Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1992
- Nomor
- 21
- Tahun
- 1992
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 175
menetapkan ketentuan mengenai pelayaran dalam Undang-undang; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYARAN.
BAB I
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB II
Pelayaran diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan percaya pada diri sendiri.
Pelayaran sebagai salah satu moda transportasi diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi pelayaran nasional, dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, memantapkan perwujudan wawasan nusantara serta memperkukuh ketahanan nasional. BAB III RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
BAB III
Undang-undang ini berlaku untuk pelayaran di perairan Indonesia dan kapal-kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia. BAB IV PEMBINAAN
BAB IV
Pelaksanaan pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini dengan memperhatikan Undang-undang lain yang berkaitan serta konvensi internasional di bidang pelayaran. BAB V KENAVIGASIAN
BAB V
Kenavigasian meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi, alur dan perlintasan, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage, dan pekerjaan bawah air, untuk kepentingan keselamatan pelayaran. Bagian Kedua Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran
(3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)