Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1981
- Nomor
- 7
- Tahun
- 1981
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 30
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 471); Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAJIB LAPOR KETENAGA KERJAAN DIPERUSAHAAN.
BAB I
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan buruh. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) merupakan bahan informasi resmi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang ketenaga kerjaan. BAB III KEWAJIBAN MELAPORKAN DAN SYARAT-SYARATNYA
BAB III
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Menteri mengatur lebih lanjut tentang pentahapan perusahaan-perusahaan yang dikenakan wajib lapor.
(1).
BAB IV . . . BAB IV TATACARA PELAPORAN
BAB IV
Menteri mengatur tatacara laporan dan menetapkan bentuk laporan yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (2). BAB V KETENTUAN PIDANA
Membuka PDF…
Dokumen
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)