DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1953

Nomor: 23
Tahun: 1953
Ditetapkan: 25 November 1953
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan ini dianggap perlu mewadjibkan perusahaan-perusahaan melaporkan keterangan-keterangan jang diperlukan Pemerintah; Mengingat : Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat:

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dengan mentjabut "Regeling meldingsplict bedrijven" (Staatsblad 1949 Nr 445), Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEWADJIBAN MELAPORKAN PERUSAHAAN. Pasal 1. Dalam Undang-undang ini jang dimaksudkan dengan:

a.Madjikan, ialah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh dengan memberi upah untuk menjalankan suatu perusahaan; jika orang atau badan hukum tersebut berkedudukan di luar negeri, maka wakilnja di Indonesia dianggap madjikan.
b.Pengurus, ...
b.Pengurus, ialah orang jang dibebani pimpinan dengan langsung seluruh perusahaan atau suatu bagian jang berdiri sendiri.
c.Membangun perusahaan: (menjuruh) mulai mendjalankan atau sesudahnya penghentian mulai lagi menjalankan perusahaan.
d.Menghentikan perusahaan: selama sesuatu waktu jang agak lama dan bukan karena kahar menghentikan perusahaan.

Pasal 2

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan- peraturan lain mengenai kewajiban untuk melaporkan perusahaan, majikan atau pengurus berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Kepala Ressort Jawatan Pengawasan Perburuhan dari Kementerian Perburuhan setiap mendirikan (kembali), memindahkan, menghentikan dan membubarkan perusahaan.
(2)Jika suatu perusahaan terdiri dari beberapa bagian yang tersendiri, kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang ini berlaku terhadap masing-masing bagian itu.

Pasal 3

(1)Laporan termaksud, pada Pasal 2 harus dikirimkan kepada Kepala Ressort Jawatan Pengawasan Perburuhan dari Kementerian Perburuhan, di mana perusahaan atau bagian termaksud pada Pasal 2 ayat 2 di atas terletak, selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sesudahnya didirikan (kembali), dipindahkan, dihentikan atau dibubarkan.
(2)Bagi ...
(2)Bagi suatu perusahaan yang telah didirikan waktu undang-undang ini mulai berlaku, maka waktu 30 hari itu sekedar mengenai pendiriannya dihitung mulai hari berlakunya undang-undang ini.

Pasal 4

(1)Dengan suatu Peraturan Pemerintah ditetapkan keterangan- keterangan apa yang harus diberikan menurut keadaan yang sebenarnya, oleh majikan atau pengurus sebagai dimaksudkan dalam Pasal 2 tersebut di atas.
(2)Keterangan-keterangan itu dimuat dalam sebuah daftar yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan dari Kementerian Perburuhan.

Pasal 5

Laporan termaksud pada Pasal 2 tidak perlu diberikan oleh perusahaan- perusahaan:

a.di mana dipekerjakan hanya anggota-anggota keluarga majikan;
b.yang dikecualikan oleh Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan dari Kementerian Perburuhan berhubung dengan sifat atau kecilnya perusahaan itu.

Pasal 6

(1)Majikan atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban- kewajiban termaksud pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.
(2)Hal-hal ...
(2)Hal-hal yang dapat dikenakan hukuman menurut pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 7

(1)Jikalau majikan suatu badan-hukum, maka tuntutan dan hukuman dijalankan terhadap pengurus badan-hukum itu.
(2)Jikalau pengurus badan-hukum tersebut pada ayat 1 suatu badan- hukum lain, maka tuntutan dan hukuman dijalankan terhadap pengurus badan-hukum lain itu.

Pasal 8

Selain dari pegawai-pegawai yang berkewajiban mengusut pelanggaran pada umumnya, pegawai-pegawai Pengawasan Perburuhan yang dimaksud dalam Undang-undang No. 3 tahun 1951 tentang pengawasan perburuhan, diwajibkan juga mengusut pelanggaran termaksud pada Pasal

Pasal 9

Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang kewajiban melaporkan perusahaan".

