Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2009
- Nomor
- 21
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 64
SALINAN
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982 RELATING TO THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF STRADDLING FISH STOCKS AND HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS (PERSETUJUAN PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TANGGAL 10 DESEMBER 1982 YANG BERKAITAN DENGAN KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA TERBATAS DAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH).
Mengesahkan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 95 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Hukum dan Administrasi Peraturan Perundang-undangan, Bigman T. Simanjuntak PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982 RELATING TO THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF STRADDLING FISH STOCKS AND HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS (PERSETUJUAN PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TANGGAL 10 DESEMBER 1982 YANG BERKAITAN DENGAN KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA TERBATAS DAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH) I. UMUM Dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini terjadi penurunan yang tajam sediaan sumber daya ikan sehingga perikanan berada dalam kondisi kritis. Pada tahun 1994 penurunan sediaan jenis ikan yang memiliki nilai komersial tinggi, khususnya sediaan jenis ikan yang beruaya terbatas (straddling fish stocks) dan jenis ikan yang beruaya jauh (highly migratory fish stocks), telah menimbulkan keprihatian dunia. Jenis ikan yang beruaya terbatas merupakan jenis ikan yang beruaya antara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara dan ZEE negara lain sehingga pengelolaannya melintasi batas yurisdiksi beberapa negara. Jenis ikan yang beruaya jauh merupakan jenis ikan yang beruaya dari ZEE ke Laut Lepas dan sebaliknya yang jangkauannya dapat melintasi perairan beberapa samudera sehingga memiliki kemungkinan timbulnya konflik kepentingan antara negara pantai dan negara penangkap ikan jarak jauh khususnya dalam pemanfaatan dan konservasi ikan baik di ZEE maupun di Laut Lepas yang berbatasan dengan ZEE. Oleh karena itu, kerja sama internasional dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang timbul. Konvensi . . . Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) 1982 mengatur secara garis besar mengenai beberapa spesies ikan yang mempunyai sifat khusus, termasuk jenis ikan yang beruaya terbatas (straddling fish), serta jenis ikan yang beruaya jauh (highly migratory fish). Pada tahun 1995 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyusun suatu persetujuan baru untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam bentuk Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement /UNIA 1995). UNIA 1995 merupakan persetujuan multilateral yang mengikat para pihak dalam masalah konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis ikan yang beruaya jauh, sebagai pelaksanaan Pasal 63 dan Pasal 64 UNCLOS 1982. Mengingat UNIA 1995 mulai berlaku tanggal 11 Desember 2001 dan tujuan pembentukan Persetujuan ini untuk menciptakan standar konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang persediaannya sudah menurun, maka pengesahan UNIA 1995 merupakan hal yang mendesak bagi Indonesia.
Dalam perkembangannya, sediaan sumber daya ikan di Laut Lepas, khususnya jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis ikan yang beruaya jauh, terus mengalami penurunan secara drastis. Hal ini telah mendorong masyarakat internasional untuk mencari solusi guna mengatasi persoalan tersebut. Pada . . . Pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992, telah dihasilkan sebuah agenda (Agenda 21) yang mengharuskan negara-negara mengambil langkah yang efektif melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik pada tingkat regional maupun global, untuk menjamin bahwa perikanan di Laut Lepas dapat dikelola sesuai dengan ketentuan Hukum Laut 1982. Amanat Agenda 21 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 47/192 tanggal 22 Desember 1992, yang menghendaki dilaksanakannya Konferensi tentang Jenis Ikan yang Beruaya Terbatas dan Jenis Ikan yang Beruaya Jauh. Dalam Resolusi tersebut ditekankan agar Konferensi dapat mengidentifikasi persoalan yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis ikan yang beruaya jauh, mempertimbangkan pentingnya peningkatan kerja sama antarnegara, serta menyusun rekomendasi yang tepat. Setelah melalui enam kali persidangan yang berlangsung sejak April 1993 sampai Agustus 1995, bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, ditandatangani draft final persetujuan dalam bentuk Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA 1995). Tujuan Persetujuan ini adalah untuk menjamin konservasi jangka panjang dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh melalui pelaksanaan yang efektif atas ketentuan yang terkait dari UNCLOS 1982.
Adapun . . . Adapun manfaat pengesahan UNIA 1995 bagi Indonesia adalah:
UNIA 1995 terdiri atas 50 pasal dan 2 lampiran: Lampiran I : Persyaratan Standar untuk Pengumpulan dan Pertukaran Data; Lampiran . . . Lampiran II : Pedoman bagi Pelaksanaan Titik-Titik Rujuk Pencegahan dalam Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas (Straddling Fish Stocks) dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh (Highly Migratory Fish Stocks). Materi pokok dimuat UNIA 1995 antara lain sebagai berikut:
Negara pantai dan negara penangkap ikan jarak jauh (distant water fishing nations) wajib bekerjasama untuk mencapai tindakan yang sebanding antara yang dilaksanakan di perairan yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya (perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial) dengan di Laut Lepas.
Negara wajib menerapkan pendekatan kehati-hatian (precautionary approach) ketika menetapkan tindakan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan.
Negara wajib mengurangi hasil tangkapan samping (by catch) bagi jenis sumber daya hayati lain, seperti ikan, mamalia laut, penyu laut, dan burung laut di luar spesies yang akan ditangkap (non target species), melalui skema konservasi dan pengelolaannya secara terpadu, yang nontarget species dijadikan subjek konservasi dan pengelolaan; Persetujuan implementasi ini juga mewajibkan negara untuk mengumpulkan dan menginformasikan data penangkapan spesies target dan spesies nontarget, berdasarkan Lampiran I Persetujuan ini, yang memuat ketentuan rinci tentang syarat- syarat pengumpulan dan penginformasian data tersebut.
