DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1975

Nomor: 3
Tahun: 1975
Ditetapkan: 27 Agustus 1975
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya tiga organisasi kekuatan sosial politik tersebut, diharapkan agar Partai-partai Politik dan Golongan Karya benar-benar dapat menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan Bangsa, stabilitas nasional serta terlaksananya percepatan pembangunan;
c.bahwa agar supaya kenyataan-kenyataan yang positif itu dapat tumbuh semakin kuat dan mantap, perlu diatur tata kehidupan Partai-partai Politik dan Golongan Karya tersebut, yang sekaligus memberikan kepastian tentang kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dan sederajat dari organisasi-organisasi kekuatan sosial politik yang bersangkutan yang memadai serta sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila serta pelaksanaan pembangunan Bangsa;
d.Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan …
2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Partai Politik dan Golongan Karya adalah organisasi kekuatan sosial politik yang merupakan, hasil pembaharuan, dan penyederhanaan kehidupan politik di Indonesia, yaitu :
1. a.dua Partai Politik yang pada saat berlakunya Undang-undang ini bernama :
  1. 1.Partai Persatuan Pembangunan;
  2. 2.Partai Demokrasi Indonesia;
2. b.satu Golongan Karya yang pada saat berlakunya Undang-undang ini bernama Golongan Karya.
(2)Partai Politik dan Golongan Karya sebagai organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia atas dasar persamaan kehendak, mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dan sederajat sesuai dengan Undang-undang ini dan kedaulatannya berada di tangan anggota.
(3)Partai …
(3)Partai Politik dan Golongan Karya yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang- undang ini dengan sebaik-baiknya.

BAB II

(Azas dan Tujuan) dan BAB III (Fungsi, Hak dan Kewajiban) jelas menentukan bahwa Partai Politik dan Golongan Karya harus bersikap dan melakukan kegiatan-kegiatannya berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan jiwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 2

(1)Azas Partai Politik dan Golongan Karya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
(2)Selain ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, azas/ciri Partai Politik dan Golongan Karya yang telah ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini adalah juga azas/ciri Partai Politik dan Golongan Karya.

Pasal 3

(1)Tujuan Partai Politik dan Golongan karya adalah:
1. a.mewujudkan cita-cita Bangsa seperti dimaksud dalam Undang- Undang Dasar 1945;
2. b.menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata spirituil dan meteriil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila.
(2)Partai Politik dan Golongan Karya memperjuangkan tercapainya tujuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dengan jiwa/semangat kekeluargaan, musyawarah dan gotong-royong, serta cara lain selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam semua Undang-undang yang berlaku.

Pasal 4

…

Pasal 4

Partai Politik dan Golongan Karya wajib mencantumkan azas dan tujuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang ini dalam Anggaran Dasarnya.

BAB III

FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Partai Politik dan Golongan Karya berfungsi:

a.sebagai salah satu Lembaga Demokrasi Pancasila menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat secara sehat dan mewujudkan hak- hak politik rakyat;
b.membina anggota-anggotanya menjadi Warganegara Indonesia yang bermoral Pancasila, setia terhadap Undang-Undang Dasar 1915 dan sebagai salah satu wadah untuk mendidik kesadaran politik rakyat.

Pasal 6

Partai Politik dan Golongan Karya berhak :

a.mempertahankan dan mengisi Kemerdekaan Negara Kesatuan
b.ikut serta dalam Pemilihan Umum.

Pasal 7

Partai Politik dan Golongan Karya berkewajiban:

a.melaksanakan,mengamalkan dan mengamankan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945;
b.mempertahankan dan mengisi Kemerdekaan Negara Kesatuan
c.mengamankan …
c.mengamankan dan melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat lainnya;
d.memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa, serta memelihara stabilitas nasional yang tertib dan dinamis sebagai prasarat mutlak untuk berhasilnya pelaksanaan pembangunan Bangsa di segala bidang;
e.turut memelihara persahabatan antara Republik Indonesia dengan negara lain atas dasar saling hormat menghormati dan atas dasar kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang abadi;
f.mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 8

