DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 23 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cianjur

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Pengembangan Budaya Literasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan kualitas masyarakat Kabupaten Cianjur yang terus mengalami perkembangan sebagai dampak dari kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini perlu ditunjang oleh pengembangan budaya 1iterasi;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang Undang Nomer 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 ten tang Sistem Perbukuan maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan budaya literasi pada setiap lapisan masyarakat di Kabupaten Cianjur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi. Mengingat: I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negera Repu blik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2 0 1 4 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5531); 7Peraturan Daerah Kapubaten Cianjur Nomor 1 2 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 12). • - 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR Dan BUPATI CIANJUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Pengembangan Budaya Literasi berasaskan :

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan; C. kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas; I. keberlanjutan; dan J. kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan suasana yang kondusif agar para peserta didik dan masyarakat memperoleh kesempatan yang nyaman untuk berlatih dan mengembangakan Budaya Literasi serta mengkomunikasikan dengan lingkungannya. - 5

Pasal 4

Pengembangan Budaya Literasi bertujuan untuk menumbuhkembangkan budaya membaca dan menulis pada lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup

BAB II

PEMBUDAYAAN LITERASI

Pasal 5

(!) Peningkatan Budaya Literasi dilakukan melalui GLD.

(2)G LO dilaksanakan dalam:
1. a.keluarga;
2. b.masyarakat; dan
3. c.satuan pendidikan.
(3)GLD dalam keluarga sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan keluarga, penyediaan waktu yang cukup, serta penguatan pemahaman tentang pentingnya literasi bagi keluarga.
(4)GLD dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik, penguatan fasilitator literasi masyarakat, perluasan akses terhadap sumber belajar, dan perluasan pelibatan publik dalam berbagai bentuk kegiatan literasi.
(5)GLD dalam satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mengjntegrasikannya dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ektra kurikuler yang pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas yang didukung oleh orang tua dan masyarakat.
(6)GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara:
1. a.meningkatkan kapasitas keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan agar lebih memiliki budaya baca tulis;
2. b.menumbuhkembangkan budaya baca tulis di keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan; - 6
3. c.menjadikan satuan pendidikan sebagai taman belajar yang menyenangkan ramah anak dan Iingkungan;
4. d.memberdayakan Perpustakaan/taman bacaan sebagai sumber belajar masyarakat;
5. e.menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan sesuai kebutuhan; dan
6. f.menyediakan fasilitas internet yang mudah di akses.
(7)Cara penyelenggaraan GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan sifat menyeluruh berkesinambungan dan partisipatif.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, serta sarana dan prasarana penunjang GLD.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi, mengembangkan GLD pada satuan lingkungan Daerah dan masyarakat.
(3)Penyelenggara pendidikan oleh mengembangkan GLD pada diselenggarakan.
(4)Pemerintah Daerah membantu satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat dalam mengembangkan GLD.
(5)Dalam hal pengembangan GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pemerintah Daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, maupun lembaga yang bergerak dalam pengembangan literasi Daerah.

Pasal 7

(I) Pembudayaan GLD dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh serta berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Daerah menjadi pembelajar sepanjang hayat.

(2)Pembudayaan GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (!) meliputi :
1. a.penyediaan waktu yang cukup;
2. b.penyediaan bahan bacaan yang relevan;
3. c.pembiasaan;
4. d.pelatihan; dan membina, dan pendidikan di masyarakat menerapkan dan satuan pendidikan yang
5. e.penanaman karakter.
(3)Pembudayaan GLD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan mengedepankan komponen literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi teknologi, literasi media, dan literasi visual.
(4)Pemilihan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan lingkungan, kebutuhan, dan kemampuan setiap penyelenggara GLD.
(5)GLD dilaksanakan dengan mengintegrasikan Budaya Literasi, budaya luhur masyarakat Daerah, dan mengedepankan budi pekerti juga karakter.

Pasal 8

Pembudayaan GLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2)dilakukan dengan tahap:
1. a.mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di lingkungan satuan pendidikan, di Perpustakaan maupun di sarana umum;
2. b.mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
3. c.mengupayakan satuan pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki budaya baca dan tulis; dan
4. d.berbasis teknologi infonnasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi GLD.

Pasal 9

(1)Tahapan GLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan satuan pendidikan, media massa, masyarakat dan Pemangku Ke pen tingan di Daerah.
(2)Kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) mencakup:
1. a.ketersediaan fasilitas;
2. b.bahan bacaan;
3. c.sarana prasarana literasi;
4. d.warga satuan pendidikan; dan
5. e.partisipasi publik dalarn mendukung kelembagaan - 8

