DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2009

Nomor: 33
Tahun: 2009
Ditetapkan: 8 Oktober 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 192

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI 3. KEGIATAN PERFILMAN DAN USAHA PERFILMAN 4. HAK DAN KEWAJIBAN 5. KEWAJIBAN, TUGAS, DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH 6. SENSOR FILM 7. PERAN SERTA MASYARAKAT 8. PENGHARGAAN 9. PENDIDIKAN, KOMPETENSI, DAN SERTIFIKASI 10. PENDANAAN 11. SANKSI ADMINISTRATIF 12. KETENTUAN PIDANA 13. KETENTUAN PERALIHAN 14. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa film sebagai media komunikasi massa merupakan sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi Indonesia di dunia internasional, sehingga film dan perfilman Indonesia perlu dikembangkan dan dilindungi;
c.bahwa film dalam era globalisasi dapat menjadi alat penetrasi kebudayaan sehingga perlu dijaga dari pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia;
d.bahwa upaya memajukan perfilman Indonesia harus sejalan dengan dinamika masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e.bahwa . . .
e.bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman tidak sesuai lagi dengan perkembangan perfilman dan semangat zamannya sehingga perlu dicabut;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perfilman; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28F, Pasal 28J,

Mengingat

Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERFILMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
2.Perfilman . . .
2.Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film.
3.Budaya bangsa adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan hasil karya bangsa Indonesia di seluruh wilayah nusantara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4.Kegiatan perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial.
5.Usaha perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial.
6.Masyarakat adalah warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perfilman.
7.Iklan film adalah bentuk publikasi dan promosi film.
8.Insan perfilman adalah setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan film.
9.Sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.
10.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Pemerintah . . .
11.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12.Menteri adalah menteri yang membidangi urusan kebudayaan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Perfilman berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.bhinneka tunggal ika;
d.keadilan;
e.manfaat;
f.kepastian hukum;
g.kebersamaan;
h.kemitraan; dan
i.kebajikan.

Pasal 3

Perfilman bertujuan:

a.terbinanya akhlak mulia;
b.terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa;
c.terpeliharanya . . .
c.terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
d.meningkatnya harkat dan martabat bangsa;
e.berkembangnya dan lestarinya nilai budaya bangsa;
f.dikenalnya budaya bangsa oleh dunia internasional;
g.meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan
h.berkembangnya film berbasis budaya bangsa yang hidup dan berkelanjutan.

Pasal 4

Perfilman mempunyai fungsi:

a.budaya;
b.pendidikan;
c.hiburan;
d.informasi;
e.pendorong karya kreatif; dan
f.ekonomi.

BAB III

KEGIATAN PERFILMAN DAN USAHA PERFILMAN

Pasal 5

Kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilakukan berdasarkan kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.

Pasal 6

. . .

Pasal 6

Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:

a.mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
b.menonjolkan pornografi;
c.memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan;
d.menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai- nilai agama;
e.mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
f.merendahkan harkat dan martabat manusia.

Pasal 7

Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman disertai pencantuman penggolongan usia penonton film yang meliputi film:

a.untuk penonton semua umur;
b.untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih;
c.untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan
d.untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Pasal 8

(1)Kegiatan perfilman meliputi:
1. a.pembuatan film;
2. b.jasa teknik film;
3. c.pengedaran film;
4. d.pertunjukan . . .
5. d.pertunjukan film;
6. e.apresiasi film; dan
7. f.pengarsipan film.
(2)Usaha perfilman meliputi:
1. a.pembuatan film;
2. b.jasa teknik film;
3. c.pengedaran film;
4. d.pertunjukan film;
5. e.penjualan film dan/atau penyewaan film;
6. f.pengarsipan film;
7. g.ekspor film; dan
8. h.impor film.
(3)Kegiatan perfilman dan usaha perfilman selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Isi peraturan

Teks192PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017