Negara juga wajib mengatur secara ketat larangan pembenderaan semu (reflagging), antara lain dengan menetapkan kewajiban bagi kapal-kapal yang mengibarkan bendera negaranya untuk memiliki izin penangkapan ikan di Laut Lepas, dan menjamin bahwa kapal-kapal yang sama juga tidak melakukan kegiatan perikanan tanpa izin di Zona Ekonomi Eksklusif negara lain;
Negara yang melakukan kegiatan perikanan di Laut Lepas dan negara pantai terkait wajib menjadi anggota organisasi regional yang ada atau mendirikan organisasi regional; Negara wajib meningkatkan penerapan kewajiban untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan oleh organisasi regional yang ada. Sebagai insentif, negara tersebut akan diberi hak akses dalam bentuk alokasi kuota terhadap sumber-sumber perikanan tersebut.
Persetujuan implementasi ini menetapkan bahwa penegakan hukum dapat diterapkan oleh negara anggota organisasi perikanan tersebut. Negara dapat menaiki dan memeriksa kapal ikan negara anggota lain yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan konservasi dan pengelolaan yang dikeluarkan oleh organisasi regional tersebut; Negara . . . Negara berkewajiban untuk memperkuat skema pemeriksaan dengan menetapkan kewajiban untuk melapor. Baik organisasi antarnegara maupun bukan organisasi antarnegara diperkenankan untuk berpartisipasi sebagai peninjau (observer) dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh organisasi regional dimaksud. Untuk itu, negara wajib untuk memperkuat sistem pengawasan (MCS) dan program pengamat.
II. PASAL DEMI PASAL
Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka digunakan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5024 1 AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982 RELATING TO THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF STRADDLING FISH STOCKS AND HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS The States Parties to this Agreement, Recalling the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Determined to ensure the long-term conservation and sustainable use of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks, Resolved to improve cooperation between States to that end, Calling for more effective enforcement by flag States, port States and coastal States of the conservation and management measures adopted for such stocks, Seeking to address in particular the problems identified in chapter 17, programme area C, of Agenda 21 adopted by the United Nations Conference on Environment and Development, namely, that the management of high seas fisheries is inadequate in many areas and that some resources are overutilized; noting that there are problems of unregulated fishing, over-capitalization, excessive fleet size, vessel reflagging to escape controls, insufficiently selective gear, unreliable databases and lack of sufficient cooperation between States, Committing themselves to responsible fisheries, Conscious of the need to avoid adverse impacts on the marine environment, preserve biodiversity, maintain the integrity of marine ecosystems and minimize the risk of long-term or irreversible effects of fishing operations, Recognizing the need for specific assistance, including financial, scientific and technological assistance, in order that developing States can participate effectively in the conservation, management and sustainable use of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks, Convinced that an agreement for the implementation of the relevant provisions of the Convention would best serve these purposes and contribute to the maintenance of international peace and security, Affirming that matters not regulated by the Convention or by this Agreement continue to be governed by the rules and principles of general international law, 2 Have agreed as follows: PART I GENERAL PROVISIONS Article 1 Use of terms and scope
(a) "Convention" means the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982; (b) "conservation and management measures" means measures to conserve and manage one or more species of living marine resources that are adopted and applied consistent with the relevant rules of international law as reflected in the Convention and this Agreement; (c) "fish" includes molluscs and crustaceans except those belonging to sedentary species as defined in article 77 of the Convention; and (d) "arrangement" means a cooperative mechanism established in accordance with the Convention and this Agreement by two or more States for the purpose, inter alia, of establishing conservation and management measures in a subregion or region for one or more straddling fish stocks or highly migratory fish stocks.
(b) This Agreement applies mutatis mutandis: (i) to any entity referred to in article 305, paragraph 1 (c), (d) and (e), of the Convention and (ii) subject to article 47, to any entity referred to as an "international organization" in Annex IX, article 1, of the Convention which becomes a Party to this Agreement, and to that extent "States Parties" refers to those entities.
