DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1962

Nomor: 6
Tahun: 1962
Ditetapkan: 5 Maret 1962
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Memutuskan : I. Mencabut : Epidemie Ordonnantie (Staatsblad 1911 No. 299); II. Menetapkan : Undang-undang tentang Wabah.

BAB IV

USAHA-USAHA.

Pasal 7

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Kesehatan. Pasal 8.

(1)Jika disuatu daerah berjangkit atau tersangka berjangkit wabah yang dimaksud dalam pasal 3, penguasa yang tertinggi didaerah tingkat I mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengatasi wabah tersebut termasuk penutupan daerah wabah.
(2)Dalam keadaan darurat, penguasa tertinggi daerah tingkat II atau bawahan dapat mengambil tindakan-tindakan sementara dengan ketentuan, sesudah mendengar para tenaga kesehatan setempat.
(3)Tindakan-tindakan yang mengenai bidang kesehatan didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam Pasal 7.

BAB V

TINDAKAN-TINDAKAN PEMBERANTASAN WABAH.

Pasal 9

Tindakan-tindakan tersebut dalam pasal 8 dilakukan dengan mengikut- sertakan masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

(1)Barangsiapa dengan sengaja tidak melakukan atau menghalang- halangi terlaksananya usaha-usaha dan kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 5 dan pasal 6 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 bulan dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
(2)Dipidana …
(2)Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) :
1. a.petugas, yang berdasarkan Undang-undang ini melalaikan kewajibannya tersebut dalam pasal 5 dan pasal 6 ayat (1);
2. b.petugas kesehatan yang karena kesalahannya menyebabkan tidak terlaksananya usaha-usaha dan kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 5 dan pasal 6 ayat (1).
(3)Peraturan Pemerintah yang melaksanakan Undang-undang ini dapat memuat ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan- ketentuannya, yaitu: pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
(4)Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) adalah kejahatan. Tindak pidana tersebut dalam ayat (2) dan (3) adalah pelanggaran. Pasal 11. Undang-undang ini dapat disebut: "Undang-undang Wabah". Pasal 12. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar … Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Disahkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1962. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 12 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 1962 TENTANG WABAH. PENJELASAN UMUM. Jika disesuatu tempat timbul wabah, maka Pemerintah perlu dengan segera mengambil tindakan-tindakan untuk mengatasi wabah tersebut tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah, sampai kini didasarkan pada Epidemie-Ordonnantie. Epidemie- Ordonnantie harus dicabut karena tidak sesuai dengan keadaan Negara dan Masyarakat sekarang. Undang-undang tentang wabah memberikan dasar hukum untuk tindakan-tindakan Pemerintah yang dimaksud diatas. Oleh sebab Undang-undang ini semata-mata mengatur wabah, diperlukan lagi suatu Undang-undang mengenai penyakit menular pada umumnya. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Perumusan wabah dalam pasal ini diambil antara lain dari International Sanitary Regulation tahun 1961 mengenai Epidemie. Sekalipun dalam perumusan ini tidak ditegaskan, namun dalam istilah ini terkandung adanya kemungkinan bencana bagi masyarakat.

Pasal 3

Ayat (1) dan (2), Cukup jelas. Ayat (3) … Ayat (3) Ayat ini perlu sebab ada kemungkinan bahwa sesuatu penyakit yang sebelumnya tidak banyak meminta korban, dapat berobah menjadi mengganas dan memakan banyak korban jiwa.

Pasal 4

Ayat (1) Penetapan sesuatu daerah wabah adalah suatu tindakan yang sangat penting bagi peri kehidupan masyarakat dan oleh sebab itu harus ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pelaksanaan tindakan-tindakan berhubung dengan penetapan tersebut dapat mengakibatkan pembatasan-pembatasan hak-hak azasi warga negara. Ayat (2) Agar tindakan-tindakan tersebut dapat dilaksanakan dengan segera didaerah- daerah terpencil, perlu diadakan kemungkinan delegasi kepada penguasa setempat. Ayat (3) Penetapan suatu daerah wabah memperhatikan batas-batas terperinci. Pencabutan penetapan yang dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan jangka waktu yang sesuai dengan masa tunas tiap-tiap penyakit, sebagaimana ditetapkan juga dalam pasal 5 Undang-undang Karantina Laut dan pasal 5 Undang-undang Karantina Udara.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Soal wajib lapor adalah sangat penting guna mencegah, mengawasi dan mengatasi meluasnya serta memberantas wabah. Kelambatan atau kelalaian dalam soal ini dapat menyebabkan suatu bencana bagi masyarakat. Tiap-tiap laporan harus mendapat perhatian sebaik-baiknya dari pihak yang berwajib, yang perlu segera mengadakan pemeriksaan yang teliti.
(2)Dengan tenaga kesehatan tertentu dimaksud para dokter, perawat, bidan, penilik kesehatan dan lain-lain tenaga kesehatan, yang berhubung dengan pendidikannya dapat dianggap mempunyai pengetahuan tentang penyakit- penyakit yang dapat menyebabkan wabah.

