Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 1997
- Nomor
- 32
- Tahun
- 1997
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 119
Mengingat :… Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.
BAB I
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
Kebijakan umum di bidang Perdagangan Berjangka ditetapkan oleh Menteri. Pasal 3…
Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka ditetapkan dengan Keputusan Presiden. BAB II BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
BAB II
Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan dengan tujuan:
Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Bappebti berwenang:
1) izin usaha kepada Bursa Berjangka. Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasehat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka; 2) izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; 3) sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka; 4) persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka luar negeri; dan 5) persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka serta untuk pembentukan Sentra Dana Berjangka.
Setiap pegawai Bappebti dan/atau pihak lain yang ditugasi oleh Bappebti melakukan pemeriksaan atau penyidikan dilarang memanfaatkan setiap informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali pengungkapan informasi tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila diperlukan, Bappebti dapat meminta pendapat dari ahli atau membentuk komite untuk memberikan pertimbangan dan/atau memberikan nasihat kepada Bappebti sehubungan dengan kegiatan dan pengembangan Perdagangan Berjangka. BAB III BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA Bagian Kesatu Bursa Berjangka Paragraf 1 Tujuan
BAB III
Bursa Berjangka didirikan dengan tujuan menyelenggarakan transaksi Kontrak Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan. Paragraf 2… Paragraf 2 Perizinan dan Bentuk Hukum
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah (Perda)