Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1961
- Nomor
- 20
- Tahun
- 1961
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat : Pasal 5 ayat (1) jo. pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENCABUTAN HAK-HAK ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DIATASNYA. Pasal 1. Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, sedemikian pula kepenngan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya. Pasal 2.
Pasal 3.
Pasal 4. Susunan, Honorarium dan tatakerja Panitya Penaksir yang dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan oleh Menteri Agraria. Pasal 5. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 6 dan 8 ayat 3, maka penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada surat keputusan pencabutan hak dari Presiden sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 1 dan setelah dilakukan pembayaran ganti-kerugian, yang jumlahnya ditetapkan dalam surat-keputusan tersebut serta diselenggarakannya penampungan sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 2 huruf c. Pasal 6.
Pasal 7.
Pasal 8.
Pasal 9. Setelah ditetapkannya surat keputusan pencabutan hak tersebut pada pasal 5 dan 6 dan setelah dilakukannya pembayaran ganti-kerugian kepada yang berhak, maka tanah yang haknya dicabut itu menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, untuk segera diberikan kepada yang berkepentingan dengan suatu hak yang sesuai. Pasal 10. Jika di dalam penyelesaian persoalan tersebut diatas dapat dicapai persetujuan jual-beli atau tukar-menukar, maka penjelasan dengan jalan itulah yang ditempuh, walaupun sudah ada surat-keputusan pencabutan hak.
Jika telah terjadi pencabutan hak sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 5 dan 6, tetapi kemudian ternyata, bahwa tanah dan/ atau benda yang bersangkutan tidak dipergunakan sesuai dengan rencana peruntukannya, yang mengharuskan dilakukannya pencabutan hak itu, maka orang-orang yang semula berhak atasnya diberi prioritet pertama untuk mendapatkan kembali tanah dan/ atau benda tersebut. Pasal 12. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Onteigeningsordonnantie (Staatsblad 1920 Nomor 574), sebagai yang telah beberapa kali diubah dan ditambah dicabut kembali. Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 September 1961. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 September 1961. Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 288 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TH 1961 TENTANG PENCABUTAN HAK-HAK ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DI ATASNYA. PENJELASAN UMUM.
Hanya dalam hal-hal tertentu (dalam keadaan darurat dan untuk pembangunan perumahan rakyat) yaitu diadakan acara yang lebih singkat. Hukum agraria baru yang bersumber pada Undang-undang Pokok Agraria tidak lagi didasarkan atas hak perseorangan, yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat itu. Melainkan didasarkan atas pengertian, bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang antara lain berarti, bahwa kepentingan bersamalah yang harus didahulukan. Kepentingan persorangan harus tunduk pada kepentingan umum. Berhubung dengan apa yang diuraikan ditas, maka teranglah bahwa ketentuan-ketentuan Onteigenings-ordonnantie harus diganti dengan peraturan baru, agar sesuai dengan kadaaan dewasa ini. Lebih-lebih dalam melaksanakan usaha-usaha pembangunan Negara dalam rangka menyelesaikan Revolusi Nasional diperlukan adanya tindakan-tindakan dan penyelesaian yang cepat.
Mempertimbangkan dan memutuskan hal tersebut adalah semata-mata wewenang Presiden.
Dalam acara biasa maka: 1 . Yang berkepentingan harus mengajukan permintaan untuk melakukan pencabutan hak itu kepada Presiden, dengan perantaraan Menteri agraria, melalui Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan.
Demikian juga jika ada, soal penampungan orang-orang yang menempati rumah atau menggarap tanah yang bersangkutan. Yaitu orang-orang yang karena pencabutan hak tersebut akan kehilangan tempat tinggal dan/atau sumber nafkahnya.