(1)Yang dapat menjadi anggota Partai Politik dan Golongan Karya adalah Warganegara Indonesia yang telah melalui penelitian/penyaringan oleh Pengurus Partai Politik dan Golongan Karya yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan antara lain :
1. a.telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin;
2. b.dapat membaca dan menulis;
3. c.sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh Partai Politik dan Golongan Karya.
(2)a. Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang;
1. b.Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan-jabatan tertentu tidak dapat menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya tiga organisasi kekuatan sosial politik tersebut, diharapkan agar Partai-partai Politik dan Golongan Karya benar-benar dapat menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan Bangsa, stabilitas nasional serta terlaksananya percepatan pembangunan;
c.bahwa agar supaya kenyataan-kenyataan yang positif itu dapat tumbuh semakin kuat dan mantap, perlu diatur tata kehidupan Partai-partai Politik dan Golongan Karya tersebut, yang sekaligus memberikan kepastian tentang kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dan sederajat dari organisasi-organisasi kekuatan sosial politik yang bersangkutan yang memadai serta sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila serta pelaksanaan pembangunan Bangsa;
d.Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan …
2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Partai Politik dan Golongan Karya adalah organisasi kekuatan sosial politik yang merupakan, hasil pembaharuan, dan penyederhanaan kehidupan politik di Indonesia, yaitu :
1. a.dua Partai Politik yang pada saat berlakunya Undang-undang ini bernama :
  1. 1.Partai Persatuan Pembangunan;
  2. 2.Partai Demokrasi Indonesia;
2. b.satu Golongan Karya yang pada saat berlakunya Undang-undang ini bernama Golongan Karya.
(2)Partai Politik dan Golongan Karya sebagai organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia atas dasar persamaan kehendak, mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dan sederajat sesuai dengan Undang-undang ini dan kedaulatannya berada di tangan anggota.
(3)Partai …
(3)Partai Politik dan Golongan Karya yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang- undang ini dengan sebaik-baiknya.

BAB II

(Azas dan Tujuan) dan BAB III (Fungsi, Hak dan Kewajiban) jelas menentukan bahwa Partai Politik dan Golongan Karya harus bersikap dan melakukan kegiatan-kegiatannya berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan jiwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 2

(1)Azas Partai Politik dan Golongan Karya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
(2)Selain ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, azas/ciri Partai Politik dan Golongan Karya yang telah ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini adalah juga azas/ciri Partai Politik dan Golongan Karya.

Pasal 3

(1)Tujuan Partai Politik dan Golongan karya adalah:
1. a.mewujudkan cita-cita Bangsa seperti dimaksud dalam Undang- Undang Dasar 1945;
2. b.menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata spirituil dan meteriil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila.
(2)Partai Politik dan Golongan Karya memperjuangkan tercapainya tujuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dengan jiwa/semangat kekeluargaan, musyawarah dan gotong-royong, serta cara lain selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam semua Undang-undang yang berlaku.

Pasal 4

…

Pasal 4

Partai Politik dan Golongan Karya wajib mencantumkan azas dan tujuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang ini dalam Anggaran Dasarnya.

BAB III

FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Partai Politik dan Golongan Karya berfungsi:

a.sebagai salah satu Lembaga Demokrasi Pancasila menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat secara sehat dan mewujudkan hak- hak politik rakyat;
b.membina anggota-anggotanya menjadi Warganegara Indonesia yang bermoral Pancasila, setia terhadap Undang-Undang Dasar 1915 dan sebagai salah satu wadah untuk mendidik kesadaran politik rakyat.

Pasal 6

Partai Politik dan Golongan Karya berhak :

a.mempertahankan dan mengisi Kemerdekaan Negara Kesatuan
b.ikut serta dalam Pemilihan Umum.

Pasal 7

Partai Politik dan Golongan Karya berkewajiban:

a.melaksanakan,mengamalkan dan mengamankan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945;
b.mempertahankan dan mengisi Kemerdekaan Negara Kesatuan
c.mengamankan …
c.mengamankan dan melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat lainnya;
d.memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa, serta memelihara stabilitas nasional yang tertib dan dinamis sebagai prasarat mutlak untuk berhasilnya pelaksanaan pembangunan Bangsa di segala bidang;
e.turut memelihara persahabatan antara Republik Indonesia dengan negara lain atas dasar saling hormat menghormati dan atas dasar kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang abadi;
f.mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 8

(1)Yang dapat menjadi anggota Partai Politik dan Golongan Karya adalah Warganegara Indonesia yang telah melalui penelitian/penyaringan oleh Pengurus Partai Politik dan Golongan Karya yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan antara lain :
1. a.telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin;
2. b.dapat membaca dan menulis;
3. c.sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh Partai Politik dan Golongan Karya.
(2)a. Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang;
1. b.Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan-jabatan tertentu tidak dapat menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (3)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 99 Tahun 1996

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (3)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 99 Tahun 1996