Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. PROF. DR. H. MULADI, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 83 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)
1.UMUM Diskriminasi rasial pada dasarnya merupakan suatu penolakan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan mendasar. Tidak jarang diskriminasi rasial terjadi karena dukungan Pemerintah melalui berbagai kebijakan diskriminasi rasial dalam bentuk apartheid, pemisahan dan pengucilan atau dukungan sebagian masyarakat dalam bentuk penyebaran doktrin-doktrin supremasi ras, warna kulit, keturunan, asal usul kebangsaan atau etnis. Oleh karena diskriminasi rasial menjadi musuh baik bagi masyarakat luas maupun masyarakat internasional maka harus dihapuskan dari peradaban umat manusia. Keinginan masyarakat internasional untuk menghapuskan diskriminasi rasial tersebut dijabarkan dalam United Nations Declaration on the elimination of All Forms of Racial Discrimination (Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) yang diproklamasikan dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1963, melalui Resolusi 1904 (XVIII). Deklarasi tersebut memuat penolakan terhadap diskriminasi rasial, penghentian segala bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Pemerintah dan sebagian masyarakat, penghentian propaganda supremasi ras atau warna kulit tertentu dan langkah-langkah yang harus diambil oleh negara-negara dalam penghapusan diskriminasi rasial. Namun demikian, karena deklarasi itu bersifat tidak mengikat secara hukum, maka Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyusun rancangan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Rasial yang selanjutnya diajukan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disahkan. Pada tanggal 21 Desember 1965 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan kekuatan hukum yang mengikat semangat penghapusan diskriminasi rasial dengan menerima Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Rasial. Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 sepakat antara lain menghimbau negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bagsa untuk secepatnya mengesahkan perangkat-perangkat internasional yang sangat penting di bidang HAM. Termasuk Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Sesuai dengan isi Deklarasi Wina 1993, Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 yang berisi kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan dalam rangka memajukan dan melindungi HAM. Prioritas kegiatan tahun pertama Rencana Aksi tersebut mencakup pengesahan tiga perangkat internasional di bidang HAM, termasuk Konvensi Internasional tentang penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Selanjutnya berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan didorong oleh rasa tanggung jawab untuk memajukan dan menegakkan HAM dan pembangunan hukum di Indonesia, Pemerintah memutuskan untuk mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, yang telah diterima oleh masyarakat internasional sebagai salah satu perangkat internasional di bidang HAM yang sangat penting. Saat ini Konvensi telah disahkan oleh 151 (seratus lima puluh satu) negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi, Indonesia menyatakan Persyaratan (Reservation) terhadap Pasal 22 Konvensi yang mengatur upaya penyelesaian sengketa mengenai penafsiran dan pelaksanaan Konvensi melalui Mahkamah Internasional (International Court of Justice). Sikap ini diambil antara lain atas pertimbangan bahwa Indonesia tidak mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional yang mengikat secara otomatis (compulsory jurisdiction). Persyaratan tersebut bersifat prosedurial sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.
1.Pokok-pokok Pikiran yang Mendorong Lahirnya Konvensi. Praktek-praktek diskriminasi rasial yang terkait dengan penjajahan dalam bentuk apapun dan dimanapun dapat merapuhkan sendi-sendi tegaknya masyarakat yang tertib, teratur, dan berbudaya. Untuk menegakkan sendi-sendi masyarakat demikian, seluruh anggota masyarakat internasional bertekad bulat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna penghapusan diskriminasi rasial dalam segala bentuk dan manifestasinya, serta mencegah dan memerangi doktrin-doktrin dan praktek-praktek rasis guna memajukan saling pengertian antar ras serta membangun masyarakat internasional yang bebas dari segala bentuk diskriminasi rasial. Masyarakat internasional sepakat untuk mengatur penghapusan diskriminasi rasial dari segala bentuk dan manifestasinya dengan segera di seluruh kawasan dunia serta menjamin pengertian dan penghormatan terhadap martabat manusia, dalam satu wadah perangkat internasional yang mengikat semua Negara Pihak secara hukum. Dalam kaitan itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menerima Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada tanggal 20 November 1963. Pasal 2 Deklarasi ini menjamin bahwa setiap negara, institusi, kelompok, atau individu diwajibkan untuk tidak melaksanakan diskriminasi rasial dalam bentuk apapun. Perangkat internasional sebelumnya di bidang HAM yang mendorong lahirnya Konvensi ini adalah Declaration on the Granting of independence to Colonial Countries and Peoples, (Declarasi tentang Kemerdekaan Bangsa-Bangsa dan Negara-Negara Jajahan), yang diterima oleh Majelis Umum pada tahun 1960 melalui Resolusi Majelis Umum 1514 (XV) juga telah menegaskan dan menyatakan dengan khidmat perlunya hal-hal tersebut diakhiri tanpa syarat apapun juga. Perangkat internasional lain yang penting dan perlu diperhatikan di bidang HAM adalah Convention Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation, (Konvensi tentang Diskriminasi di Bidang Lapangan Kerja dan Pekerjaan) yang diterima oleh Organisasi Buruh Internasional pada tahun 1958, dan Convention Against Discrimination in Education, (Konvensi Menentang Diskriminasi di Bidang Pendidikan) yang diterima oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Budaya pada tahun 1960.
