DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1980

Nomor: 12
Tahun: 1980
Ditetapkan: 26 Desember 1980
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara dipandang perlu diatur dengan Undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga- lembaga Tinggi Negara;
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK KEUANGAN/ ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a.Lembaga Tertinggi Negara, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat;
b.Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden;
c.Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara, adalah Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
d.Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, adalah :
1. 1.Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
2. 2.Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. 3.Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. 4.Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung;
e.Anggota Lembaga Tertinggi Negara, adalah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
f.Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung;
g.Dasar pensiun, adalah gaji pokok terakhir berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
h.Tewas, adalah :
1. 1.meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
2. 2.meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
3. 3.meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacad jasmani atau cacad rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
4. 4.meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung-jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

BAB II

GAJI POKOK DAN TUNJANGAN

Pasal 2

(1)Kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan gaji pokok setiap bulan.
(2)Gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3)Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

(1)Selain daripada gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan :
1. a.tunjangan jabatan;
2. b.tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
3. c.tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(2)Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Kepada Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberikan uang kehormatan setiap bulan.
(2)Besarnya uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

UANG SIDANG, UANG PAKET, DAN BIAYA UANG PERJALANAN

Pasal 5

(1)Kepada Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menghadiri sidang/rapat yang diadakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat diberikan uang sidang.
(2)Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan uang paket setiap bulan.
(3)Kepada Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung yang menghadiri sidang/rapat yang diadakan oleh masing-masing Lembaga Tinggi Negara itu, diberikan uang sidang.
(4)Ketentuan-ketentuan mengenai uang sidang dan uang paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6

Kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

RUMAH JABATAN, BIAYA RUMAH TANGGA, DAN KENDARAAN DINAS

Pasal 7

(1)Bagi masing-masing Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara disediakan sebuah rumah jabatan milik Negara beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor milik Negara beserta seorang pengemudinya.
(2)Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditanggung oleh Negara.

BAB V

PERAWATAN KESEHATAN, TUNJANGAN CACAD, UANG DUKA, DAN BIAYA PEMAKAMAN

Pasal 8

Kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang mengalami kecelakaan dan atau menderita sakit karena dinas diberikan pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

(1)Kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang mengalami kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena cacad jasmani dan atau cacad rohani diberikan tunjangan cacad.
(2)Cacad jasmani atau cacad rohani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dengan surat keterangan Team Penguji Kesehatan.
(3)Tunjangan cacad sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan Keputusan Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara dipandang perlu diatur dengan Undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga- lembaga Tinggi Negara;
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a.Lembaga Tertinggi Negara, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat;
b.Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden;
c.Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara, adalah Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
d.Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, adalah :
1. 1.Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
2. 2.Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. 3.Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. 4.Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung;
e.Anggota Lembaga Tertinggi Negara, adalah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
f.Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung;
g.Dasar pensiun, adalah gaji pokok terakhir berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
h.Tewas, adalah :
1. 1.meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
2. 2.meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
3. 3.meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacad jasmani atau cacad rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
4. 4.meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung-jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

BAB II

GAJI POKOK DAN TUNJANGAN

Pasal 2

(1)Kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan gaji pokok setiap bulan.
(2)Gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3)Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

(1)Selain daripada gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan :
1. a.tunjangan jabatan;
2. b.tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
3. c.tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(2)Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Kepada Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberikan uang kehormatan setiap bulan.
(2)Besarnya uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

UANG SIDANG, UANG PAKET, DAN BIAYA UANG PERJALANAN

Pasal 5

(1)Kepada Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menghadiri sidang/rapat yang diadakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat diberikan uang sidang.
(2)Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan uang paket setiap bulan.
(3)Kepada Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung yang menghadiri sidang/rapat yang diadakan oleh masing-masing Lembaga Tinggi Negara itu, diberikan uang sidang.
(4)Ketentuan-ketentuan mengenai uang sidang dan uang paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6

BAB IV

RUMAH JABATAN, BIAYA RUMAH TANGGA, DAN KENDARAAN DINAS

Pasal 7

(1)Bagi masing-masing Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara disediakan sebuah rumah jabatan milik Negara beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor milik Negara beserta seorang pengemudinya.
(2)Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditanggung oleh Negara.

BAB V

PERAWATAN KESEHATAN, TUNJANGAN CACAD, UANG DUKA, DAN BIAYA PEMAKAMAN

Pasal 8

Pasal 9

(1)Kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang mengalami kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena cacad jasmani dan atau cacad rohani diberikan tunjangan cacad.
(2)Cacad jasmani atau cacad rohani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dengan surat keterangan Team Penguji Kesehatan.
(3)Tunjangan cacad sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan Keputusan Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2006