DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2001

Nomor: 12
Tahun: 2001
Ditetapkan: 21 Juni 2001
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya di Kota Administratif Singkawang Kabupaten Bengkayang, meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di Kabupaten Bengkayang, perlu membentuk Kota Singkawang sebagai daerah otonom;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk undang-undang tentang pembentukan Kota Singkawang untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Singkawang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 ayat (1)

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat … Barat, Kalimantan Selatan dan kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 83 sebagai Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3.Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501),
5.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
6.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
7.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
9.Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Propinsi Kalimantan Barat adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958
3.Kabupaten Bengkayang adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
4.Kota Administratif Singkawang adalah Kota Administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Singkawang

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan undang-undang ini dibentuk Kota Singkawang di wilayah Propinsi Kalimantan Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

…

Pasal 3

Kota Singkawang berasal dari sebagian Kabupaten Bengkayang yang terdiri atas:

a.Kecamatan Pasiran;
b.Kecamatan Roban; dan
c.Kecamatan Tujuh Belas.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kota Singkawang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Bengkayang dikurangi dengan wilayah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kota Singkawang, Kota Administratif Singkawang dalam wilayah Kabupaten Bengkayang dihapus.

Pasal 6

(1). Kota Singkawang mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara dengan Kecamatan Selaku Kabupaten Sambas;
2. b.Sebelah timur dengan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang;
3. c.Sebelah selatan dengan Kecamatan Subgai Raya Kabupaten Bengkayang dan;
4. d.sebelah barat dengan Laut Natuna,
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
(3)Penentuan batas wilayah Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 7

(1). Dengan terbentuknya Kota Singkawang Pemerintah Kota Singkawang menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan …
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota di sekitarnya.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

(1)Kewenangan Kota Singkawang sebagai daerah otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
(2)Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2000

Peraturan turunan (7)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2000

Peraturan turunan (7)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 1 Tahun 2014