Article 2 Objective The objective of this Agreement is to ensure the long-term conservation and sustainable use of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks through effective implementation of the relevant provisions of the Convention. 3 Article 3 Application
Article 4 Relationship between this Agreement and the Convention Nothing in this Agreement shall prejudice the rights, jurisdiction and duties of States under the Convention. This Agreement shall be interpreted and applied in the context of and in a manner consistent with the Convention. PART II CONSERVATION AND MANAGEMENT OF STRADDLING FISH STOCKS AND HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS Article 5 General principles In order to conserve and manage straddling fish stocks and highly migratory fish stocks, coastal States and States fishing on the high seas shall, in giving effect to their duty to cooperate in accordance with the Convention: (a) adopt measures to ensure long-term sustainability of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks and promote the objective of their optimum utilization; (b) ensure that such measures are based on the best scientific evidence available and are designed to maintain or restore stocks at levels capable of producing maximum sustainable yield, as qualified by relevant environmental and economic factors, including the special requirements of developing States, and taking into account fishing patterns, the interdependence of stocks and any generally recommended international minimum standards, whether sub- regional, regional or global; (c) apply the precautionary approach in accordance with article 6; 4 (d) assess the impacts of fishing, other human activities and environmental factors on target stocks and species belonging to the same ecosystem or associated with or dependent upon the target stocks; (e) adopt, where necessary, conservation and management measures for species belonging to the same ecosystem or associated with or dependent upon the target stocks, with a view to maintaining or restoring populations of such species above levels at which their reproduction may become seriously threatened; (f) minimize pollution, waste, discards, catch by lost or abandoned gear, catch of non-target species, both fish and non-fish species, (hereinafter referred to as non-target species) and impacts on associated or dependent species, in particular endangered species, through measures including, to the extent practicable, the development and use of selective, environmentally safe and cost-effective fishing gear and techniques; (g) protect biodiversity in the marine environment; (h) take measures to prevent or eliminate overfishing and excess fishing capacity and to ensure that levels of fishing effort do not exceed those commensurate with the sustainable use of fishery resources; (i) take into account the interests of artisanal and subsistence fishers; (j) collect and share, in a timely manner, complete and accurate data concerning fishing activities on, inter alia, vessel position, catch of target and non-target species and fishing effort, as set out in Annex I, as well as information from national and international research programmes; (k) promote and conduct scientific research and develop appropriate technologies in support of fishery conservation and management; and (l) implement and enforce conservation and management measures through effective monitoring, control and surveillance Article 6 Application of the precautionary approach
(a) improve decision-making for fishery resource conservation and management by obtaining and sharing the best scientific information available and implementing improved techniques for dealing with risk and uncertainty; 5 (b) apply the guidelines set out in Annex II and determine, on the basis of the best scientific information available, stock-specific reference points and the action to be taken if they are exceeded; (c) take into account, inter alia, uncertainties relating to the size and productivity of the stocks, reference points, stock condition in relation to such reference points, levels and distribution of fishing mortality and the impact of fishing activities on non-target and associated or dependent species, as well as existing and predicted oceanic, environmental and socio- economic conditions; and (d) develop data collection and research programmes to assess the impact of fishing on non-target and associated or dependent species and their environment, and adopt plans which are necessary to ensure the conservation of such species and to protect habitats of special concern.
Article 7 Compatibility of conservation and management measures
6 (a) with respect to straddling fish stocks, the relevant coastal States and the States whose nationals fish for such stocks in the adjacent high seas area shall seek, either directly or through the appropriate mechanisms for cooperation provided for in Part III, to agree upon the measures necessary for the conservation of these stocks in the adjacent high seas area; (b) with respect to highly migratory fish stocks, the relevant coastal States and other States whose nationals fish for such stocks in the region shall cooperate, either directly or through the appropriate mechanisms for cooperation provided for in Part III, with a view to ensuring conservation and promoting the objective of optimum utilization of such stocks throughout the region, both within and beyond the areas under national jurisdiction.
(a) take into account the conservation and management measures adopted and applied in accordance with article 61 of the Convention in respect of the same stocks by coastal States within areas under national jurisdiction and ensure that measures established in respect of such stocks for the high seas do not undermine the effectiveness of such measures; (b) take into account previously agreed measures established and applied for the high seas in accordance with the Convention in respect of the same stocks by relevant coastal States and States fishing on the high seas; (c) take into account previously agreed measures established and applied in accordance with the Convention in respect of the same stocks by a sub- regional or regional fisheries management organization or arrangement; (d) take into account the biological unity and other biological characteristics of the stocks and the relationships between the distribution of the stocks, the fisheries and the geographical particularities of the region concerned, including the extent to which the stocks occur and are fished in areas under national jurisdiction; (e) take into account the respective dependence of the coastal States and the States fishing on the high seas on the stocks concerned; and (f) ensure that such measures do not result in harmful impact on the living marine resources as a whole.
7
PART III MECHANISMS FOR INTERNATIONAL COOPERATION CONCERNING STRADDLING FISH STOCKS AND HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS Article 8 Cooperation for conservation and management
8
States having a real interest in the fisheries concerned may become members of such organization or participants in such arrangement. The terms of participation in such organization or arrangement shall not preclude such States from membership or participation; nor shall they be applied in a manner which discriminates against any State or group of States having a real interest in the fisheries concerned.
Article 9 Sub-regional and regional fisheries management organizations and arrangements
(a) the stocks to which conservation and management measures apply, taking into account the biological characteristics of the stocks concerned and the nature of the fisheries involved; 9 (b) the area of application, taking into account article 7, paragraph 1, and the characteristics of the sub-region or region, including socio-economic, geographical and environmental factors; (c) the relationship between the work of the new organization or arrangement and the role, objectives and operations of any relevant existing fisheries management organizations or arrangements; and (d) the mechanisms by which the organization or arrangement will obtain scientific advice and review the status of the stocks, including, where appropriate, the establishment of a scientific advisory body.
