DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1984

Nomor: 4
Tahun: 1984
Ditetapkan: 22 Juni 1984
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional;
c.bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, dan oleh karenanya perlu ditetapkan kembali ketentuan-ketentuan mengenai wabah dalam suatu Undang-Undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6.Undang- …
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : dengan mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2390) dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2855). Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

a.Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
b.Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.
c.Kepala Unit Kesehatan adalah Kepala Perangkat Pelayanan Kesehatan Pemerintah.
d.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

BAB III

JENIS PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH

Pasal 3

Menteri menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah.

BAB IV

DAERAH WABAH

Pasal 4

(1)Menteri menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah.
(2)Menteri mencabut penetapan daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimakiud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

UPAYA PENANGGULANGAN

Pasal 5

(1)Upaya penanggulangan wabah meliputi:
1. a.penyelidikan epidemiologis;
2. b.pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
3. c.pencegahan dan pengebalan;
4. d.pemusnahan penyebab penyakit;
5. e.penanganan jenazah akibat wabah;
6. f.penyuluhan kepada masyarakat;
7. g.upaya penanggulangan lainnya.
(2)Upaya …
(2)Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
(3)Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

(1)Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif.
(2)Tata cara dan syarat-syarat peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan wabah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan ganti rugi.
(2)Pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

(1)Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya.
(2)Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1979

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1982

Peraturan turunan (20)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1991

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 180 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 26 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1979

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1982

Peraturan turunan (20)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1991

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 180 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020