Pasal 10

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah hari pengundangannya. Agar … Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Djakarta pada tanggal 25 Nopember 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO MENTERI PERBURUHAN, ttd S.M. ABIDIN Diundangkan pada tanggal 25 Nopember 1953 MENTERI KEHAKIMAN, ttd JODY GONDOKUSUMO LEMBARAN NEGARA NOMOR 70TAHUN 1953 MEMORI PENJELASAN TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN PERUSAHAAN Guna melaksanakan politik perburuhan Pemerintah, maka perlu sekali diketahui adanya dan jumlah perusahaan diseluruh Indonesia dan tersebarnya perusahaan- perusahaan itu disegala daerah, pun pula susunan buruh diperusahaan, pembagian pekerjaan dalam beberapa tingkat serta jumlah buruh dimasing-masing tingkat. Maka untuk memenuhi keperluan-keperluan ini, Pemerintah menetapkan suatu Undang-undang yang mewajibkan perusahaan-perusahaan melaporkan keterangan- keterangan yang dibutuhkan Pemerintah. Undang-undang Pengawasan Perburuhan 1948 (Undang-undang No. 3 tahun 1951) menetapkan bahwa pegawai-pegawai yang ditunjuk dipasal 2 ayat 1 berkewajiban menjalankan pengawasan perburuhan dan berhak meminta dari majikan atau pengurus perusahaan keterangan-keterangan yang dipandang perlu olehnya guna memperoleh pendapat yang pasti tentang hubungan kerja dan keadaan perburuhan pada umumnya. Pengawasan demikian oleh pihak Pemerintah tidak dapat effectief dilakukan, jika majikan tak dibebankan kewajiban memberi laporan tentang adanya perusahaannya. Disamping keterangan ini diperlukan juga keterangan mengenai beberapa hal, hingga pegawai-pegawai yang bersangkutan mempunyai suatu pendapat yang globaal mengenai perusahaan itu.

Pasal 1

Yang dibebankan memberikan laporan ialah majikan atau jika pengurus ditetapkan pengurus sesuatu perusahaan atau bagian perusahaan, dimana dilakukan pekerjaan dengan menerima upah. Yang dimaksudkan dengan perusahaan disini ialah "organisasi dari alat-alat produksi untuk menghasilkan barang-barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat", sesuai dengan definisi didalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1950 pasal 1.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan ini dianggap perlu mewadjibkan perusahaan-perusahaan melaporkan keterangan-keterangan jang diperlukan Pemerintah; Mengingat : Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat:

Menetapkan

a.Madjikan, ialah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh dengan memberi upah untuk menjalankan suatu perusahaan; jika orang atau badan hukum tersebut berkedudukan di luar negeri, maka wakilnja di Indonesia dianggap madjikan.
b.Pengurus, ...
b.Pengurus, ialah orang jang dibebani pimpinan dengan langsung seluruh perusahaan atau suatu bagian jang berdiri sendiri.
c.Membangun perusahaan: (menjuruh) mulai mendjalankan atau sesudahnya penghentian mulai lagi menjalankan perusahaan.
d.Menghentikan perusahaan: selama sesuatu waktu jang agak lama dan bukan karena kahar menghentikan perusahaan.

Pasal 2

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan- peraturan lain mengenai kewajiban untuk melaporkan perusahaan, majikan atau pengurus berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Kepala Ressort Jawatan Pengawasan Perburuhan dari Kementerian Perburuhan setiap mendirikan (kembali), memindahkan, menghentikan dan membubarkan perusahaan.
(2)Jika suatu perusahaan terdiri dari beberapa bagian yang tersendiri, kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang ini berlaku terhadap masing-masing bagian itu.

Pasal 3

(1)Laporan termaksud, pada Pasal 2 harus dikirimkan kepada Kepala Ressort Jawatan Pengawasan Perburuhan dari Kementerian Perburuhan, di mana perusahaan atau bagian termaksud pada Pasal 2 ayat 2 di atas terletak, selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sesudahnya didirikan (kembali), dipindahkan, dihentikan atau dibubarkan.
(2)Bagi ...
(2)Bagi suatu perusahaan yang telah didirikan waktu undang-undang ini mulai berlaku, maka waktu 30 hari itu sekedar mengenai pendiriannya dihitung mulai hari berlakunya undang-undang ini.

Pasal 4

(1)Dengan suatu Peraturan Pemerintah ditetapkan keterangan- keterangan apa yang harus diberikan menurut keadaan yang sebenarnya, oleh majikan atau pengurus sebagai dimaksudkan dalam Pasal 2 tersebut di atas.
(2)Keterangan-keterangan itu dimuat dalam sebuah daftar yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan dari Kementerian Perburuhan.

Pasal 5

Laporan termaksud pada Pasal 2 tidak perlu diberikan oleh perusahaan- perusahaan:

a.di mana dipekerjakan hanya anggota-anggota keluarga majikan;
b.yang dikecualikan oleh Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan dari Kementerian Perburuhan berhubung dengan sifat atau kecilnya perusahaan itu.

Pasal 6

(1)Majikan atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban- kewajiban termaksud pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.
(2)Hal-hal ...
(2)Hal-hal yang dapat dikenakan hukuman menurut pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 7

(1)Jikalau majikan suatu badan-hukum, maka tuntutan dan hukuman dijalankan terhadap pengurus badan-hukum itu.
(2)Jikalau pengurus badan-hukum tersebut pada ayat 1 suatu badan- hukum lain, maka tuntutan dan hukuman dijalankan terhadap pengurus badan-hukum lain itu.

Pasal 8

Pasal 9

Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang kewajiban melaporkan perusahaan".

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1953

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 1

Peraturan turunan (2)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1981

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 1

Peraturan turunan (2)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1981