Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1962
- Nomor
- 6
- Tahun
- 1962
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
Memutuskan : I. Mencabut : Epidemie Ordonnantie (Staatsblad 1911 No. 299); II. Menetapkan : Undang-undang tentang Wabah.
BAB IV
Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Kesehatan. BAB V … BAB V TINDAKAN-TINDAKAN PEMBERANTASAN WABAH. Pasal 8.
BAB V
Tindakan-tindakan tersebut dalam pasal 8 dilakukan dengan mengikut- sertakan masyarakat. BAB VI KETENTUAN PIDANA
BAB VI
Tindak pidana tersebut dalam ayat (2) dan (3) adalah pelanggaran. Pasal 11. Undang-undang ini dapat disebut: "Undang-undang Wabah". Pasal 12. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar … Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Disahkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1962. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 12 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 1962 TENTANG WABAH. PENJELASAN UMUM. Jika disesuatu tempat timbul wabah, maka Pemerintah perlu dengan segera mengambil tindakan-tindakan untuk mengatasi wabah tersebut tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah, sampai kini didasarkan pada Epidemie-Ordonnantie. Epidemie- Ordonnantie harus dicabut karena tidak sesuai dengan keadaan Negara dan Masyarakat sekarang. Undang-undang tentang wabah memberikan dasar hukum untuk tindakan-tindakan Pemerintah yang dimaksud diatas. Oleh sebab Undang-undang ini semata-mata mengatur wabah, diperlukan lagi suatu Undang-undang mengenai penyakit menular pada umumnya. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas
Perumusan wabah dalam pasal ini diambil antara lain dari International Sanitary Regulation tahun 1961 mengenai Epidemie. Sekalipun dalam perumusan ini tidak ditegaskan, namun dalam istilah ini terkandung adanya kemungkinan bencana bagi masyarakat.
Ayat (1) dan (2), Cukup jelas. Ayat (3) … Ayat (3) Ayat ini perlu sebab ada kemungkinan bahwa sesuatu penyakit yang sebelumnya tidak banyak meminta korban, dapat berobah menjadi mengganas dan memakan banyak korban jiwa.
Ayat (1) Penetapan sesuatu daerah wabah adalah suatu tindakan yang sangat penting bagi peri kehidupan masyarakat dan oleh sebab itu harus ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pelaksanaan tindakan-tindakan berhubung dengan penetapan tersebut dapat mengakibatkan pembatasan-pembatasan hak-hak azasi warga negara. Ayat (2) Agar tindakan-tindakan tersebut dapat dilaksanakan dengan segera didaerah- daerah terpencil, perlu diadakan kemungkinan delegasi kepada penguasa setempat. Ayat (3) Penetapan suatu daerah wabah memperhatikan batas-batas terperinci. Pencabutan penetapan yang dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan jangka waktu yang sesuai dengan masa tunas tiap-tiap penyakit, sebagaimana ditetapkan juga dalam pasal 5 Undang-undang Karantina Laut dan pasal 5 Undang-undang Karantina Udara.
…
Dalam melakukan pemeriksaan oleh petugas-petugas, perlu setiap orang memberi bantuannya agar supaya segala sesuatu dapat berjalan lancar. Untuk mencegah penjalaran, maka penderita harus diisolasi dan diberi perawatan dan pengobatan yang effektif. Orang-orang disekitar penderita terutama yang erat hubungannya dengan. sisakit harus diawasi, bilamana perlu diisolasi dan diberi pengobatan seperlunya. Benda-benda dan bangunan-bangunan, dimana perlu dihapus hamakan, dihapus seranggakan dan dihapus tikuskan dan adakalanya dimusnahkan. Dalam hal pemusnahan perlu diperhatikan pengganti-kerugian yang wajar. Berhubung … Berhubung dengan bahayanya jenazah dalam menularkan wabah, maka jenazah- jenazah yang bersangkutan perlu diatur pengangkutannya, dan lain-lain. Untuk melindungi masyarakat sebaik-baiknya terhadap wabah, perlu diberikan penerangan-penerangan dan pendidikan kepada masyarakat oleh petugas- petugas kesehatan dan petugas-petugas pendidikan.
Dengan Peraturan Pemerintah dapat diberi wewenang kepada Pemerintah Daerah Otonom untuk mengeluarkan peraturan-peraturan khusus/tersendiri.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)