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 10

Untuk mendukung terlaksananya GLD, Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.mengidentifikasi, menganalisis kebutuhan, dan mengkaji isu strategis yang terkait dengan kemampuan baca-tulis warga satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat;
b.merencanakan pendampingan, penguatan, dan pelatihan kepada warga satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi;
c.membuat panduan dan kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan G LO;
d.mensosialisasikan konsep, program, dan kegi.atan GLD di satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat;
e.memantau serta memastikan ketersediaan bahan bacaan dan sarana yang mendukung program GLD;
f.melaksanakan pendampingan, penguatan, dan pelatihan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan baca tulis; di tingkat pegiat literasi
g.membentuk tim percepatan literasi desa/kelurahan dari unsur pemerintah, dan perguruan tinggi;
h.menciptakan ruang baca di ruang publik dan tempat strategis;
i.memfasilitasi penerbit, penulis, seniman dan budayawan Daerah dalam meningkatkan Budaya Literasi;
j.memonitoring dan mengevaluasi basil pelaksanaan GLD ditingkat kecamatan, satuan pendidikan, dan masyarakat; kepada dengan pengabdian kerja sama dan
k.menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerakan literasi; dan I. melaksanakan penelitian masyarakat terkait GLD melalui perguruan tinggi. satuan berkewajiban: kebutuhana. mengidentifikasi dan menganalisis pendidikan dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator standar pelayanan minimal;
b.melaksanakan tahapan kegiatan GLD yang meliputi pembiasaan, pengembangan, dan penanaman karakter; Pasal 1 1 Satuan pendidikan di lingkungan Daerah - 9
c.melatih kompetensi profesional guru agar merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik;
d.memanfaatkan bahan bacaan, sarana dan prasarana satuan pendidikan dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran;
e.mengelola Perpustakaan satuan pendidikan dengan baik dan profesional;
f.menginventarisasi semua prasarana yang dimiliki satuan pendidikan untuk menunjang GLD;
g.menciptakan ruang baca yang nyaman bagi warga satuan pendidikan;
h.melakukan kegiatan 15 (lima betas) menit Membaca sebelum kegiatan pembelajaran bagi seluruh warga satuan pendidikan
1. 1.merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan melibatkan orang tua, Kepala Desa/Lurah, Camat, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
j.menumbuhkembangkan potensi pendidikan berbasis literasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan dengan minat dan visi misi lembaga untuk membentuk sumber daya manusia yang bermutu dan kompetitif guna meningkatkan daya saing satuan pendidikan pada tingkat daerah, nasional, dan global;
k.membentuk tim literasi satuan pendidikan melalui keputusan kepala satuan pendidikan untuk mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan GLD; I. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan melibatkan orang tua, Kepala Desa, Camat, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran terhadap literasi agar perlakuan yang diberikan kepada peserta didik di satuan pendidikan dapat ditindaklanjuti di keluarga dan masyarakat;
m.menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan GLD;
n.melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan GLD yang dilaksanakan; dan
o.menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLD

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan kualitas masyarakat Kabupaten Cianjur yang terus mengalami perkembangan sebagai dampak dari kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini perlu ditunjang oleh pengembangan budaya 1iterasi;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang Undang Nomer 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 ten tang Sistem Perbukuan maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan budaya literasi pada setiap lapisan masyarakat di Kabupaten Cianjur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi. Mengingat: I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negera Repu blik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2 0 1 4 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5531); 7Peraturan Daerah Kapubaten Cianjur Nomor 1 2 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 12). • - 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR Dan BUPATI CIANJUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Pengembangan Budaya Literasi berasaskan :

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan; C. kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas; I. keberlanjutan; dan J. kepastian hukum.

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

PEMBUDAYAAN LITERASI

Pasal 5

(!) Peningkatan Budaya Literasi dilakukan melalui GLD.

(2)G LO dilaksanakan dalam:
1. a.keluarga;
2. b.masyarakat; dan
3. c.satuan pendidikan.
(3)GLD dalam keluarga sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan keluarga, penyediaan waktu yang cukup, serta penguatan pemahaman tentang pentingnya literasi bagi keluarga.
(4)GLD dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik, penguatan fasilitator literasi masyarakat, perluasan akses terhadap sumber belajar, dan perluasan pelibatan publik dalam berbagai bentuk kegiatan literasi.
(5)GLD dalam satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mengjntegrasikannya dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ektra kurikuler yang pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas yang didukung oleh orang tua dan masyarakat.
(6)GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara:
1. a.meningkatkan kapasitas keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan agar lebih memiliki budaya baca tulis;
2. b.menumbuhkembangkan budaya baca tulis di keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan; - 6
3. c.menjadikan satuan pendidikan sebagai taman belajar yang menyenangkan ramah anak dan Iingkungan;
4. d.memberdayakan Perpustakaan/taman bacaan sebagai sumber belajar masyarakat;
5. e.menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan sesuai kebutuhan; dan
6. f.menyediakan fasilitas internet yang mudah di akses.
(7)Cara penyelenggaraan GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan sifat menyeluruh berkesinambungan dan partisipatif.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, serta sarana dan prasarana penunjang GLD.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi, mengembangkan GLD pada satuan lingkungan Daerah dan masyarakat.
(3)Penyelenggara pendidikan oleh mengembangkan GLD pada diselenggarakan.
(4)Pemerintah Daerah membantu satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat dalam mengembangkan GLD.
(5)Dalam hal pengembangan GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pemerintah Daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, maupun lembaga yang bergerak dalam pengembangan literasi Daerah.

