DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 124

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur pelaku perbukuan, bentuk, jenis, dan isi Buku, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku perbukuan, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerolehan Naskah Buku,Penerbitan, Pencetakan, pengembangan buku elektronik,Pendistribusian, Penggunaan, Penyediaan, dan pengawasan. Untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum, diatur pula sanksi administratif bagi Setiap Orang yang melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa pengaturan perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara komprehensif sehingga perlu pengaturan perbukuan; b. c.
e.bahwa PRES IDEN
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, hurrrf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan; Pasal 2O, Pasal2l, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat

(1)dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERBUKUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

(1)Sistem Perbukuan diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka T\rnggal Ika.
(2)Penyelenggaraan Sistem Perbukuan harus memperhatikan ekosistem perbukuan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Perbukuan berasaskan:

a.kebinekaan;
b.kebangsaan;
c.kebersamaan;
d.profesionalisme;
e.keterpaduan;
f.kenusantaraan;
g.keadilan;
h.partisipasi masyarakat;
i.kegotongroyongan; dan
j.kebebasbiasan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Sistem Perbukuan bertujuan:

a.menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air serta membangun jati diri dan karakter bangsa melalui pembinaan Sistem Perbukuan;
b.mengatur dan mewujudkan Sistem Perbukuan serta meningkatkan mutu dan jumlah sumber daya perbukuan untuk menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata;
c.menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh warga negara Indonesia; dan
d.meningkatkan peran pelaku perbukuan untuk mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia melalui Buku di tengah peradaban dunia.

BAB II

BENTUK, JENIS, DAN ISI BUKU

Pasal 5

(1)Bentuk Buku terdiri atas buku cetak dan buku elektronik. (21 Buku cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar, atau gabungan dari keduanya yang dipublikasikan dalam bentuk cetak.
(3)Buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar, audio, video, atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik.

Pasal 6

(1)Jenis Buku terdiri atas buku pendidikan dan buku umum.
(2)Buku... (21
(3)m PRES IDEN Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan Buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Muatan keagamaan dalam Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas buku teks dan buku nonteks. Buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping. Buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)merupakan buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh Pemerintah Pusat tanpa dipungut biaya. Buku teks pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan buku pelajaran yang disusun oleh masyarakat berdasarkan kurikulum yang berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat. Buku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis Buku di luar buku pendidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (71 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Buku berisi ilmu pengetahuan, informasi, dan hiburan. (41 (s)

(6)(7t
(8)(e)

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN PELAKU PERBUKUAN

Pasal 8

Masyarakat berhak:

a.memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam Sistem Perbukuan; dan
b.mendapatkan kemudahan akses terhadap Buku Bermutu dan informasi perbukuan.

Pasal 9

Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan membaca Buku sesuai dengan kebutuhannya. Pasal l0 Masyarakat di daerah terdepan, terluar, tertinggal, komunitas adat terpencil, serta yang mengalami bencana berhak memperoleh layanan akses Buku. Pasal 1l Masyarakat berkewaj iban :

a.memelihara dan memanfaatkan fasilitas layanan dan Buku yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat; dan
b.memberikan dukungan terhadap terciptanya masyarakat belajar, masyarakat gemar membaca, dan masyarakat gemar menulis. \ PRES IDEN

Pasal 12

Pelaku perbukuan terdiri atas Penulis, Penerjemah, Penyadur, Editor, Desainer, Ilustrator, Pencetak, Pengembang Buku Elektronik, Penerbit, dan Toko Buku.

Isi peraturan

Teks124PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2023