Article 10 Functions of sub-regional and regional fisheries management organizations and arrangements In fulfillling their obligation to cooperate through sub-regional or regional fisheries management organizations or arrangements, States shall: (a) agree on and comply with conservation and management measures to ensure the long-term sustainability of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks; (b) agree, as appropriate, on participatory rights such as allocations of allowable catch or levels of fishing effort; (c) adopt and apply any generally recommended international minimum standards for the responsible conduct of fishing operations; (d) obtain and evaluate scientific advice, review the status of the stocks and assess the impact of fishing on non-target and associated or dependent species; (e) agree on standards for collection, reporting, verification and exchange of data on fisheries for the stocks; (f) compile and disseminate accurate and complete statistical data, as described in Annex I, to ensure that the best scientific evidence is available, while maintaining confidentiality where appropriate; (g) promote and conduct scientific assessments of the stocks and relevant research and disseminate the results thereof; (h) establish appropriate cooperative mechanisms for effective monitoring, control, surveillance and enforcement; (i) agree on means by which the fishing interests of new members of the organization or new participants in the arrangement will be accommodated; 10 (j) agree on decision-making procedures which facilitate the adoption of conservation and management measures in a timely and effective manner; (k) promote the peaceful settlement of disputes in accordance with Part VIII; (l) ensure the full cooperation of their relevant national agencies and industries in implementing the recommendations and decisions of the organization or arrangement; and (m) give due publicity to the conservation and management measures established by the organization or arrangement. Article 11 New members or participants In determining the nature and extent of participatory rights for new members of a sub-regional or regional fisheries management organization, or for new participants in a sub-regional or regional fisheries management arrangement, States shall take into account, inter alia: (a) the status of the straddling fish stocks and highly migratory fish stocks and the existing level of fishing effort in the fishery; (b) the respective interests, fishing patterns and fishing practices of new and existing members or participants; (c) the respective contributions of new and existing members or participants to conservation and management of the stocks, to the collection and provision of accurate data and to the conduct of scientific research on the stocks; (d) the needs of coastal fishing communities which are dependent mainly on fishing for the stocks; (e) the needs of coastal States whose economies are overwhelmingly dependent on the exploitation of living marine resources; and (f) the interests of developing States from the sub-region or region in whose areas of national jurisdiction the stocks also occur. Article 12 Transparency in activities of sub-regional and regional fisheries management organizations and arrangements
Article 13 Strengthening of existing organizations and arrangements States shall cooperate to strengthen existing sub-regional and regional fisheries management organizations and arrangements in order to improve their effectiveness in establishing and implementing conservation and management measures for straddling fish stocks and highly migratory fish stocks. Article 14 Collection and provision of information and cooperation in scientific research
(a) collect and exchange scientific, technical and statistical data with respect to fisheries for straddling fish stocks and highly migratory fish stocks; (b) ensure that data are collected in sufficient detail to facilitate effective stock assessment and are provided in a timely manner to fulfilll the requirements of sub-regional or regional fisheries management organizations or arrangements; and (c) take appropriate measures to verify the accuracy of such data.
(a) to agree on the specification of data and the format in which they are to be provided to such organizations or arrangements, taking into account the nature of the stocks and the fisheries for those stocks; and (b) to develop and share analytical techniques and stock assessment methodologies to improve measures for the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks.
Article 15 Enclosed and semi-enclosed seas In implementing this Agreement in an enclosed or semi-enclosed sea, States shall take into account the natural characteristics of that sea and shall also act in a manner consistent with Part IX of the Convention and other relevant provisions thereof. Article 16 Areas of high seas surrounded entirely by an area under the national jurisdiction of a single State
If, within a reasonable period of time, the fishing States concerned and the coastal State are unable to agree on such measures, they shall, having regard to paragraph 1, apply article 7, paragraphs 4, 5 and 6, relating to provisional arrangements or measures. Pending the establishment of such provisional arrangements or measures, the States concerned shall take measures in respect of vessels flying their flag in order that they not engage in fisheries which could undermine the stocks concerned. 13 PART IV NON-MEMBERS AND NON-PARTICIPANTS Article 17 Non-members of organizations and non-participants in arrangements
PART V DUTIES OF THE FLAG STATE Article 18 Duties of the flag State
14
(a) control of such vessels on the high seas by means of fishing licenses, authorizations or permits, in accordance with any applicable procedures agreed at the sub-regional, regional or global level; (b) establishment of regulations: (i) to apply terms and conditions to the license, authorization or permit sufficient to fulfilll any sub-regional, regional or global obligations of the flag State; (ii) to prohibit fishing on the high seas by vessels which are not duly licensed or authorized to fish, or fishing on the high seas by vessels otherwise than in accordance with the terms and conditions of a license, authorization or permit; (iii) to require vessels fishing on the high seas to carry the license, authorization or permit on board at all times and to produce it on demand for inspection by a duly authorized person; and (iv) to ensure that vessels flying its flag do not conduct unauthorized fishing within areas under the national jurisdiction of other States; (c) establishment of a national record of fishing vessels authorized to fish on the high seas and provision of access to the information contained in that record on request by directly interested States, taking into account any national laws of the flag State regarding the release of such information; (d) requirements for marking of fishing vessels and fishing gear for identification in accordance with uniform and internationally recognizable vessel and gear marking systems, such as the Food and Agriculture Organization of the United Nations Standard Specifications for the Marking and Identification of Fishing Vessels; (e) requirements for recording and timely reporting of vessel position, catch of target and non-target species, fishing effort and other relevant fisheries data in accordance with sub-regional, regional and global standards for collection of such data; (f) requirements for verifying the catch of target and non-target species through such means as observer programmes, inspection schemes, unloading reports, supervision of transshipment and monitoring of landed catches and market statistics; (g) monitoring, control and surveillance of such vessels, their fishing operations and related activities by, inter alia: 15 (i) the implementation of national inspection schemes and sub-regional and regional schemes for cooperation in enforcement pursuant to articles 21 and 22, including requirements for such vessels to permit access by duly authorized inspectors from other States; (ii) the implementation of national observer programmes and sub-regional and regional observer programmes in which the flag State is a participant, including requirements for such vessels to permit access by observers from other States to carry out the functions agreed under the programmes; and (iii) the development and implementation of vessel monitoring systems, including, as appropriate, satellite transmitter systems, in accordance with any national programmes and those which have been sub- regionally, regionally or globally agreed among the States concerned; (h) regulation of transshipment on the high seas to ensure that the effectiveness of conservation and management measures is not undermined; and (i) regulation of fishing activities to ensure compliance with sub-regional, regional or global measures, including those aimed at minimizing catches of non-target species.
