DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1971

Nomor: 7
Tahun: 1971
Ditetapkan: 18 Mei 1971
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan penyempurnaan administrasi aparatur Negara, khususnya dibidang kearsipan, materi yang terdapat dalam Undang-undang No. 19 Prps. tahun 1961 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang No. 5 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 36); Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Mencabut : Undang-undang No. 19 Prps. tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 3 1 0). Menetapkan : Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan.

BAB I

… BAB I.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan "arsip" ialah:

a.naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah;
b.naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan Swasta dan/ atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

Pasal 2

Fungsi arsip membedakan:

a.arsip dinamis yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara;
b.arsip-arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan-kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara.

Pasal 3

Tujuan kearsipan ialah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungan jawab nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggung-jawaban tersebut bagi kegiatan Pemerintah. TUGAS PEMERINTAH.

BAB II

… BAB II.

Pasal 4

(1)Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undang- undang ini adalah dalam wewenang dan tanggung-jawab sepenuhnya dari Pemerintah.
(2)Pemerintah berkewajiban untuk mengamankan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Undang-undang ini sebagai bukti pertanggung-jawaban nasional, yang pengusahaannya dilakukan berdasarkan perundingan atau ganti rugi dengan pihak yang menguasai sebelumnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan penguasaan termaksud dalam Pasal 4 Undang- undang ini Pemerintah berusaha menerbitkan:

a.penyelenggaraan arsip-arsip dinamis;
b.pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan serta penggunaan arsip statis.

Pasal 6

Pemerintah mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional dengan menggiatkan usaha-usaha:

a.penyelenggaraan kearsipan yang membimbing ke arah kesempurnaan;
b.pendidikan kader ahli kearsipan;
c.penerangan/kontrole/pengawasan;
d.perlengkapan-perlengkapan teknis-kearsipan; dan
e.penyelidikan-penyelidikan ilmiah dibidang kearsipan pada umumnya.

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Pemerintah mengadakan, mengatur dan mengawasi pendidikan tenaga ahli kearsipan.
(2)Pemerintah mengatur kedudukan hukum dan kewenangan tenaga ahli kearsipan.
(3)Pemerintah melakukan usaha-usaha khusus untuk menjamin kesehatan tenaga ahli kearsipan sesuai dengan fungsi serta tugas dalam lingkungannya. ORGANISASI KEARSIPAN.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas termaksud dalam Pasal 5 Undang-undang ini, maka Pemerintah membentuk organisasi kearsipan yang terdiri dari:

(1)Unit-unit Kearsipan pada Lembaga-lembaga Negara dan Badan- badan Pemerintah Pusat dan Daerah.
(2)a. Arsip Nasional di Ibu-Kota Republik Indonesia sebagai inti organisasi dari pada Lembaga Kearsipan Nasional selanjutnya disebut Arsip Nasional Pusat;
1. b.Arsip Nasional ditiap-tiap lbu-Kota Daerah Tingkat I, termasuk Daerah-daerah yang setingkat dengan Daerah Tingkat I, selanjutnya disebut Arsip Nasional Daerah. KEWAJIBAN KEARSIPAN.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan penyempurnaan administrasi aparatur Negara, khususnya dibidang kearsipan, materi yang terdapat dalam Undang-undang No. 19 Prps. tahun 1961 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang No. 5 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 36); Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Mencabut : Undang-undang No. 19 Prps. tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 3 1 0). Menetapkan : Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan.

BAB I

… BAB I.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan "arsip" ialah:

a.naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah;
b.naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan Swasta dan/ atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

Pasal 2

Fungsi arsip membedakan:

a.arsip dinamis yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara;
b.arsip-arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan-kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara.

Pasal 3

BAB II

… BAB II.

Pasal 4

(1)Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undang- undang ini adalah dalam wewenang dan tanggung-jawab sepenuhnya dari Pemerintah.
(2)Pemerintah berkewajiban untuk mengamankan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Undang-undang ini sebagai bukti pertanggung-jawaban nasional, yang pengusahaannya dilakukan berdasarkan perundingan atau ganti rugi dengan pihak yang menguasai sebelumnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan penguasaan termaksud dalam Pasal 4 Undang- undang ini Pemerintah berusaha menerbitkan:

a.penyelenggaraan arsip-arsip dinamis;
b.pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan serta penggunaan arsip statis.

Pasal 6

Pemerintah mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional dengan menggiatkan usaha-usaha:

a.penyelenggaraan kearsipan yang membimbing ke arah kesempurnaan;
b.pendidikan kader ahli kearsipan;
c.penerangan/kontrole/pengawasan;
d.perlengkapan-perlengkapan teknis-kearsipan; dan
e.penyelidikan-penyelidikan ilmiah dibidang kearsipan pada umumnya.

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Pemerintah mengadakan, mengatur dan mengawasi pendidikan tenaga ahli kearsipan.
(2)Pemerintah mengatur kedudukan hukum dan kewenangan tenaga ahli kearsipan.
(3)Pemerintah melakukan usaha-usaha khusus untuk menjamin kesehatan tenaga ahli kearsipan sesuai dengan fungsi serta tugas dalam lingkungannya. ORGANISASI KEARSIPAN.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas termaksud dalam Pasal 5 Undang-undang ini, maka Pemerintah membentuk organisasi kearsipan yang terdiri dari:

(1)Unit-unit Kearsipan pada Lembaga-lembaga Negara dan Badan- badan Pemerintah Pusat dan Daerah.
(2)a. Arsip Nasional di Ibu-Kota Republik Indonesia sebagai inti organisasi dari pada Lembaga Kearsipan Nasional selanjutnya disebut Arsip Nasional Pusat;
1. b.Arsip Nasional ditiap-tiap lbu-Kota Daerah Tingkat I, termasuk Daerah-daerah yang setingkat dengan Daerah Tingkat I, selanjutnya disebut Arsip Nasional Daerah. KEWAJIBAN KEARSIPAN.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1979

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1979

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1979

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1979