DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. kesamaan hak dan kesempatan; b. kewajiban penyandang disabilitas; c. peran serta masyarakat; d. penghargaan; e. kemitraan; dan f. pembinaan dan pengawasan. Sarana dan prasarana umum serta llngkungan dan sarana angkutan umum yang sudah beroperasi, tetapi belum menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan Bupati yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a guna mencapai kesejahteraan diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Pemerintah Daerah Kabu paten/Kota dapat mengambil kebijakan yang lebih mensetarakan, memandirikan dan mensejahterakan Penyandang Disabilitas;
d.bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di Daerah diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf bt huruf c, dan huruf d» dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6| Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi terhadap Wanita {Convention on The Etimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan bitemational Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Intemasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Intemasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557};
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Intemasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
14.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabtlitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah an Antara Pemerintah, Peraerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47537);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Boyol^i (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 125); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5.Kesamaan hak dan kescmpatan adalah keadaan yang memberikan hak kepada Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
6.Fasilitas adalah semua dan atau sebagian dari kelengkapan sarana dan prasarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat dimanfaatkan oleh semua Penyandang Disabilitas.
7.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
8.Rehabilitasi adalah proses fungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fUngsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9.Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantu an kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu dan bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.
10.Reran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian kaum Penyandang Disabilitas.
11.Tenaga kcija Penyandang Disabilitas adalah tenaga keija yang mempunyai keterbatasan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan sesuai dengan derajat disabilitasnya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekeijaan baik di dalam maupun di luar hubungan keija guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Tujuan Peraturan Daerah adalah sebagai upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
(2)Sasaran dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yaitu:
1. a.terwujudnya pengakuan, penghormatan, hak, kewajiban dan peran Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
2. b.tersedianya peluang dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan, memasuki lapangan ketja sesuai dengan minat dan kemampuan;
3. c.tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non iisik; dan
4. d.terbangunnya komitmen semua perangkat kepentingan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam rangka peningkatan kehidupan sosial politik Penyandang Disabilitas.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kesamaan hak dan kesempatan;
b.kewajiban penyandang disabilitas;
c.peran serta masyarakat;
d.penghargaan;
e.kemitraan; dan
f.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KESAMAAN HAK DAN KESEMPATAN

Pasal 4

(1)Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam masyarakat.
(2)Kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pendidikan dalam segala tingkatan, kesehatan yang menycluruh, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang mengembangkan kepribadian, informasi, komunikasi, transportasi dan ketenagakeijaan.

Pasal 5

Kesamaan hak dan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas dan aksesibilitas.

Pasal 6

(1)Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk hidup secara layak dan berpartisipasi secara penuh dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
(2)Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas berdasarkan asas kemudahan, kegunaan, dan keselamatan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.
(3)Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.fisik; dan
2. b.non fisik.

Pasal 7

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana uraum yang meliputi:

a.bangunan umum dan lingkungan;
b.jalan umum;
c.pertamanan dan pemakaman umum;
d.angkutan umum; dan
e.fasilitas umum lainnya.

Pasal 8

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas dalam bentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui:

a.pelayanan informasi; dan
b.pelayanan khusus.

Pasal 9

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Pcnyandang Disabilitas dalam menerima informasi, berkenaan tempat dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum dan lingkungan, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, angkutan umum serta fasilitas umum lainnya.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (25)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (25)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011