PART VI COMPLIANCE AND ENFORCEMENT Article 19 Compliance and enforcement by the flag State
(a) enforce such measures irrespective of where violations occur; (b) investigate immediately and fully any alleged violation of sub-regional or regional conservation and management measures, which may include the physical inspection of the vessels concerned, and report promptly to the State alleging the violation and the relevant sub-regional or regional organization or arrangement on the progress and outcome of the investigation; (c) require any vessel flying its flag to give information to the investigating authority regarding vessel position, catches, fishing gear, fishing operations and related activities in the area of an alleged violation; 16 (d) if satisfied that sufficient evidence is available in respect of an alleged violation, refer the case to its authorities with a view to instituting proceedings without delay in accordance with its laws and, where appropriate, detain the vessel concerned; and (e) ensure that, where it has been established, in accordance with its laws, a vessel has been involved in the commission of a serious violation of such measures, the vessel does not engage in fishing operations on the high seas until such time as all outstanding sanctions imposed by the flag State in respect of the violation have been complied with.
Sanctions applicable in respect of violations shall be adequate in severity to be effective in securing compliance and to discourage violations wherever they occur and shall deprive offenders of the benefits accruing from their illegal activities. Measures applicable in respect of masters and other officers of fishing vessels shall include provisions which may permit, inter alia, refusal, withdrawal or suspension of authorizations to serve as masters or officers on such vessels. Article 20 International cooperation in enforcement
The flag State shall cooperate with the coastal State in taking appropriate enforcement action in such cases and may authorize the relevant authorities of the coastal State to board and inspect the vessel on the high seas. This paragraph is without prejudice to article 111 of the Convention.
Article 21 Sub-regional and regional cooperation in enforcement
(a) fulfilll, without delay, its obligations under article 19 to investigate and, if evidence so warrants, take enforcement action with respect to the vessel, in which case it shall promptly inform the inspecting State of the results of the investigation and of any enforcement action taken; or (b) authorize the inspecting State to investigate.
19
(a) fishing without a valid license, authorization or permit issued by the flag State in accordance with article 18, paragraph 3 (a); (b) failing to maintain accurate records of catch and catch-related data, as required by the relevant sub-regional or regional fisheries management organization or arrangement, or serious misreporting of catch, contrary to the catch reporting requirements of such organization or arrangement; (c) fishing in a closed area, fishing during a closed season or fishing without, or after attainment of, a quota established by the relevant sub-regional or regional fisheries management organization or arrangement; (d) directed fishing for a stock which is subject to a moratorium or for which fishing is prohibited; (e) using prohibited fishing gear; (f) falsifying or concealing the markings, identity or registration of a fishing vessel; (g) concealing, tampering with or disposing of evidence relating to an investigation; (h) multiple violations which together constitute a serious disregard of conservation and management measures; or (i) such other violations as may be specified in procedures established by the relevant sub-regional or regional fisheries management organization or arrangement.
Where evidence so warrants, the State may take such action as may be appropriate in accordance with international law.
Article 22 Basic procedures for boarding and inspection pursuant to article 21
(a) present credentials to the master of the vessel and produce a copy of the text of the relevant conservation and management measures or rules and regulations in force in the high seas area in question pursuant to those measures; (b) initiate notice to the flag State at the time of the boarding and inspection; (c) do not interfere with the master's ability to communicate with the authorities of the flag State during the boarding and inspection; (d) provide a copy of a report on the boarding and inspection to the master and to the authorities of the flag State, noting therein any objection or statement which the master wishes to have included in the report; (e) promptly leave the vessel following completion of the inspection if they find no evidence of a serious violation; and (f) avoid the use of force except when and to the degree necessary to ensure the safety of the inspectors and where the inspectors are obstructed in the execution of their duties. The degree of force used shall not exceed that reasonably required in the circumstances. 21
(a) accept and facilitate prompt and safe boarding by the inspectors; (b) cooperate with and assist in the inspection of the vessel conducted pursuant to these procedures; (c) do not obstruct, intimidate or interfere with the inspectors in the performance of their duties; (d) allow the inspectors to communicate with the authorities of the flag State and the inspecting State during the boarding and inspection; (e) provide reasonable facilities, including, where appropriate, food and accommodation, to the inspectors; and (f) facilitate safe disembarkation by the inspectors.
Article 23 Measures taken by a port State
22
PART VII REQUIREMENTS OF DEVELOPING STATES Article 24 Recognition of the special requirements of developing States
To this end, States shall, either directly or through the United Nations Development Programme, the Food and Agriculture Organization of the United Nations and other specialized agencies, the Global Environment Facility, the Commission on Sustainable Development and other appropriate international and regional organizations and bodies, provide assistance to developing States.
(a) the vulnerability of developing States which are dependent on the exploitation of living marine resources, including for meeting the nutritional requirements of their populations or parts thereof; (b) the need to avoid adverse impacts on, and ensure access to fisheries by, subsistence, small-scale and artisanal fishers and women fish-workers, as well as indigenous people in developing States, particularly small island developing States; and (c) the need to ensure that such measures do not result in transferring, directly or indirectly, a disproportionate burden of conservation action onto developing States. Article 25 Forms of cooperation with developing States
(a) to enhance the ability of developing States, in particular the least- developed among them and small island developing States, to conserve and manage straddling fish stocks and highly migratory fish stocks and to develop their own fisheries for such stocks; (b) to assist developing States, in particular the least-developed among them and small island developing States, to enable them to participate in high seas fisheries for such stocks, including facilitating access to such fisheries subject to articles 5 and 11; and (c) to facilitate the participation of developing States in sub-regional and regional fisheries management organizations and arrangements. 23
(a) improved conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks through collection, reporting, verification, exchange and analysis of fisheries data and related information; (b) stock assessment and scientific research; and (c) monitoring, control, surveillance, compliance and enforcement, including training and capacity-building at the local level, development and funding of national and regional observer programmes and access to technology and equipment. Article 26 Special assistance in the implementation of this Agreement
PART VIII PEACEFUL SETTLEMENT OF DISPUTES Article 27 Obligation to settle disputes by peaceful means States have the obligation to settle their disputes by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice. Article 28 Prevention of disputes States shall cooperate in order to prevent disputes. To this end, States shall agree on efficient and expeditious decision-making procedures within sub-regional and regional fisheries management organizations and arrangements and shall strengthen existing decision-making procedures as necessary. 24 Article 29 Disputes of a technical nature Where a dispute concerns a matter of a technical nature, the States concerned may refer the dispute to an ad hoc expert panel established by them. The panel shall confer with the States concerned and shall endeavor to resolve the dispute expeditiously without recourse to binding procedures for the settlement of disputes. Article 30 Procedures for the settlement of disputes
25 Article 31 Provisional measures
Article 32 Limitations on applicability of procedures for the settlement of disputes Article 297, paragraph 3, of the Convention applies also to this Agreement. PART IX NON-PARTIES TO THIS AGREEMENT Article 33 Non-parties to this Agreement
PART X GOOD FAITH AND ABUSE OF RIGHTS Article 34 Good faith and abuse of rights States Parties shall fulfill in good faith the obligations assumed under this Agreement and shall exercise the rights recognized in this Agreement in a manner which would not constitute an abuse of right. 26 Part XI RESPONSIBILITY AND LIABILITY Article 35 Responsibility and liability States Parties are liable in accordance with international law for damage or loss attributable to them in regard to this Agreement. PART XII REVIEW CONFERENCE Article 36 Review conference
PART XIII FINAL PROVISIONS Article 37 Signature This Agreement shall be open for signature by all States and the other entities referred to in article 1, paragraph 2(b), and shall remain open for signature at United Nations Headquarters for twelve months from the fourth of December 1995. Article 38 Ratification This Agreement is subject to ratification by States and the other entities referred to in article 1, paragraph 2(b). The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 27 Article 39 Accession This Agreement shall remain open for accession by States and the other entities referred to in article 1, paragraph 2(b). The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. Article 40 Entry into force
Article 41 Provisional application
Such provisional application shall become effective from the date of receipt of the notification.
Article 42 Reservations and exceptions No reservations or exceptions may be made to this Agreement. Article 43 Declarations and statements Article 42 does not preclude a State or entity, when signing, ratifying or acceding to this Agreement, from making declarations or statements, however phrased or named, with a view, inter alia, to the harmonization of its laws and regulations with the provisions of this Agreement, provided that such declarations or statements do not purport to exclude or to modify the legal effect of the provisions of this Agreement in their application to that State or entity. 28 Article 44 Relation to other agreements
Article 45 Amendment
The Secretary-General shall circulate such communication to all States Parties. If, within six months from the date of the circulation of the communication, not less than one half of the States Parties reply favorably to the request, the Secretary-General shall convene the conference.
Thereafter, for each State Party ratifying or acceding to an amendment after the deposit of the required number of such instruments, the amendment shall 29 enter into force on the thirtieth day following the deposit of its instrument of ratification or accession.
(a) be considered as a Party to this Agreement as so amended; and (b) be considered as a Party to the unamended Agreement in relation to any State Party not bound by the amendment. Article 46 Denunciation
Failure to indicate reasons shall not affect the validity of the denunciation. The denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification, unless the notification specifies a later date.
Article 47 Participation by international organizations
(a) article 2, first sentence; and (b) article 3, paragraph 1.
(a) at the time of signature or accession, such international organization shall make a declaration stating: (i) that it has competence over all the matters governed by this Agreement; 30 (ii) that, for this reason, its member States shall not become States Parties, except in respect of their territories for which the international organization has no responsibility; and (iii) that it accepts the rights and obligations of States under this Agreement; (b) participation of such an international organization shall in no case confer any rights under this Agreement on member States of the international organization; (c) in the event of a conflict between the obligations of an international organization under this Agreement and its obligations under the agreement establishing the international organization or any acts relating to it, the obligations under this Agreement shall prevail. Article 48 Annexes
Notwithstanding the provisions of article 45, if a revision to an Annex is adopted by consensus at a meeting of States Parties, it shall be incorporated in this Agreement and shall take effect from the date of its adoption or from such other date as may be specified in the revision. If a revision to an Annex is not adopted by consensus at such a meeting, the amendment procedures set out in article 45 shall apply. Article 49 Depositary The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of this Agreement and any amendments or revisions thereto. Article 50 Authentic texts The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Agreement are equally authentic. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Agreement. OPENED FOR SIGNATURE at New York, this fourth day of December, one thousand nine hundred and ninety-five, in a single original, in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages. 31 ANNEX I STANDARD REQUIREMENTS FOR THE COLLECTION AND SHARING OF DATA Article 1 General principles
The dissemination of such data shall be subject to the terms on which they have been provided.
