Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2006
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2006
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAl BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS).
Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and The People's Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) yang ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2000 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa China, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 33 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Hukum dan Administrasi Peraturan Perundang-undangan, ZULFIAN LUBIS PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) I. UMUM Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara sehingga penanggulangan dan pemberantasannya diperlukan kerja sama antarnegara yang efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral. Semakin meningkatnya hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, serta lalu lintas manusia antara kedua negara selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif, yang jika tidak segera ditangani akan dapat merusak hubungan antara kedua negara yang selama ini telah terjalin dengan baik. Menyadari . . . Menyadari kenyataan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China mengadakan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2000 di Jakarta. Perjanjian ini dirasakan sangat penting untuk memperkuat kerja sama yang efektif di bidang hukum dengan dasar saling menghormati kedaulatan, kesetaraan, dan saling menguntungkan yang ditandai dengan kunjungan Perdana Menteri China ke Jakarta pada bulan Agustus 1990. Adapun bentuk Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana tersebut, meliputi :
Untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan tindak pidana terutama yang bersifat transnasional, maka pelaksanaan prinsip-prinsip umum hukum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan hukum dan kedaulatan negara harus mengacu pada asas tindak pidana ganda (double criminality). Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana ini disepakati tidak mencantumkan daftar kejahatan (list of crime). Beberapa bagian penting dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China adalah :
atau tidak mutlak (dalam arti dapat menolak). Hak Negara Diminta untuk menolak yang bersifat mutlak dilandaskan pada prinsip-prinsip umum hukum internasional yang dalam suatu perjanjian internasional yang berkaitan dengan proses peradilan pidana, antara lain yang berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan tindak pidana yang berlatar belakang politik, tindak pidana militer, penuntutan yang telah kedaluwarsa, dan nebis in idem. Hak Negara Diminta untuk menolak permintaan bantuan yang bersifat tidak mutlak didasarkan pada prinsip reprositas. Prinsip ini terutama sangat menentukan dalam menghadapi tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Negara Peminta (extra territorial crime) dan tidak diatur menurut hukum Negara Diminta atau terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.
II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4621
Membuka PDF…
Dokumen