Pasal 6

(1)Dalam ayat ini ditetapkan suatu rangkaian usaha-usaha medis untuk mencegah, mengawasi dan mengatasi meluasnya serta memberantas wabah. Dalam keadaan bencana wabah berjangkit, dimana keselamatan dan jiwa ratusan, ribuan orang terancam, mudah dapat mengerti, bahwa segala tindakan yang disebut dalam a sampai dengan h perlu, dijalankan demi keselamatan umum; tentu dengan mengindahkan sebanyak mungkin kepentingan umum, norma-norma kesusilaan, keagamaan dan kemerdekaan bergerak perseorangan. Dalam melakukan pemeriksaan oleh petugas-petugas, perlu setiap orang memberi bantuannya agar supaya segala sesuatu dapat berjalan lancar. Untuk mencegah penjalaran, maka penderita harus diisolasi dan diberi perawatan dan pengobatan yang effektif. Orang-orang disekitar penderita terutama yang erat hubungannya dengan. sisakit harus diawasi, bilamana perlu diisolasi dan diberi pengobatan seperlunya. Benda-benda dan bangunan-bangunan, dimana perlu dihapus hamakan, dihapus seranggakan dan dihapus tikuskan dan adakalanya dimusnahkan. Dalam hal pemusnahan perlu diperhatikan pengganti-kerugian yang wajar. Berhubung … Berhubung dengan bahayanya jenazah dalam menularkan wabah, maka jenazah- jenazah yang bersangkutan perlu diatur pengangkutannya, dan lain-lain. Untuk melindungi masyarakat sebaik-baiknya terhadap wabah, perlu diberikan penerangan-penerangan dan pendidikan kepada masyarakat oleh petugas- petugas kesehatan dan petugas-petugas pendidikan.
(2)Berhubung dengan pentingnya masalah wabah ini, maka segala pengeluaran biaya yang perlu harus dapat dilaksanakan oleh Pemerintah. Pada prinsipnya Pemerintah Pusat yang wajib membiayai, terutama terhadap wabah-wabah yang luas, dengan tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah atau usaha swasta didalam hal ini.

Pasal 7

Dengan Peraturan Pemerintah dapat diberi wewenang kepada Pemerintah Daerah Otonom untuk mengeluarkan peraturan-peraturan khusus/tersendiri.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Memutuskan : I. Mencabut : Epidemie Ordonnantie (Staatsblad 1911 No. 299); II. Menetapkan : Undang-undang tentang Wabah.

BAB IV

USAHA-USAHA.

Pasal 7

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Kesehatan. Pasal 8.

(1)Jika disuatu daerah berjangkit atau tersangka berjangkit wabah yang dimaksud dalam pasal 3, penguasa yang tertinggi didaerah tingkat I mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengatasi wabah tersebut termasuk penutupan daerah wabah.
(2)Dalam keadaan darurat, penguasa tertinggi daerah tingkat II atau bawahan dapat mengambil tindakan-tindakan sementara dengan ketentuan, sesudah mendengar para tenaga kesehatan setempat.
(3)Tindakan-tindakan yang mengenai bidang kesehatan didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam Pasal 7.

BAB V

TINDAKAN-TINDAKAN PEMBERANTASAN WABAH.

