DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1971

Nomor: 10
Tahun: 1971
Ditetapkan: 18 September 1971
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : Undang-undang tentang perubahan terhadap Undang-undang No. 9 tahun 1953 tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 1

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 1953 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

…

Pasal 2

(1). Pensiun termaksud dalam Pasal 1 diatas ini diberikan atas dasar lamanya masa jabatan. Jumlah pensiun ini ialah untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan 3/4% (tiga perempat perseratus) dari dasar pensiun, dengan ketentuan, bahwa sedikit-dikitnya diberikan 41/2% (empat setengah perseratus) dan sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh perseratus) dari dasar pensiun. Dasar pensiun ialah jumlah yang sama dengan gaji tertinggi atau gaji kehormatan tertinggi sebulan yang pernah ditetapkan semasa ia menjabat Ketua/ Wakil Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pasal II Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 September 1971 Presiden Republik Indonesia SOEHARTO Jenderal TNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 September 1971 Sekretaris Negara Republik Indonesia ALAMSJAH Letnan Jenderal TNI PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1971 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1953 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA I. PENJELASAN UMUM. Undang-undang No. 10 Tahun 1966 menegaskan dalam Pasal 22, antara lain bahwa kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diatur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong bersama dengan Pemerintah. Dalam hubungan ini, maka salah satu masalah yang perlu diselesaikan dalam waktu yang singkat dan yang telah lama dirasakan kebutuhannya adalah perbaikan yang menyangkut jumlah pensiun bagi bekas Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terutama mengenai kenaikan angka persentasi untuk penentuan pensiun. Perbaikan terhadap ketentuan pensiun sebenarnya tidak hanya berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat saja, tetapi masalah pensiun perlu ditinjau pula bagi Lembaga Negara lainnya secara keseluruhan, sesuai dengan perkembangan keadaan dan dalam batas-batas kemampuan keuangan Negara. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Cukup jelas. (Termasuk Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 78). CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 1953 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

…

Pasal 2

(1). Pensiun termaksud dalam Pasal 1 diatas ini diberikan atas dasar lamanya masa jabatan. Jumlah pensiun ini ialah untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan 3/4% (tiga perempat perseratus) dari dasar pensiun, dengan ketentuan, bahwa sedikit-dikitnya diberikan 41/2% (empat setengah perseratus) dan sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh perseratus) dari dasar pensiun. Dasar pensiun ialah jumlah yang sama dengan gaji tertinggi atau gaji kehormatan tertinggi sebulan yang pernah ditetapkan semasa ia menjabat Ketua/ Wakil Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pasal II Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 September 1971 Presiden Republik Indonesia SOEHARTO Jenderal TNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 September 1971 Sekretaris Negara Republik Indonesia ALAMSJAH Letnan Jenderal TNI PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1971 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1953 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA I. PENJELASAN UMUM. Undang-undang No. 10 Tahun 1966 menegaskan dalam Pasal 22, antara lain bahwa kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diatur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong bersama dengan Pemerintah. Dalam hubungan ini, maka salah satu masalah yang perlu diselesaikan dalam waktu yang singkat dan yang telah lama dirasakan kebutuhannya adalah perbaikan yang menyangkut jumlah pensiun bagi bekas Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terutama mengenai kenaikan angka persentasi untuk penentuan pensiun. Perbaikan terhadap ketentuan pensiun sebenarnya tidak hanya berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat saja, tetapi masalah pensiun perlu ditinjau pula bagi Lembaga Negara lainnya secara keseluruhan, sesuai dengan perkembangan keadaan dan dalam batas-batas kemampuan keuangan Negara. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Cukup jelas. (Termasuk Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 78). CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1971

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1977

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1977