(1)IMTN berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setelah jangka waktu tersebut Pemegang IMTN dapat mengajukan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
(2)Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak IMTN diberikan, ternyata pembuka tanah tidak mengusahakan tanah tersebut sebagaimana mestinya, maka IMTN yang diberikan kepada yang bersangkutan akan gugur dengan sendirinya dan/atau batal demi hukum.
(3)Apabila selama jangka waktu IMTN berlaku, pemegang IMTN dan/atau pembuka tanah telah mengusahakan tanahnya sesuai dengan peruntukan/penggunaannya sebagaimana mestinya, maka dapat mengajukan hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4)Setelah masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan tanah tidak dikerjakan sesuai tujuan penggunaan serta tidak ditingkatkan haknya maka izin membuka tanah tersebut batal demi hukum.
(5)Untuk memperoleh perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemegang izin wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izinnya habis.
(6)Dalam hal perpanjangan IMTN, pemohon IMTN melampirkan surat pernyataan yang menerangkan bahwa keadaan tanah dan/atau pemegang IMTN dimaksud tidak mengalami perubahan.
(7)Dalam jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemegang ijin wajib mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(8)Apabila dalam jangka waktu izin dan masa perpanjangannya pemegang izin belum mengajukan dan/atau memperoleh hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas, maka pemegang izin dapat mengajukan permohonan IMTN yang baru sesuai dengan prosedur dan persyaratan dalam Peraturan ini.
(9)IMTN Perorangan diberikan paling banyak 20 (dua puluh) hektar untuk pertanian dan paling banyak 1 (satu) hektar untuk non pertanian.
Bagian Keempat Penolakan IMTN