Dalam keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan dengan segera, maka pencabutan hak khususnya penguasaan tanah dan/atau benda itu dapat diselenggarakan melalui acara khusus yang lebih cepat, keadaan yang sangat mendesak itu misalnya, jika terjadi wabah atau bencana alam, yang memerlukan penampungan para korbannya dengan segera. Dalam hal ini maka permintaan untuk melakukan pencabutan hak diajukan oleh Kepala Inspeksi Agraria kepada Menteri Agraria tanpa disertai taksiran ganti kerugian Panitya Penaksir dan kalau perlu dengan tidak menunggu diterimanya pertimbangan Kepala Daerah. Menteri Agraria kemudian dapat memberi perkenan kepada yang berkepentingan untuk segera menguasai tanah dan/atau benda tersebut, biarpun belum ada keputusan mengenai permintaan pencabutan haknya dan ganti kerugiannyapun belum dibayar.
Misalnya mereka akan diberi ganti tempat tinggal atau tanah garapan lainnya. Atau jika itu tidak mungkin dilaksanakan, akan diberi ganti kerugian berupa uang atau fasilitet-fasilitet tertentu, misalnya transmigrasi. Pembayaran ganti kerugian kepada yang berhak perlu dilakukan di muka beberapa orang saksi, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Tetapi biarpun demikian penyelesaian soal ganti-kerugian melalui pengadilan itu tidak menunda jalannya pencabutan hak. Artinya setelah ada keputusan Presiden mengenai pencabutan hak itu maka tanah dan/atau benda-bendanya yang bersangkutan dapat segera di kuasai, dengan tidak perlu menunggu keputusan Pengadilan Negeri mengenai sengketa tersebut. Teranglah kiranya, bahwa kepentingan dari yang berhak atas tanah dan/atau benda yang dicabut haknya itu mendapat perhatian pula sebagaimana mestinya. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Oleh karena pencabutan hak itu merupakan tindakan yang sangat penting, karena berakibat mengurangi hak seseorang, maka yang memutuskannya adalah penjabat Eksekutip yang tertinggi, yaitu Presiden. Pasal 2. Yang dimaksud dengan "yang berkepentingan" ialah fihak untuk siapa pencabutan hak akan dilakukan. Orang-orang yang karena pencabutan hak itu akan kehilangan tempat tinggal atau sumber nafkahnya perlu mendapat penampungan, baik ia itu bekas pemilik tanah atau rumah yang bersangkutan maupun penggarap atau penyewanya. Penampungan itu bisa berupa pemberian ganti tempat tinggal atau tanah garapan lainnya. Jika hal itu tidak mungkin diselenggarakan karena di daerah yang bersangkutan tidak ada rumah atau tanah yang tersedia, maka orang-orang tersebut misalnya dapat diberi prioritet untuk bertransmigrasi, dengan memperhatikan sumber nafkah berdasarkan bakat dan keahliannya. Pasal 3. Pembatasan waktu untuk menyampaikan pertimbangan bertujuan supaya soal permohonan pencabutan hak dapat diselesaikan di dalam waktu yang singkat. Di dalam menyiapkan pertimbangannya Kepala Daerah wajib bermusyawarah dengan instansi-instansi daerah yang bersangkutan . Pasal 4. Panitya Penaksir ini anggota-anggotanya akan terdiri dari penjabat-penjabat yang ahli, misalnya dari Jawatan Pendaftaran Tanah, Pajak, pekerjaan Umum dan lain sebagainya. Demikian juga akan duduk sebagai anggota seorang anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Di dalam melaksanakan tugasnya Panitia wajib mendengar pendapat golongan-golongan rakyat yang bersangkutan. Misalnya di dalam menaksir harga tanah pertanian harus didengar pendapat wakil-wakil golongan kerja tani. Pasal 5. Sudah diuraikan di dalam Penjelasan Umum. Pasal 6. Pasal ini memuat ketentuan mengenai acara pencabutan hak yang khusus sebagai yang telah diuraikan di dalam Penjelasan Umum. Dalam keadaan yang sangat mendesak maka dapatlah dilakukan