Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2012
- Nomor
- 23
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 46
Ringkasan
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Manokwari Selatan di wilayah Provinsi Papua Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Manokwari Selatan di wilayah Provinsi Papua Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DI PROVINSI PAPUA BARAT.
BAB I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang.
BAB II . . . BAB II PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA Bagian Kesatu Pembentukan
BAB II
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Manokwari Selatan di wilayah Provinsi Papua Barat dalam Negara Kesatuan Bagian Kedua Cakupan Wilayah
Dengan terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Manokwari dikurangi dengan wilayah Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Bagian Ketiga . . . Bagian Ketiga Batas Wilayah
Bagian Keempat Ibu Kota
Ibu Kota Kabupaten Manokwari Selatan berkedudukan di Boundij Distrik Ransiki. BAB III URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB III
Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Manokwari Selatan mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. BAB IV PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Peresmian Daerah Otonom Baru dan Pelantikan Penjabat Kepala Daerah
BAB IV
Peresmian Kabupaten Manokwari Selatan dan pelantikan Penjabat Bupati Manokwari Selatan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. Bagian Kedua . . . Bagian Kedua Pemerintah Daerah
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Dokumen
Peraturan Bupati (Perbup)