukum sebagai Pengayoman dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Manipol/ Usdek, yang menuju masyarakat Sosialis Indonesia. Tidak ada tempat bagi peradilan Swapraja yang bersifat faodalistis, atau peradilan Adat yang dilakukan bukan alat perlengkapan Negara. Bahwa di sana sini diadakan perdamaian atau perwasitan, tidaklah dilarang, bahkan dianjurkan, namun perlu diperhatikan, bahwa Negara tidak memberi kekuatan atau akibat hukum terhadap putusan perdamaian atau perwasitan. Keadilan dapat dicari dan diperoleh pada pengadilan yang menjalankan fungsi Hukum sebagai Pengayoman. Dengan demikian diusahakan supaya perkembangan hukum dapat berjalan secara terpimpin dan wajar. Pasal 2… Pasal 2.
Rumusan ini berlaku untuk semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan.
Pasal 3. Ini adalah sendi peradilan. Di sini terlihat dengan jelas hasrat Pemerintah untuk memupuk dan membina kepribadian pengadilan. Pengadilan mengadili menurut hukum yang dijalankannya dengan kesadaran, bahwa hukum adalah landasan dan alat Negara dan dimana Negara ada di dalam Revolusi menjadi alat Revolusi, yang memberi Pengayoman agar cita-cita luhur Bangsa tercapai dan terpelihara dan bahwa sifat-sifat hukum adalah berakar pada kepribadian Bangsa, serta dengan kesadaran bahwa tugas Hakim ialah dengan bertanggung-jawab sepenuhnya kepada negara dan Revolusi turut serta membangun dan menegakkan masyarakat adil dan makmur yang berkepribadian Pancasila, menurut garis-garis besar haluan Negara. Pasal 4… Pasal 4 sampai dengan 6. Di sini nampak penjunjungan tinggi kepribadian manusia dengan dan di dalam masyarakat, sesuai dengan Pancasila.
Peradilan Umum antara lain meliputi pengadilan Ekonomi, Pengadilan Subversi, Pengadilan Korupsi. Peradilan Khusus terdiri dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer. Yang dimaksudkan dengan Peradilan Tata-Usaha Negara adalah yang disebut "peradilan administratif" dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, dan antara lain meliputi juga yang disebut "peradilan kepegawaian" dalam pasal 21 Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263; Tambahan Lembaran- Negara No.2312).
Pasal 8.
Pasal 9. Cukup jelas. Pasal 10. Dengan positif ditentukan bahwa hakim wajib mencari dan menemukan hukum. Hakim dianggap mengenal hukum. Karena itu ia tidak boleh menolak memberi keadilan. Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat. Andai kata ia tidak dapat menemukan hukum tertulisnya. Ia wajib mencari hukum tak tertulisnya atau memutus sebagai seorang yang bijaksana dengan bertanggung-jawab kepada Negara dan Revolusi. Ia wajib berani memutus, demi keadilan dan Pengayoman, untuk ikut serta membangun masyarakat yang adil dan makmur. Penolakannya akan sungguh menurunkan derajat dan martabatnya. Pasal 11. Untuk kepentingan peradilan dirasakan perlu untuk mengadakan kerjasama yang baik antara semua pengadilan dari berbagai lingkungan peradilan. Maka sudah sewajarnyalah apabila semua pengadilan itu wajib saling memberi keterangan yang diminta. Pasal 12… Pasal 12. Alasan-alasan yang penting diantaranya yalah bila terdapat perkara kesusilaan, perkara rahasia negara dan sebagainya. Pasal 13. Cukup jelas. Pasal 14.
Mengingat kepentingan-kepentingan tersebut adalah kepentingan-kepentingan yang perlu sekali mendapat perlindungan maka hak minta banding bagi Penuntut Umum juga berlaku terhadap putusan Pengadilan yang menyatakan pembebasan terdakwa dari segala tuduhan.