penguasaan tanah a dan/atau benda yang diperlukan itu dengan segera, dengan tidak perlu menunggu selesainya acara pencabutan hak seluruhnya. Tetapi penguasaan sebelum adanya keputusan mengenai pencabutan hak itu ada risikonya bagi yang berkepentingan, yaitu bilamana permintaan untuk melakukan pencabutan hak tersebut kemudian tidak dikabulkan. Di dalam hal yang demikian maka tanah dan/atau benda yang bersangkutan harus dikembalikan dalam keadaan semula dan/atau harus diberikan ganti kerugian yang sepadan kepada yang empunya. Oleh karena itu maka penggunaan kesempatan untuk melaksanakan penguasaan dengan segera menurut ketentuan-ketentuan pasal 6 ini haruslah atas permintaan yang bersangkutan sendiri dan keputusan penguasaan tersebut harus segera diikuti dengan keputusan mengenai dikabulkan atau tidaknya permintaan pencabutan haknya. Bahwa pemberian perekenan oleh Menteri Agraria untuk menguasai tanah dan/atau benda yang diperlukan itu tidak selalu diikuti dengan keputusan-pencabutan hak, disebabkan misalnya, karena pemberian perkenan tersebut mungkin didasarkan atas bahan-bahan yang tidak lengkap, karena keputusannya harus diambil di dalam waktu yang singkat. Pencabutan hak menurut pasal inipun disertai ganti kerugian yang layak. Pasal 7. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 8. Sudah diuraikan didalam Penjelasan Umum. Yang dimaksud dengan "sengketa- sengketa lainnya" itu ialah misalnya sengketa mengenai siapa yang berhak atas tanah dan/atau benda yang haknya dicabut itu. Jika ada perselisihan mengenai hal itu maka penguasaan tanah dan/atau benda yang bersangkutan tidak perlu ditangguhkan sampai ada keputusan dari pengadilan, asal sudah ada keputusan pencabutan hak dari Presiden dan uang ganti kerugiannya sudah disediakan. Dalam pada itu perlu dicegah jangan sampai sengketa-sengketa yang diajukan,kepada pengadilan tersebut menimbulkan ketegangan, yang menyebabkan terlantarnya orang-orang yang bersangkutan. Pasal 9. Oleh karena hak-hak tertentu menurut hukum agraria yang baru tidak dapat dipunyai oleh setiap orang atau badan (misalnya hak milik hanya dapat dipunyai oleh badan-badan hukum yang ditunjuk menurut pasal 21 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria) maka tanah-tanah yang haknya dicabut itu lebih dahulu dinyatakan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yaitu setelah:
Pasal 10. Ketentuan dalam pasal ini sesuai dengan apa yang telah diuraikan didalam Penjelasan Umum, bahwa pencabutan hak adalah jalan yang terakhir untuk memperoleh tanah dan/atau benda-benda yang diperlukan itu. Oleh karena itu jika dapat dicapai persetujuan dengan yang empunya, maka sudah sewajarnya, bahwa cara pengambilan yang disetujui itulah yang ditempuh , sungguhpun acara pencabutan haknya sudah dimulai atau sudah ada surat keputusan pencabutan hak sekalipun. Pasal 11. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 12. Onteigeningsordonnantie tahun 1920 tidak hanya mengatur pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya, tetapi mengenai pula benda-benda lainnya, yang dulu disebut "benda-benda bergerak". Oleh karena dalam keadaan bisa tidak dirasakan adanya keperluan untuk melakukan pencabutan hak atas benda-benda tersebut, maka Onteigeningsordonnantie itu dapatlah dicabut seluruhnya. Dalam keadaan darurat (misalnya jika terjadi bencana alam, peperangan dan lain sebagainya) pencabutan hak yang dimaksudkan itu dapat dilakukan atas dasar ketentuan-ketentuan Peraturan Keadaan Bahaya. Pasal 13. Tidak memerlukan penjelasan. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 2324
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Daerah (Perda)