DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1981

Nomor: 7
Tahun: 1981
Ditetapkan: 31 Juli 1981
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendapatkan data tersebut, setiap pengusaha atau pengurus perlu melaporkan mengenai ketenaga kerjaan di perusahaannya masing-masing;
c.bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan sudah tidak sesuai lagi dengan lajunya usaha- usaha pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta digunakannya teknologi modern dewasa ini;
d.bahwa oleh karena itu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 perlu diganti; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 471); Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAJIB LAPOR KETENAGA KERJAAN DIPERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 . . .

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjkan buruh dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara.
b.Pengusaha adalah :
1. 1.Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri.
2. 2.Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
3. 3.Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, yang berkedudukan di luar Indonesia.
c.Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan;
d.Buruh adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah;
e.Mendirikan perusahaan adalah sejak perusahaan itu melakukan kegiatan fisik perusahaan dan atau memperoleh izin;
f.Menghentikan perusahaan adalah menghentikan kegiatan usaha perusahaan tidak lebih dari satu tahun akan tetapi bukan bermaksud untuk membubarkan baik karena kemauan sendiri maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g.Menjalankan kembali perusahaan adalah mulai menjalankan kembali kegiatan perusahaan setelah dihentikan sebelumnya;
h.Memindahkan perusahaan adalah memindahkan tempat kedudukan dan atau lokasi perusahaan, atau mengalihkan pemiliknya;
i.Membubarkan perusahaan adalah menghentikan kegiatan perusahaan untuk selama- lamanya;
j.Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang ketenaga kerjaan.

Pasal 2

Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan buruh.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) merupakan bahan informasi resmi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang ketenaga kerjaan.

BAB III

KEWAJIBAN MELAPORKAN DAN SYARAT-SYARATNYA

Pasal 4

(1)Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Jika . . .
(2)Jika suatu perusahaan mempunyai kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, kewajiban yang ditetapkan dalam ayat (1) berlaku terhadap masing-masing kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri itu.

Pasal 5

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Menteri mengatur lebih lanjut tentang pentahapan perusahaan-perusahaan yang dikenakan wajib lapor.

Pasal 6

(1)Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat keterangan :
1. a.identitas perusahaan;
2. b.hubungan ketenaga kerjaan;
3. c.perlindungan tenaga kerja;
4. d.kesempatan kerja.
(3)Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjut perincian keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 7

(1)Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenaga kerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Ketentuan Pasal 6 ayat (2) berlaku pula untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1).

Pasal 8

(1)Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat keterangan:
1. a.nama dan alamat perusahaan atau bagian perusahaan;
2. b.nama dan alamat pengusaha;
3. c.nama dan alamat pengurus perusahaan;
4. d.tanggal memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan;
5. e.alasan-alasan pemindahan, penghentian atau pembubaran perusahaan;
6. f.Kewajiban-kewajiban yang telah dan akan dilaksanakan terhadap buruhnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian kerja, perjanjian perburuhan dan kebiasaan-kebiasaan setempat;
7. g.jumlah buruh yang akan diberhentikan.

BAB IV

TATACARA PELAPORAN

Pasal 9

Menteri mengatur tatacara laporan dan menetapkan bentuk laporan yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (2).

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendapatkan data tersebut, setiap pengusaha atau pengurus perlu melaporkan mengenai ketenaga kerjaan di perusahaannya masing-masing;
c.bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan sudah tidak sesuai lagi dengan lajunya usaha- usaha pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta digunakannya teknologi modern dewasa ini;
d.bahwa oleh karena itu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 perlu diganti; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 . . .

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjkan buruh dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara.
b.Pengusaha adalah :
1. 1.Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri.
2. 2.Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
3. 3.Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, yang berkedudukan di luar Indonesia.
c.Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan;
d.Buruh adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah;
e.Mendirikan perusahaan adalah sejak perusahaan itu melakukan kegiatan fisik perusahaan dan atau memperoleh izin;
f.Menghentikan perusahaan adalah menghentikan kegiatan usaha perusahaan tidak lebih dari satu tahun akan tetapi bukan bermaksud untuk membubarkan baik karena kemauan sendiri maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g.Menjalankan kembali perusahaan adalah mulai menjalankan kembali kegiatan perusahaan setelah dihentikan sebelumnya;
h.Memindahkan perusahaan adalah memindahkan tempat kedudukan dan atau lokasi perusahaan, atau mengalihkan pemiliknya;
i.Membubarkan perusahaan adalah menghentikan kegiatan perusahaan untuk selama- lamanya;
j.Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang ketenaga kerjaan.

Pasal 2

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) merupakan bahan informasi resmi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang ketenaga kerjaan.

BAB III

KEWAJIBAN MELAPORKAN DAN SYARAT-SYARATNYA

Pasal 4

(1)Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Jika . . .
(2)Jika suatu perusahaan mempunyai kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, kewajiban yang ditetapkan dalam ayat (1) berlaku terhadap masing-masing kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri itu.

Pasal 5

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Menteri mengatur lebih lanjut tentang pentahapan perusahaan-perusahaan yang dikenakan wajib lapor.

Pasal 6

(1)Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat keterangan :
1. a.identitas perusahaan;
2. b.hubungan ketenaga kerjaan;
3. c.perlindungan tenaga kerja;
4. d.kesempatan kerja.
(3)Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjut perincian keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 7

(1)Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenaga kerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Ketentuan Pasal 6 ayat (2) berlaku pula untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1).

Pasal 8

(1)Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat keterangan:
1. a.nama dan alamat perusahaan atau bagian perusahaan;
2. b.nama dan alamat pengusaha;
3. c.nama dan alamat pengurus perusahaan;
4. d.tanggal memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan;
5. e.alasan-alasan pemindahan, penghentian atau pembubaran perusahaan;
6. f.Kewajiban-kewajiban yang telah dan akan dilaksanakan terhadap buruhnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian kerja, perjanjian perburuhan dan kebiasaan-kebiasaan setempat;
7. g.jumlah buruh yang akan diberhentikan.

BAB IV

TATACARA PELAPORAN

Pasal 9

Menteri mengatur tatacara laporan dan menetapkan bentuk laporan yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (2).

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1969

Peraturan turunan (10)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1969

Peraturan turunan (10)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2016