Pasal 9

Tindakan-tindakan tersebut dalam pasal 8 dilakukan dengan mengikut- sertakan masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

(1)Barangsiapa dengan sengaja tidak melakukan atau menghalang- halangi terlaksananya usaha-usaha dan kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 5 dan pasal 6 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 bulan dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
(2)Dipidana …
(2)Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) :
1. a.petugas, yang berdasarkan Undang-undang ini melalaikan kewajibannya tersebut dalam pasal 5 dan pasal 6 ayat (1);
2. b.petugas kesehatan yang karena kesalahannya menyebabkan tidak terlaksananya usaha-usaha dan kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 5 dan pasal 6 ayat (1).
(3)Peraturan Pemerintah yang melaksanakan Undang-undang ini dapat memuat ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan- ketentuannya, yaitu: pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
(4)Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) adalah kejahatan. Tindak pidana tersebut dalam ayat (2) dan (3) adalah pelanggaran. Pasal 11. Undang-undang ini dapat disebut: "Undang-undang Wabah". Pasal 12. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar … Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Disahkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1962. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 12 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 1962 TENTANG WABAH. PENJELASAN UMUM. Jika disesuatu tempat timbul wabah, maka Pemerintah perlu dengan segera mengambil tindakan-tindakan untuk mengatasi wabah tersebut tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah, sampai kini didasarkan pada Epidemie-Ordonnantie. Epidemie- Ordonnantie harus dicabut karena tidak sesuai dengan keadaan Negara dan Masyarakat sekarang. Undang-undang tentang wabah memberikan dasar hukum untuk tindakan-tindakan Pemerintah yang dimaksud diatas. Oleh sebab Undang-undang ini semata-mata mengatur wabah, diperlukan lagi suatu Undang-undang mengenai penyakit menular pada umumnya. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Soal wajib lapor adalah sangat penting guna mencegah, mengawasi dan mengatasi meluasnya serta memberantas wabah. Kelambatan atau kelalaian dalam soal ini dapat menyebabkan suatu bencana bagi masyarakat. Tiap-tiap laporan harus mendapat perhatian sebaik-baiknya dari pihak yang berwajib, yang perlu segera mengadakan pemeriksaan yang teliti.
(2)Dengan tenaga kesehatan tertentu dimaksud para dokter, perawat, bidan, penilik kesehatan dan lain-lain tenaga kesehatan, yang berhubung dengan pendidikannya dapat dianggap mempunyai pengetahuan tentang penyakit- penyakit yang dapat menyebabkan wabah.

Pasal 6

(1)Dalam ayat ini ditetapkan suatu rangkaian usaha-usaha medis untuk mencegah, mengawasi dan mengatasi meluasnya serta memberantas wabah. Dalam keadaan bencana wabah berjangkit, dimana keselamatan dan jiwa ratusan, ribuan orang terancam, mudah dapat mengerti, bahwa segala tindakan yang disebut dalam a sampai dengan h perlu, dijalankan demi keselamatan umum; tentu dengan mengindahkan sebanyak mungkin kepentingan umum, norma-norma kesusilaan, keagamaan dan kemerdekaan bergerak perseorangan. Dalam melakukan pemeriksaan oleh petugas-petugas, perlu setiap orang memberi bantuannya agar supaya segala sesuatu dapat berjalan lancar. Untuk mencegah penjalaran, maka penderita harus diisolasi dan diberi perawatan dan pengobatan yang effektif. Orang-orang disekitar penderita terutama yang erat hubungannya dengan. sisakit harus diawasi, bilamana perlu diisolasi dan diberi pengobatan seperlunya. Benda-benda dan bangunan-bangunan, dimana perlu dihapus hamakan, dihapus seranggakan dan dihapus tikuskan dan adakalanya dimusnahkan. Dalam hal pemusnahan perlu diperhatikan pengganti-kerugian yang wajar. Berhubung … Berhubung dengan bahayanya jenazah dalam menularkan wabah, maka jenazah- jenazah yang bersangkutan perlu diatur pengangkutannya, dan lain-lain. Untuk melindungi masyarakat sebaik-baiknya terhadap wabah, perlu diberikan penerangan-penerangan dan pendidikan kepada masyarakat oleh petugas- petugas kesehatan dan petugas-petugas pendidikan.
(2)Berhubung dengan pentingnya masalah wabah ini, maka segala pengeluaran biaya yang perlu harus dapat dilaksanakan oleh Pemerintah. Pada prinsipnya Pemerintah Pusat yang wajib membiayai, terutama terhadap wabah-wabah yang luas, dengan tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah atau usaha swasta didalam hal ini.

Pasal 7

Dengan Peraturan Pemerintah dapat diberi wewenang kepada Pemerintah Daerah Otonom untuk mengeluarkan peraturan-peraturan khusus/tersendiri.

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1962

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

USAHA-USAHA.

Pasal 7

TINDAKAN-TINDAKAN PEMBERANTASAN WABAH.

Pasal 9

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1981

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

USAHA-USAHA.

Pasal 7

TINDAKAN-TINDAKAN PEMBERANTASAN WABAH.

Pasal 9

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1981