Article 2 Principles of data collection, compilation and exchange The following general principles should be considered in defining the parameters for collection, compilation and exchange of data from fishing operations for straddling fish stocks and highly migratory fish stocks: (a) States should ensure that data are collected from vessels flying their flag on fishing activities according to the operational characteristics of each fishing method (e.g., each individual tow for trawl, each set for long-line and purse- seine, each school fished for pole-and-line and each day fished for troll) and in sufficient detail to facilitate effective stock assessment; (b) States should ensure that fishery data are verified through an appropriate system; (c) States should compile fishery-related and other supporting scientific data and provide them in an agreed format and in a timely manner to the relevant sub- regional or regional fisheries management organization or arrangement where one exists. Otherwise, States should cooperate to exchange data either directly or through such other cooperative mechanisms as may be agreed among them; (d) States should agree, within the framework of sub-regional or regional fisheries management organizations or arrangements, or otherwise, on the specification 32 of data and the format in which they are to be provided, in accordance with this Annex and taking into account the nature of the stocks and the fisheries for those stocks in the region. Such organizations or arrangements should request non-members or non-participants to provide data concerning relevant fishing activities by vessels flying their flag; (e) such organizations or arrangements shall compile data and make them available in a timely manner and in an agreed format to all interested States under the terms and conditions established by the organization or arrangement; and (f) scientists of the flag State and from the relevant sub-regional or regional fisheries management organization or arrangement should analyse the data separately or jointly, as appropriate. Article 3 Basic fishery data
(a) time series of catch and effort statistics by fishery and fleet; (b) total catch in number, nominal weight, or both, by species (both target and non-target) as is appropriate to each fishery. [Nominal weight is defined by the Food and Agriculture Organization of the United Nations as the live-weight equivalent of the landings]; (c) discard statistics, including estimates where necessary, reported as number or nominal weight by species, as is appropriate to each fishery; (d) effort statistics appropriate to each fishing method; and (e) fishing location, date and time fished and other statistics on fishing operations as appropriate.
(a) composition of the catch according to length, weight and sex; (b) other biological information supporting stock assessments, such as information on age, growth, recruitment, distribution and stock identity; and (c) other relevant research, including surveys of abundance, biomass surveys, hydro-acoustic surveys, research on environmental factors affecting stock abundance, and oceanographic and ecological studies. 33 Article 4 Vessel data and information
(a) vessel identification, flag and port of registry; (b) vessel type; (c) vessel specifications (e.g., material of construction, date built, registered length, gross registered tonnage, power of main engines, hold capacity and catch storage methods); and (d) fishing gear description (e.g., types, gear specifications and quantity).
(a) navigation and position fixing aids; (b) communication equipment and international radio call sign; and (c) crew size. Article 5 Reporting A State shall ensure that vessels flying its flag send to its national fisheries administration and, where agreed, to the relevant sub-regional or regional fisheries management organization or arrangement, logbook data on catch and effort, including data on fishing operations on the high seas, at sufficiently frequent intervals to meet national requirements and regional and international obligations. Such data shall be transmitted, where necessary, by radio, telex, facsimile or satellite transmission or by other means. Article 6 Data verification States or, as appropriate, sub-regional or regional fisheries management organizations or arrangements should establish mechanisms for verifying fishery data, such as: (a) position verification through vessel monitoring systems; (b) scientific observer programmes to monitor catch, effort, catch composition (target and non-target) and other details of fishing operations; (c) vessel trip, landing and transshipment reports; and (d) port sampling. 34 Article 7 Data exchange
35 ANNEX II GUIDELINES FOR THE APPLICATION OF PRECAUTIONARY REFERENCE POINTS IN CONSERVATION AND MANAGEMENT OF STRADDLING FISH STOCKS AND HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS
1 PERSETUJUAN PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TANGGAL 10 DESEMBER 1982 YANG BERKAITAN DENGAN KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA TERBATAS DAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH Negara-negara Pihak pada Persetujuan ini, Mengingat ketentuan-ketentuan yang relevan dari Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982, Menetapkan untuk menjamin konservasi jangka panjang dan penggunaan berkelanjutan dari sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh, Memutuskan untuk meningkatkan kerja sama di antara Negara-negara untuk tujuan tersebut, Mengajak untuk penegakan hukum yang lebih efektif oleh Negara Bendera, Negara Pelabuhan dan Negara Pantai untuk tindakan konservasi dan pengelolaan yang disetujui untuk sediaan tersebut, Mengupayakan untuk menangani secara khusus permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi dalam Bab 17, bagian program C, dari Agenda 21 yang diterima oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Lingkungan dan Pembangunan, yaitu, bahwa pengelolaan perikanan di Laut Lepas tidak memadai pada beberapa wilayah dan bahwa beberapa sumber daya digunakan secara berlebihan; memperhatikan bahwa terdapat beberapa