DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 1991

Nomor: 37
Tahun: 1991
Ditetapkan: 13 Agustus 1991
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyebaran dan peningkatan pelayanan kesehatan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna, dokter diwajibkan melaksanakan masa bakti;
c.bahwa dalam melaksanakan masa bakti dokter diangkat sebagai pegawai tidak tetap; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
4.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1874 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP SELAMA MASA BAKTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Dokter adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran Strata I dari Lembaga Pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri dan dokter spesialis lulusan lembaga pendidikan kedokteran luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang belum menjalankan masa bakti.
2.Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap, adalah Dokter yang bukan Pegawai Negeri, diangkat oleh Pejabat yang berwenang pada sarana pelayanan kesehatan, untuk selama masa bakti.
3.Masa bakti adalah masa pengabdian profesi dokter dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan Pemerintah pada suatu sarana pelayanan kesehatan.
4.Menteri adalah Menteri Kesehatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

Pasal 3

(1)Jangka waktu Pelaksanaan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap adalah selama pelaksanaan masa bakti.
(2)Jangka waktu pelaksanaan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
(3)Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang ditempatkan di sarana pelayanan kesehatan tertentu selama menjalankan masa bakti dapat diberikan delegasi wewenang untuk hal-hal tertentu oleh Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap wajib:

a.Setia taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
b.menyimpan rahasia Negara dan jabatan;
c.mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
d.melaksanakan masa bakti yang telah ditetapkan.
e.melaksanakan tugas profesi dokter sesuai dengan program Pemerintah di bidang kesehatan;
f.membayar iuran pemeliharaan kesehatan sebesar 2% dari gaji pokok.

Pasal 5

(1)Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap berhak:
1. a.memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain;
2. b.memperoleh biaya perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan penugasan dan biaya perjalanan pulang, setelah mengakhiri masa bakti;
3. c.memperoleh pemeliharaan kesehatan dari Perum Husada bakti;
4. d.memperoleh cuti tahunan;
5. e.menjalankan praktek perorangan di luar jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang ditempatkan di daerah terpencil, disamping menerima hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula:
1. a.tunjangan khusus;
2. b.prioritas pengangkatan sebagai Pegawai Negari Sipil.
(3)Besarnya gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri bersama Menteri Keuangan.

BAB IV

WEWENANG PENGANGKATAN, PENEMPATAN PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk berwenang mengangkat, menempatkan, memindahkan dan memberhentikan dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB V

PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Kedudukan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap berakhir apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan masa bakti, meninggal dunia, diberhentikan atau pemutusan secara sepihak.

Pasal 8

(1)Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila meninggal dunia pada waktu menjalankan masa bakti, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir.
(2)Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kewajibannya, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan sebesar 12 (duabelas) kali penghasilan terakhir.
(3)Pernyataan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 9

(1)Pemberhentian Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah dapat dilakukan apabila dokter yang bersangkutan melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya, atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas profesinya.
(2)Pemberhentian Dokter sebagai Pegawai Tidak tetap yang dilakukan karena ada faktor kesengajaan dari dokter yang bersangkutan, maka kepada dokter yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyebaran dan peningkatan pelayanan kesehatan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna, dokter diwajibkan melaksanakan masa bakti;
c.bahwa dalam melaksanakan masa bakti dokter diangkat sebagai pegawai tidak tetap; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
4.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1874 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP SELAMA MASA BAKTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Dokter adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran Strata I dari Lembaga Pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri dan dokter spesialis lulusan lembaga pendidikan kedokteran luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang belum menjalankan masa bakti.
2.Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap, adalah Dokter yang bukan Pegawai Negeri, diangkat oleh Pejabat yang berwenang pada sarana pelayanan kesehatan, untuk selama masa bakti.
3.Masa bakti adalah masa pengabdian profesi dokter dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan Pemerintah pada suatu sarana pelayanan kesehatan.
4.Menteri adalah Menteri Kesehatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Pasal 3

(1)Jangka waktu Pelaksanaan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap adalah selama pelaksanaan masa bakti.
(2)Jangka waktu pelaksanaan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
(3)Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang ditempatkan di sarana pelayanan kesehatan tertentu selama menjalankan masa bakti dapat diberikan delegasi wewenang untuk hal-hal tertentu oleh Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap wajib:

a.Setia taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
b.menyimpan rahasia Negara dan jabatan;
c.mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
d.melaksanakan masa bakti yang telah ditetapkan.
e.melaksanakan tugas profesi dokter sesuai dengan program Pemerintah di bidang kesehatan;
f.membayar iuran pemeliharaan kesehatan sebesar 2% dari gaji pokok.

Pasal 5

(1)Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap berhak:
1. a.memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain;
2. b.memperoleh biaya perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan penugasan dan biaya perjalanan pulang, setelah mengakhiri masa bakti;
3. c.memperoleh pemeliharaan kesehatan dari Perum Husada bakti;
4. d.memperoleh cuti tahunan;
5. e.menjalankan praktek perorangan di luar jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang ditempatkan di daerah terpencil, disamping menerima hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula:
1. a.tunjangan khusus;
2. b.prioritas pengangkatan sebagai Pegawai Negari Sipil.
(3)Besarnya gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri bersama Menteri Keuangan.

BAB IV

WEWENANG PENGANGKATAN, PENEMPATAN PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk berwenang mengangkat, menempatkan, memindahkan dan memberhentikan dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB V

PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Kedudukan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap berakhir apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan masa bakti, meninggal dunia, diberhentikan atau pemutusan secara sepihak.

Pasal 8

(1)Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila meninggal dunia pada waktu menjalankan masa bakti, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir.
(2)Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kewajibannya, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan sebesar 12 (duabelas) kali penghasilan terakhir.
(3)Pernyataan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 9

(1)Pemberhentian Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah dapat dilakukan apabila dokter yang bersangkutan melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya, atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas profesinya.
(2)Pemberhentian Dokter sebagai Pegawai Tidak tetap yang dilakukan karena ada faktor kesengajaan dari dokter yang bersangkutan, maka kepada dokter yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1963

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1988

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1963

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1988