DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan meliputi: (a) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan; (b) penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan (c) penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan. Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh guna menghadapi ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang- Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan; Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional.
2.Stabilitas Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem Keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.
3.Krisis Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem Keuangan yang gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan.
4.Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
5.Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
6.Surat Berharga Negara adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat berharga syariah negara.
7.Bank . . .
7.Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
8.Program Restrukturisasi Perbankan adalah program yang diselenggarakan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.
9.Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Otoritas Jasa Keuangan adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
11.Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
12.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 2

Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepentingan nasional;
b.kemanfaatan;
c.keadilan;
d.keterpaduan;
e.efektivitas;
f.efisiensi; dan
g.kepastian hukum.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

(1)Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan meliputi:
1. a.koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan;
2. b.penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan
3. c.penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan.
(2)Koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup bidang:
1. a.fiskal;
2. b.moneter;
3. c.makroprudensial dan mikroprudensial jasa keuangan;
4. d.pasar keuangan;
5. e.infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjaminan simpanan; dan
6. f.resolusi Bank.
(3)Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup penanganan seluruh bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Penanganan permasalahan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas Bank Sistemik.

BAB II

KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Pasal 4

(1)Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
(2)Komite . . .
(2)Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian.
(3)Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
1. a.Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara;
2. b.Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara;
3. c.Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara; dan
4. d.Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota tanpa hak suara.
(4)Setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak untuk dan atas nama lembaga yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Komite Stabilitas Sistem Keuangan bertugas:

a.melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan;
b.melakukan penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan
c.melakukan penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan.

Pasal 6

Komite Stabilitas Sistem Keuangan berwenang:

a.menetapkan keputusan mengenai tata kelola Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
b.membentuk . . .
b.membentuk gugus tugas atau kelompok kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
c.menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi Stabilitas Sistem Keuangan;
d.melakukan penilaian terhadap kondisi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan masukan dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, beserta data dan informasi pendukungnya;
e.menetapkan langkah koordinasi untuk mencegah Krisis Sistem Keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
f.merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status Stabilitas Sistem Keuangan, dari kondisi normal menjadi kondisi Krisis Sistem Keuangan atau dari kondisi Krisis Sistem Keuangan menjadi kondisi normal;
g.merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan langkah penanganan Krisis Sistem Keuangan;
h.menyerahkan penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
i.menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mendukung pelaksanaan penanganan permasalahan Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
j.menetapkan keputusan pembelian oleh Bank Indonesia atas Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan Bank; dan
k.merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan penyelenggaraan dan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan.

Pasal 7

(1)Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komite Stabilitas Sistem Keuangan dibantu oleh sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang dipimpin oleh sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
(2)Anggaran sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(3)Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh pejabat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mempersiapkan pelaksanaan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
(4)Organisasi dan tata kerja sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan rapat secara berkala atau sewaktu-waktu.
(2)Rapat secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
(3)Rapat sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diselenggarakan berdasarkan permintaan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 9

(1)Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan harus dihadiri oleh seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
(2)Rapat . . .
(2)Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dipimpin oleh koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
(3)Dalam hal anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan berhalangan hadir secara fisik pada waktu dan tempat rapat yang telah ditentukan, rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat diselenggarakan melalui sarana komunikasi elektronik yang memungkinkan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
(4)Dalam hal koordinator dan/atau anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan berhalangan tetap, koordinator dan/atau anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang bersangkutan diwakili oleh pejabat pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan tidak dihadiri oleh seluruh anggota, baik secara fisik maupun melalui sarana komunikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau oleh pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat dijadwalkan kembali.
(6)Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan rapat sewaktu-waktu berdasarkan permintaan anggota, penjadwalan kembali dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(7)Rapat hasil penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diselenggarakan dengan kehadiran paling sedikit 2 (dua) anggota dengan hak suara dan dapat mengambil keputusan.
(8)Pelaksanaan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan harus didokumentasikan secara utuh mulai dari awal sampai dengan berakhirnya rapat.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2018