masalah mengenai penangkapan ikan yang tidak diatur, kapitalisasi berlebihan, ukuran armada yang terlalu besar, pembenderaan semu kapal untuk menghindari pengawasan, pemilihan alat tangkap yang tidak sesuai, database yang tidak dapat dipercaya dan tiadanya kerja sama yang memadai diantara Negara-negara, Menyetujui diantara mereka perikanan yang bertanggungjawab, Menyadari kebutuhan untuk menghindari dampak yang merugikan lingkungan laut, melindungi keanekaragaman hayati, memelihara keutuhan ekosistem laut, dan mengurangi risiko jangka panjang atau dampak tidak terpulihkan dari kegiatan penangkapan ikan. Mengakui perlunya bantuan khusus, termasuk keuangan, bantuan ilmiah dan teknologi, sehingga Negara-negara berkembang dapat berpartisipasi secara efektif dalam konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan atas sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh, 2 Meyakini bahwa suatu Persetujuan bagi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Konvensi akan sangat membantu tujuan-tujuan tersebut dan mendukung bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia, Menegaskan bahwa berbagai hal yang tidak diatur oleh Konvensi atau oleh Persetujuan ini tetap diatur dengan ketentuan dan prinsip-prinsip umum hukum internasional, Menyetujui hal-hal sebagai berikut: BAGIAN I KETENTUAN UMUM
Penggunaan terminologi dan ruang lingkup
(a) “Konvensi” berarti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982; (b) “Tindakan konservasi dan pengelolaan” berarti tindakan untuk melindungi dan mengelola satu atau beberapa spesies sumber daya hayati yang disetujui dan diterapkan konsisten dengan ketentuan yang terkait dari hukum internasional sebagaimana tercantum di dalam Konvensi dan Persetujuan ini; (c) “Ikan” termasuk Moluska dan Crustacea kecuali yang termasuk dalam jenis Sedenter sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 77 Konvensi; dan (d) “Pengaturan” berarti mekanisme kerja sama yang ditetapkan oleh dua negara atau lebih berdasarkan Konvensi dan Persetujuan ini untuk tujuan, antara lain, menetapkan tindakan konservasi dan pengelolaan pada suatu sub regional atau wilayah untuk satu atau beberapa sediaan ikan beruaya terbatas atau sediaan ikan beruaya jauh.
(b) Persetujuan ini berlaku, mutatis mutandis: (i) untuk setiap lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat
Tujuan Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk menjamin konservasi jangka panjang dan penggunaan berkelanjutan atas sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh melalui pelaksanaan yang efektif atas ketentuan- ketentuan yang terkait dari Konvensi.
Penerapan
Hubungan antara Persetujuan ini dan Konvensi Hal-hal yang diatur dalam Persetujuan ini tidak mempengaruhi hak, yurisdiksi atau kewajiban-kewajiban Negara dalam Konvensi. Persetujuan ini harus diartikan dan diterapkan dalam konteks dan cara yang konsisten dengan Konvensi. 4 BAGIAN II KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA TERBATAS DAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH
Prinsip-prinsip umum Dalam rangka konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh, negara pantai dan negara yang melakukan penangkapan ikan di Laut Lepas harus, dalam melaksanakan kewajiban mereka untuk bekerjasama sesuai dengan Konvensi: (a) Mengambil tindakan-tindakan untuk menjamin kelestarian jangka panjang sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh dan memajukan tujuan penggunaan optimum mereka; (b) Menjamin bahwa tindakan-tindakan tersebut didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang ada dan dirancang untuk memelihara atau memulihkan sediaan ikan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang terkait termasuk kebutuhan khusus negara berkembang dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling ketergantungan sediaan jenis ikan dan standar minimum internasional yang dianjurkan secara umum, baik di tingkat sub regional, regional, maupun global; (c) Menerapkan pendekatan kehati-hatian sesuai dengan Pasal 6; (d) Mengukur dampak dari penangkapan ikan, kegiatan manusia lainnya dan faktor-faktor lingkungan terhadap sediaan target dan spesies yang termasuk dalam ekosistem yang sama atau berhubungan dengan atau tergantung pada sediaan target tersebut; (e) Mengambil, apabila diperlukan, tindakan konservasi dan pengelolaan untuk spesies dalam ekosistem yang sama atau berhubungan dengan atau tergantung pada sediaan target tersebut, dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi dari spesies tersebut di atas tingkat dimana reproduksinya dapat sangat terancam; (f) Meminimalkan pencemaran, sampah barang-barang buangan serta tangkapan yang tidak berguna atau alat tangkap yang ditinggalkan, tangkapan spesies yang bukan target, baik ikan maupun bukan spesies ikan, (selanjutnya disebut sebagai spesies non target) dan dampak terhadap spesies berhubungan atau tergantung, khususnya spesies yang terancam, melalui tindakan termasuk, yang lazim, pengembangan dan penggunaan yang selektif, alat tangkap dan teknik yang aman secara lingkungan dan murah; (g) Melindungi keanekaragaman hayati pada lingkungan laut; (h) Mengambil tindakan untuk mencegah atau mengurangi kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan dan penangkapan ikan yang melebihi kapasitas dan untuk menjamin bahwa tingkat usaha penangkapan tidak melebihi tingkat yang sepadan dengan penggunaan lestari sumber daya ikan; 5 (i) Memperhatikan kepentingan nelayan artisanal dan subsisten; (j) Mengumpulkan dan memberikan, pada saat yang tepat, data yang lengkap dan akurat mengenai kegiatan-kegiatan perikanan, antara lain, posisi kapal, tangkapan spesies target dan non target dan usaha penangkapan ikan, sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I, juga informasi dari program riset nasional dan internasional; (k) Memajukan dan melaksanakan riset ilmiah dan mengembangkan teknologi yang tepat dalam mendukung konservasi dan pengelolaan ikan; dan (l) Melaksanakan dan menerapkan tindakan konservasi dan pengelolaan melalui pemantauan, pengawasan dan pengamatan.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen
Peraturan Presiden (Perpres)