Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1961
- Nomor
- 8
- Tahun
- 1961
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat : a. Pasal 5 ayat (1) jo. pasal 20 ayat (1) dan pasal 27 ayat (2) Undang- undang Dasar;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN : I. Mencabut : Undang-undang Nomor 8 tahun 1951 tentang penangguhan pemberian izin kepada dokter dan dokter gigi dan segala peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang ini (Lembaran-Negara tahun 1951 Nomor 44); II. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAJIB KERJA SARJANA. Pasal 1.
Semuanya itu disebut sarjana, wajib bekerja pada Pemerintah atau pada perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah sekurang-kurangnya selama tiga tahun berturut-turut .
Pasal 2. Departemen yang diserahi urusan perguruan tinggi mengadakan daftar sarjana termaksud dalam pasal 1. Pasal 3.
Pasal 4. Wewenang , Tugas-kewajiban dan susunan Dewan Penempatan Sarjana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 5.
(4).
Pasal 6. Semua Departemen dan instansi-instansi lain yang tidak termasuk dalam lingkungan sesuatu Departemen, pada waktu tertentu memberitahukan kepada Departemen yang diserahi urusan perguruan tinggi dan Dewan Penempatan Sarjana, banyaknya sarjana yang bekerja padanya. Pada tiap permulaan tahun takwin diberitahukan pula banyaknya sarjana yang dibutuhkan dibubuhi keterangan-keterangan yang perlu. Pasal 7.
Pasal 8. Pelaksanaan Undang-undang ini diserahkan kepada Menteri Perburuhan, dan Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan serta Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Pasal 9. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 April 1961. Pejabat Presiden Republik Indonesia, DJUANDA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 1961. Pejabat Sekretaris Negara, SANTOSO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 207 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1961 TENTANG WAJIB KERJA SARJANA. PENJELASAN UMUM. Telah lama Pemerintah mengalami kekurangan akan tenaga sarjana, yaitu para lulusan perguruan tinggi, kecuali akademi, sehingga kerap kali mengakibatkan kurang lancarnya jalannya roda Pemerintah. Hal ini akan lebih dirasakan dalam masa pembangunan nasional semesta berencana sejalan dengan pelaksanaan garis-garis besar pola pembangunan yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Untuk mengatasi kesulitan yang menghambat Pembangunan Negara ini, disamping mengadakan penghargaan kebendaan yang setepat-tepatnya atas tenaga sarjana, Pemerintah perlu mengatur penggunaan tenaga sarjana yang sesuai dengan jurusannya dengan jalan wajib-kerja pada Pemerintah atau Badan-badan swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah. Bahwa pelaksanaan kewajiban kerja sarjana berdasarkan Undang-undang ini lebih diperlukan khususnya dalam masa peralihan yaitu masa pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959. Seorang sarjana yang baru lulus dari ujian penghabisan dalam tempo sebulan harus mendaftarkan diri pada Departemen yang diserahi Urusan perguruan tinggi yang meneruskan daftar itu kepada Dewan Penempatan Sarjana. Penempatan itu seberapa dapat akan disesuaikan dengan bakat dan kehendak orang yang mendaftarkan. Perlu dikemukakan, bahwa undang-undang ini mencabut Undang-undang Nomor 8 tahun 1951 tentang penangguhan pemberian surat ijin untuk berpraktek sebagai doktor atau doktor gigi, karena maksudnya sudah ditampung dan disempurnakan oleh Peraturan ini. Yang maksud dengan peraturan lain ialah peraturan-peraturan mengenai wajib kerja sarjana, misalnya, Peraturan Penguasa Militer Tertinggi Nomor 1132/PMT/1957, selain Peraturan-peraturan yang bertalian dengan wajib Militer. Akhirnya sebagai tambahan perlu dicatat disini, bahwa undang-undang ini tidak mengurangi wajib kerja karena sesuatu ikatan dinas, yang dilakukan sesudah habisanya wajib kerja menurut peraturan ini. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Tiap sarjana warganegara Indonesia wajib bekerja pada negara sekurang- kurangnnya selama tiga tahun berturut-turut . Sarjana bangsa Asing dibebaskan dari kewajiban bekerja ini. Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi luar negeri tingkat Baccalaureat yang telah dihargai sama dengan ijazah Sarjana di Indonesia termasuk dalam pengertian sarjana menurut Peraturan ini (misalnya B.Sc. dari Perguruan Tinggi di Canada dan Australia). Para lulusan akadmi tidak setingkat dengan sarjana, karena itu mereka dikecualikan. Mereka yang sudah menempuh ujian sarjana dinamakan sarjana, akan tetapi bagi pendidikan tinggi Kedokteran, kedokteran gigi, Kedokteran hewan, Apoteker dan Akuntan, ujian sarjana belum merupakan ujian penghabisan Ujian penghabisan bagi mereka adalah ujian dokter, dokter gigi, dokter hewan, apoteker dan akuntan, sehingga yang terkena wajib kerja adalah para dokter, dokter gigi, dokter hewan, apoteker dan akuntan yang baru lulus. Pembebasan sementara dari seorang sarjana yang sedang menulis atau sedang mempersiapkan thesis untuk mencapai gelar ilmiah "Doktor", dimaksud untuk memberi kesempatan memajukan ilmu pengetahuan di Indonesia. waktu pembebasan itu selama-lamanya 3 tahun.
dan 3. Cukup jelas. Pasal 4. Dalam perkataan wewenang meliputi ketentuan tentang dasar pembagian penempatan sarjana dalam badan-badan baik yang dimiliki, dikuasai atau diawasi oleh Pemerintah. Dasar penempatan bagi sarjana wanita dapat diperhatikan sifat kodrat wanita. Sejalan dengan realisasi Pembangunan Semsta, prioritet penempatan sarjana itu diatur selaras dengan pelaksanaan pembangunan tersebut diatas, dengan urutan sebagai berikut:
dan 6. Cukup jelas. Pasal 7. Maksimum denda disini sengaja dipertinggi untuk menjaga jangan sampai pewajib kerja ingkar dari masa tiga tahun. Dengan adanya hanya ancaman pidana kurungan saja, maka pelanggaran ulangan diharapkan banyak dapat dihindarkan. Ancaman hukum bagi, penerima sarjana termaksud pada ayat 3 hanya berlaku untuk penerimaan sarja (untuk dipekerjakan) yang belum mendaftarkan dan tidak berlaku lagi yang telah mendaftarkan tetapi belum ditempatkan. Pasal 8. Cukup jelas. Pasal 9. Pada asasnya semua sarjana sejak diundangkannya undang- undang ini dikenakan wajib kerja sarjana. Dengan sendirinya termasuk juga sarjana-sarjana lulusan sebelum Undang-undang ini berlaku. Demi keadilan pelaksanaannya diselaraskan dengan kewajiban kerja para dokter dan dokter gigi sebelum undang-undang berlaku. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 2270
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)