Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1953
- Nomor
- 9
- Tahun
- 1953
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
…
Kepada bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diberikan tunjangan yang bersifat pensiun selanjutnya disebut "pensiun-D.P.R." - yang memberatkan anggaran belanja Negara, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut.
Jumlah pensiun ini ialah untuk tiap-tiap satu bulan masa-jabatan 1/2% (setengah persen) dari dasar-pensiun dengan ketentuan, bahwa sedikitnya diberikan 3% (tiga persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari dasar-pensiun. Dasar-pensiun ialah jumlah yang sama dengan.
Dalam hal penerima pensiun-DPR yang dipilih kembali menjadi Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kemudian meletakkan jabatannya lagi, maka mulai bulan berikutnya tanggal perletakan jabatan itu, kepadanya dibayarkan lagi pensiun- DPR termaksud dalam pasal 4, ditambah dengan jumlah pensiun- DPR mengenai jabatan dan masa-jabatan terakhir dan dihitung menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 undang-undang ini.
Jumlah ... Jumlah ini kemudian disebut "pensiun-janda-DPR"
Apabila penerima pensiun-DPR meninggal dunia sebelum ia menunjuk seorang istri sebagaimana dimaksud di atas, maka pensiun-janda-DPR diberikan kepada istri yang terlama dikawininya dengan sah.
Pensiun-DPR dan pensiun-janda-DPR dapat terus dibayarkan pada penerima masing-masing, di samping menerima:
Peraturan tunjangan kemahalan dan keluarga yang berlaku bagi pegawai negeri berlaku pula terhadap penerima-pensiun termaksud dalam undang-undang ini.
Peraturan ini dapat disebut "Undang-undang tentang pensiun-DPR." dan mulai berlaku pada hari diundangkan dengan kekuatan berlaku surut hingga tanggal 17 Agustus 1950. Agar … Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO MENTERI URUSAN PEGAWAI, ttd SOEROSO MENTERI KEUANGAN, ttd SUMITRO JOYOHADIKUSUMO Diundangkan pada tanggal 16 Mei 1953 MENTERI KEHAKIMAN, ttd LOEKMAN WIRIADINATA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 36
Membuka PDF…