Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1985
- Nomor
- 3
- Tahun
- 1985
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
menetapkan, bahwa peranan Partai Politik dan Golongan Karya sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai modal dasar pembangunan nasional, serta dengan memperhatikan perkembangan keadaan, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan atas beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1975 TENTANG PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA. Pasal I Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, diubah sebagai berikut :
"(1) Partai Politik dan Golongan Karya berasaskan Pancasila sebagai satu- satunya asas.
"Tujuan Partai Politik dan Golongan Karya adalah :
"Partai Politik dan Golongan Karya memperjuangkan tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui program-programnya dengan jiwa/semangat kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong."
"b. membina anggota-anggotanya menjadi Warganegara Republik Indonesia yang bermoral Pancasila, setia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai salah satu wadah untuk mendidik kesadaran politik rakyat."
"f. ikut mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum."
"(I) Yang dapat menjadi anggota Partai Pohtik dan Golongan Karya adalah Warganegara Republik Indonesia yang telah melalui penelitian/penyaringan oleh Pengurus Partai Politik dan Golongan Karya yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan antara lain :
"(1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan dalam semua Undang-undang yang berlaku, pengawasan terhadap Pasal 4, Pasal 7 huruf a, dan Pasal 12 dilakukan oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.
"(1) Dengan kewenangan yang ada padanya, Presiden/Mandataris Majelis www.djpp.depkumham.go.id Permusyawaratan Rakyat dapat membekukan Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik dan Golongan Karya yang ternyata melakukan tindakan- tindakan yang bertentangan dengan Pasal 4. Pasal 7 huruf a, dan Pasal 12."
"Partai Politik dan Golongan Karya harus sudah selesai menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini termasuk perubahan-perubahannya, selambat-lambatnya satu tahun setelah tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini." Pasal II Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Pebruari 1985 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Pebruari 1985 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd. SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 12 www.djpp.depkumham.go.id PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1985 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1975 TENTANG PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA
Dengan dihapuskannya asas/ciri bagi Partai Politik dan Golongan Karya, maka organisasi Partai Politik dan Golongan Karya terbuka bagi seluruh Warganegara Partai Politik dan Golongan Karya berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum yang merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 www.djpp.depkumham.go.id Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3
Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Penjelasan Pasal 7 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya diganti menjadi "Cukup jelas." Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3285 www.djpp.depkumham.go.id
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)