Pasal 7

(I) Pembudayaan GLD dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh serta berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Daerah menjadi pembelajar sepanjang hayat.

(2)Pembudayaan GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (!) meliputi :
1. a.penyediaan waktu yang cukup;
2. b.penyediaan bahan bacaan yang relevan;
3. c.pembiasaan;
4. d.pelatihan; dan membina, dan pendidikan di masyarakat menerapkan dan satuan pendidikan yang
5. e.penanaman karakter.
(3)Pembudayaan GLD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan mengedepankan komponen literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi teknologi, literasi media, dan literasi visual.
(4)Pemilihan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan lingkungan, kebutuhan, dan kemampuan setiap penyelenggara GLD.
(5)GLD dilaksanakan dengan mengintegrasikan Budaya Literasi, budaya luhur masyarakat Daerah, dan mengedepankan budi pekerti juga karakter.

Pasal 8

Pembudayaan GLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2)dilakukan dengan tahap:
1. a.mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di lingkungan satuan pendidikan, di Perpustakaan maupun di sarana umum;
2. b.mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
3. c.mengupayakan satuan pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki budaya baca dan tulis; dan
4. d.berbasis teknologi infonnasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi GLD.

Pasal 9

(1)Tahapan GLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan satuan pendidikan, media massa, masyarakat dan Pemangku Ke pen tingan di Daerah.
(2)Kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) mencakup:
1. a.ketersediaan fasilitas;
2. b.bahan bacaan;
3. c.sarana prasarana literasi;
4. d.warga satuan pendidikan; dan
5. e.partisipasi publik dalarn mendukung kelembagaan - 8

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 10

Untuk mendukung terlaksananya GLD, Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.mengidentifikasi, menganalisis kebutuhan, dan mengkaji isu strategis yang terkait dengan kemampuan baca-tulis warga satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat;
b.merencanakan pendampingan, penguatan, dan pelatihan kepada warga satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi;
c.membuat panduan dan kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan G LO;
d.mensosialisasikan konsep, program, dan kegi.atan GLD di satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat;
e.memantau serta memastikan ketersediaan bahan bacaan dan sarana yang mendukung program GLD;
f.melaksanakan pendampingan, penguatan, dan pelatihan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan baca tulis; di tingkat pegiat literasi
g.membentuk tim percepatan literasi desa/kelurahan dari unsur pemerintah, dan perguruan tinggi;
h.menciptakan ruang baca di ruang publik dan tempat strategis;
i.memfasilitasi penerbit, penulis, seniman dan budayawan Daerah dalam meningkatkan Budaya Literasi;
j.memonitoring dan mengevaluasi basil pelaksanaan GLD ditingkat kecamatan, satuan pendidikan, dan masyarakat; kepada dengan pengabdian kerja sama dan
k.menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerakan literasi; dan I. melaksanakan penelitian masyarakat terkait GLD melalui perguruan tinggi. satuan berkewajiban: kebutuhana. mengidentifikasi dan menganalisis pendidikan dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator standar pelayanan minimal;
b.melaksanakan tahapan kegiatan GLD yang meliputi pembiasaan, pengembangan, dan penanaman karakter; Pasal 1 1 Satuan pendidikan di lingkungan Daerah - 9
c.melatih kompetensi profesional guru agar merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik;
d.memanfaatkan bahan bacaan, sarana dan prasarana satuan pendidikan dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran;
e.mengelola Perpustakaan satuan pendidikan dengan baik dan profesional;
f.menginventarisasi semua prasarana yang dimiliki satuan pendidikan untuk menunjang GLD;
g.menciptakan ruang baca yang nyaman bagi warga satuan pendidikan;
h.melakukan kegiatan 15 (lima betas) menit Membaca sebelum kegiatan pembelajaran bagi seluruh warga satuan pendidikan
1. 1.merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan melibatkan orang tua, Kepala Desa/Lurah, Camat, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
j.menumbuhkembangkan potensi pendidikan berbasis literasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan dengan minat dan visi misi lembaga untuk membentuk sumber daya manusia yang bermutu dan kompetitif guna meningkatkan daya saing satuan pendidikan pada tingkat daerah, nasional, dan global;
k.membentuk tim literasi satuan pendidikan melalui keputusan kepala satuan pendidikan untuk mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan GLD; I. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan melibatkan orang tua, Kepala Desa, Camat, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran terhadap literasi agar perlakuan yang diberikan kepada peserta didik di satuan pendidikan dapat ditindaklanjuti di keluarga dan masyarakat;
m.menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan GLD;
n.melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan GLD yang dilaksanakan; dan
o.menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLD

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (7)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2017

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (7)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2017

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022