2.Alasan Indonesia Menjadi Negara Pihak dalam Konvensi. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti tercermin dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Asas ini merupakan amanat konstitusional bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial. Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia pada dasarnya telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengandung ketentuan tentang penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi rasial, namun masih belum memadai untuk mencegah, mengatasi, dan menghilangkan praktek-praktek diskriminasi rasial, sehingga perlu disempurnakan. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan nasional tersebut dapat meningkatkan perlindungan hukum yang lebih efektif sehingga dapat lebih menjamin hak-hak setiap warga negara untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi rasial, dalam segala bentuk dan manifestasinya dengan segera, demi tercapainya suatu masyarakat Indonesia yang tertib, dan berbudaya. Suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur, dan berbudaya dapat mewujudkan upaya bersama untuk memelihara perdamaian, ketertiban umum, kemakmuran dunia, dan melestarikan peradaban umat manusia. Pengesahan dan pelaksanaan isi Konvensi secara bertanggung jawab menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam upaya memajukan dan melindungi HAM, khususnya hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi rasial. Hal ini juga dapat meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional dan memantapkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia.
3.Pokok-pokok Isi Konvensi Konvensi yang merupakan kesepakatan internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial ini terdiri atas pembukaan dengan 12 paragraf dan batang tubuh dengan 3 bab, yang terdiri atas 25 pasal. Pembukaan meletakkan dasar-dasar dan tujuan Konvensi. Tujuan Konvensi adalah untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna penghapusan dengan segera diskriminasi rasial dalam bentuk dan manifestasinya, serta mencegah dan memerangi doktrin-doktrin dan praktek-praktek rasis guna memajukan saling pengertian antar ras serta membangun masyarakat internasional yang bebas dari segala bentuk pengucilan dan diskriminasi rasial.
4.Ketentuan-ketentuan Pokok Konvensi Konvensi mengatur larangan untuk menerapkan diskriminasi rasial yang diwujudkan dengan pembedaan, pengucilan, pembatasan, atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis, kepada siapapun dengan dalih apapun, baik terhadap warga negara maupun bukan warga negara. Negara Pihak wajib untuk melaksanakan kebijakan anti diskriminasi rasial ini, baik dalam peraturan perundangan-undangan maupun dalam prakteknya, dengan melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan menjamin hak-hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, keturunan, asal usul kebangsaan atau etnis, dan kesederajatan di muka hukum, terutama kesempatan untuk menggunakan hak-haknya. Negara Pihak harus mengutuk pemisahan (segregasi) rasial dan apartheid, dan bertindak untuk mencegah, melarang, dan menghapus seluruh praktek diskriminasi rasial di wilayah hukumnya. Negara Pihak wajib menjadikan segala bentuk penghasutan, kekerasan, provokasi, pengorganisasian, dan penyebarluasan yang didasarkan pada diskriminasi rasial sebagai tindak pidana. Negara Pihak juga harus menjamin perlindungan dan perbaikan yang efektif bagi setiap orang yang berada di bawah yirisdiksinya terhadap setiap tindakan diskriminasi rasial, serta hak atas ganti rugi yang memadai dan memuaskan atas segala bentuk kerugian yang diderita akibat perlakuan diskriminasi. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang segera dan efektif, khususnya di bidang pengajaran, pendidikan, kebudayaan, dan penyebarluasan nilai-nilai anti diskriminasi rasial dengan tujuan untuk memerangi berbagai prasangka yang mengarah kepada diskriminasi rasial.
5.Implementasi Konvensi Implementasi Konvensi dipantau oleh Komite tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (Committee on the Elimination of Racial Discrimination) yang terdiri atas 18 (delapan belas) orang pakar yang bermoral tinggi dan diakui ketidakberpihakan serta kemampuannya di bidang HAM. Negara Pihak harus menanggung pembiayaan yang dikeluarkan oleh para anggota Komite dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prakiraan biaya yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara Pihak harus menyampaikan laporan berkala mengenai langkah-langkah yang telah mereka lakukan dalam melaksanakan kewajibannya menurut Konvensi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap laporan akan dipertimbangkan oleh Komite yang dapat memberikan tanggapan umum dan memasukkan informasi tersebut dalam laporan tahunannya kepada Negara Pihak dan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain melalui penyampaian laporan berkala oleh Negara Pihak, pemantauan atas pelaksanaan Konvensi juga dapat dilakukan melalui cara-cara menurut Pasal 11, apabila Komite menerima informasi bahwa suatu Negara Pihak tidak tunduk pada ketentuan Konvensi ini, Komite akan menjadi kepada Negara Pihak yang bersangkutan. Negara Pihak tersebut wajib menyampaikan penjelasan atau pernyataan tertulis yang menjelaskan permasalahan serta upaya pemulihannya. Dalam membahas permasalahan yang diajukan kepadanya Komite dapat meminta Negara Pihak untuk menyampaikan informasi lain yang relevan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Negara Pihak setiap saat dapat membuat pernyataan (declaration) mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas laporan pengaduan (communications) dari perorangan atau kelompok perorangan yang menyatakan menjadi korban pelanggaran hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi. Komite hanya berwenang menerima dan membahas laporan pengaduan mengenai Negara Pihak apabila Negara Pihak yang dilaporkan telah membuat pernyataan mengakui kewenangan Komite.
6.Pensyaratan (Reservation) Konvensi memungkinkan Negara Pihak untuk melakukan pensyaratan sebagai berikut: