Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1968
- Nomor
- 2
- Tahun
- 1968
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEROBAHAN/TAMBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENJUAL.MJ 1951 MEMUTUSKAN. Dengan Persetujuan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG Mengingat:
Menimbang.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1968 TENT ANG PEROBAHAN/TAMBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENJUALAN 1951 2/4 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1968 Pada Tanggal 22 Maret 1968. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Ttd. ALAM SJ AH Mayor Jenderal TN.I. Diundangkan Di Jakarta. Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 22 Maret 1968. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Ttd. SOEHARTO Jenderal TN.I. Pasalll Undang-undang ini mulai berlaku pada hari langgal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Ke-1 pabrikan:
Yang dimaksud Undang-undang in, dengan penyerahan barang:
UMUM Scbaqalmana dikctahui Undanq undanq Pajak Pcnjualan 1951 scjak bcberapa waktu yang lalu tidak lagi membebani pajak atas pemakaian barang yanq berasal dari luar Negeri. Keadaan ini menempatkan baranq- barang impor pada suatu kedudukan yang diuntungkan, brla dibandingkan dengan barang-barang produksi dalam Negeri yang memikul beban pajak penjualan. Jelaslah kiranya, bahwa keadaan seperti itu, di maria persarnqan yang tidak sehat berlangsung, di alarn ekonomi seperti yang kiru terdapat dl Negara kita sukar dapat dipertahankan, baik dilihat dari segi budgetair maupun dari segi proteksi. Agar dapat dicapa, suatu imbangan yang wajar antara pajak pemakaian atas barang produksi dalam Negeri dan barang tmpor serta sesuai dengan apa yang termaktub dalam pasal 49 Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966 yang menghendaki agar penerimaan Negara ditingkatkan sesuai dengan kemampuan rakyat, rasa keadilan serta kebutuhan pengeluaran Negara, maka atas barang-barang yang dimasukkan dari luar Negeri ke dalam daerah pabean perlu dikenakan pajak penjualan. Unluk mengimbangi dan mengurangi akibal-akibat dari pengenaan pajak ini lerhadap pembentukan harga barang, maka dalam penentuan larip-taripnya diadakan selektivitas yang tajam antara:
PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1968 TENT ANG PEROBAHAN/TAMBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENJUALAN 1951 4/4 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RFPUBLIK INnONFSIA NOMOR 7847 Cukup jelas. Pasalll Pasal I Ke 2 : Bertalian dengan penjelasan Pasal I ke-1 tersebut di atas, maka pengertian "pabrikan" yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) ke-1 Undang-undang Pajak Penjualan 1951 perlu disesuaikan pula dengan perluasan dimaksud. Berhubung dengan itu arti-kata pabnkan menurut Undang-undang Pajak Penjualan 1951 harus ditambah dengan : "pengusaha yang dalam perusahaan atau pekerjaannya dalam daerah pabean dengan bebas memasukkan barang-barang dari luar Negeri ke dalam daerah pabean." itu;
Fiksi untuk menyamakan pemasukan barang dengan penyerahan barang menurut arti-kata Undang-undang Pajak Penjualan 1951 tidak menyalahi sistimatik Undang-undang yang bersangkutan, yang dalam Pasal 1 ayat
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)