Pasal 15. Pasal ini mengatur tentang peninjauan kembali putusan pengadilan atau herziening. Peninjauan kembali putusan merupakan alat hukum yang istimewa dan pada galibnya baru dilakukan setelah alat-alat hukum lainnya telah dipergunakan tanpa hasil. Syarat-syaratnya ditetapkan dalam Hukum Acara. Pada umumnya, peninjauan kembali putusan hanya dapat dilakukan, apabila terdapat nova, yaitu fakta-fakta atau keadaan-keadaan baru, yang pada waktu dilakukan peradilan yang dahulu, tidak tampak atau memperoleh perhatian. Pasal 16… Pasal 16. Pasal ini mengatur koneksitas antara pengadilan dari beberapa lingkungan. Dalam hal ini ditentukan, bahwa mereka diadili oleh pengadilannya masing-masing. Undang-undang dapat menetapkan bahwa terhadap ketentuan ini dapat diadakan penyimpangan. Di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1950 ditentukan bahwa penyimpangan dapat dilakukan atas persetujuan Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan. Pasal 17. Cukup jelas. Pasal 18. Dengan Pemerintah dimaksudkan bukan Pemerintah Pusat saja, melainkan juga Pemerintah Daerah. Pasal 19. Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat Undang-undang. Sandaran yang terutama bagi pengadilan sebagai alat Revolusi adalah Pancasila dan Manipol/Usdek. Segala sesuatu yang merupakan persoalan hukum berbentuk perkara-perkara yang diajukan, wajib diputus dengan sandaran itu dengan mengingat fungsi Hukum sebagai pengayoman. Akan tetapi adakalanya, bahwa Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat turun atau campur tangan baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan Negara dan Bangsa yang lebih besar. Tidak… Tidak diadilinya seseorang, atau cara-cara maupun susunan pengadilannya, mungkin dapat ditentukan oleh Presiden dalam hal itu. Akan tetapi, keadilan ini adalah keadaan perkecualian yang istimewa. Syaratnya yalah apabila kehormatan Negara dan Bangsa yang sangat mendesak, memerlukan turun atau campur tangan Presiden. Memang jalan biasa dapat ditempuh. Presiden dapat menanti hingga perkara selesai diadili dan diputus dan baru kemudian memberi grasi. Akan tetapi mungkin jalan ini terlalu panjang dan lama. Itulah sebabnya bahwa dalam keadaan yang sangat mendesak, Presiden/Pemimpin Besar Revolusi diberi wewenang untuk turun atau campur tangan.
Untuk mengenal Revolusi, ia tidak boleh memisahkan atau mengasingkan diri dari masyarakat. Ia tidak boleh takut, bahwa ia akan dituduh memihak. Ia memang memihak, akan tetapi memihak kepada Revolusi dan kebenaran. Hanya dengan terjun secara aktif dalam masyarakat, dengan aktif ikut serta dalam pergolakan masyarakat, dengan pula ikut serta membangun masyarakat yang adil dan makmur, ia akan mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan keadilan rakyat. Dengan demikian ia akan dapat menggali nilai-nilai hukum dan dengan demikian pula ia akan dapat menjalankan fungsi hukum sebagai pengayoman dengan sempurna.
Keadaan-keadaan pribadi ini sangat penting untuk bahan permusyawaratan tentang seseorang terutama untuk mempertimbangkan alat-alat yang akan diterapkan terhadapnya. Keadaan-keadaan pribadi ini dapat diperoleh dari keterangan kawan-kawan orang itu yang dekat, kepala Rukun Tetangganya, keterangan seorang dokter akhli jiwa dan sebagainya. Pasal 21… Pasal 21.
Pasal 22 sampai dengan 25. Cukup jelas. Pasal 26. Merupakan azas yang sangat penting, bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai wewenang untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini dianggap perlu karena seorang yang terkena perkara, wajib diberi perlindungan sewajarnya, sehingga ia dapat benar-benar merasakan, bahwa dalam keadaan bagaimanapun baginya, hukum tetap berfungsi sebagai pengayoman. Dalam pada itu perlu diingat pula, bahwa walaupun ia telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili, ia dianggap tidak bersalah, sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Karena pentingnya kedudukan penasehat hukum, maka diusahakan supaya diadakan Undang-undang tersendiri tentang bantuan hukum. Pasal 27. Sesuai dengan rasa perikemanusiaan maka seorang tertuduh, selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah dan harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Karena… Karena itu ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau penasehat hukumnya sejak ia ditahan. Tapi hubungan ini dengan sendirinya tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan yang dimulai dengan penyidikan. Untuk itu pegawai penyidik dapat melakukan pengawasan terhadap hubungan tersebut dengan memperhatikan petunjuk- petunjuk jaksa dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana. Pasal 28 sampai dengan 31. Cukup jelas. Mengetahui : Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2699
Membuka PDF…
Undang-Undang