Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 1953
- Nomor
- 35
- Tahun
- 1953
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 93
Mengingat : pasal 97, 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
MEMUTUSKAN Menetapkan : UNDANG--UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG- UNDANG DARURAT No. 19 TAHUN 1951 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN" (LEMBARAN NEGARA No. 94 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
…
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1951 tentang pemungutan pajak penjualan" (Lembaran Negara No. 94 tahun 1951) ditetapkan sebagai Undang-undang yang sesudah diubah berbunyi sebagai berikut: BAB I PERATURAN UMUM
BAB I
ke-1. daerah pabean. daerah pabean Republik Indonesia; ke-2. barang. barang yang menurut sifatnya dianggap sebagai barang bergerak yang berwujud; ke-3. penyerahan barang:
ke-4. harga ... ke-4. harga-jual. nilai berupa uang yang dipenuhi oleh pembeli atau pihak ketiga oleh karena penyerahan barang.
ke-1. pabrikan: siapa yang dalam perusahaan atau pekerjaannya dalam daerah pabean dengan bebas menghasilkan, membuat, mengusahakan, memelihara atau memasak barang atau menyuruh orang lain melakukan perbuatan itu; ke-2. pembeli: orang kepada siapa penyerahan barang berlaku, ke-3. inspektur: Kepala Inspeksi Keuangan dalam daerah mana pabrikan itu bertempat tinggal atau berkedudukan.
BAB II … BAB II NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK
BAB II
Dengan nama pajak penjualan dipungut pajak atas penyerahan barang yang dilakukan oleh pabrikan di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.
Pajak berjumlah lima perseratus. BAB III TANGGUNG-PAJAK, CARA MEMENUHI PAJAK
BAB III
Membuka PDF…
Undang-Undang