DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 221

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisikan 16 BAB dan 165 Pasal yang terdiri dari BAB 1 tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Ruang Lingkup, BAB IV tentang Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah, BAB V tentang Perencanaan Kebutuhan BMD, BAB VI tentang Pengadaan, BAB VII tentang Penggunaan, BAB VIII tentang Pemanfaatan, BAB IX tentang Pengamanan dan Pemeliharaan, BAB X tentang Penilaian, BAB XI tentang Pemindahtanganan, BAB XII tentang Pemusnahan, BAB XIII tentang Penghapusan, BAB XIV tentang Penatausahaan, BAB XV tentang Pengawasan dan Pengendalian, BAB XVI tentang Pengelolaan BMD Oleh Badan Layanan Umum Daerah, BAB XVII tentang BMD Berupa Rumah Tangg, BAB XVIII tentang Ganti Rugi dan Sanksi, BAB XIX tentang Ketentuan Lain-Lain, BAB XXI tentang Ketentuan Peralihan, dan BAB XXII tentang Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dipandang perlu mengatur Pengelolaan Barang Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N omor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 10 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 20 14 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN dan BUPATI ACEH SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: QANUN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Selatan selaku Pemegang Kelruasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4.Pemegang Kelruasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertangungjawab menetapkan pengelolaan Barang Milik Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten selalru Pengelola Barang.
7.Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melalrukan koordinasi pengelolaan barang mi1ik daerah.
8.Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
9.Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
11.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
12.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
14.Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum , yang diserahi tugas untuk mengurus barang.
15.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
16.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
17.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
18.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
19.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
20.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
21.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
22.Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
23.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
24.Pengelolaan BMD adalah- keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
25.Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
26.Rencana Kebutuhan BMD yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah rencana kebutuhan BMD untuk satu tahun yang akan datang.
27.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan BMD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
28.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
29.Inventarisasi adalab kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
30.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, BSG dan KSPI dengan tidak mengubab status kepemilikan. 31 . Sewa adalab pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
32.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerab dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelab jangka waktu tersebut berakhir diserabkan kembali kepada Bupati.
33.Kerja Sama pemanfaatan selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/ pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
34.Bangun guna serab selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan BMD berupa ta.nab oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain terse but dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali ta.nab beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
35.Bangun serab guna selanjutnya disingkat BSG adalab pemanfaatan BMD berupa ta.nab oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
36.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur selanjutnya disingkat KSPI adalah kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37.Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalab Bupati atau badan usaha milik daerab sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
38.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
39.Penjualan adalab pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
40.Tukar menukar BMD/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerab, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
41.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
42.Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
43.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
44.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
45.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
46.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua BMD selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna .dan berhasil guna. 4 7. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan BMD dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
48.Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas BMD.
49.Daftar BMD selanjutnya disingkat DBMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.
50.Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
51.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa Pengguna Barang.
52.Daftar Kebutuhan BMD uang selanjutnya disingkat DKBMD adalah daftar yang memuat data kebutuhan BMD yang digunakan sebagai dasar pengadaan dan pendistribusian untuk 1 (satu) periode tertentu.
53.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/ atau pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten.
54.Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
55.Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
56.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan.
57.Neraca Daerah adalah Neraca Pemerintah Kabupaten.
58.Rencana kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah Dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program dan kegiatan SKPD sebagai penjabaran dari rencana strategis dalam satu tahun anggaran.
59.Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Dokumen yang menerangkan kronologis peralihan BMD.
60.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Kabupaten.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pengelolaan BMD adalah:
1. a.memberikan pedoman dalam p engelolaan BMD;
2. b.memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan BMD; dan
3. c.mengoptimalkan pemanfaatan BMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pengelolaan BMD bertujuan:
1. a.menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan publik; b . mewujudkan akuntabilitas, transfaransi dalam pengelolaan BMD; dan
2. c.terciptanya pengelolaan BMD yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

( 1) Pengelolaan BMD dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

(2)Pengelolaan BMD meliputi:
1. a.perencanaan kebutuhan dan penganggaran b . pengadaan
2. c.penggunaan;
3. d.pemanfaatan;
4. e.pengamanan dan pemeliharaan;
5. f.penilaian;
6. g.pemindahtanganan;
7. h.pemusnahan;
  1. 1.penghapusan;
8. j.penatausahaan;
9. k.pengawasan dan pengendalian;
  1. 1.pengelolaan BMD pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. m.BMD berupa rumah negara; dan
11. n.ganti rugi dan sanksi.

Pasal 4

(1)BMD meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK dan/ atau barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang digadaikan/ dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Kabupaten.
(3)BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen pengadaan.
(5)BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen perolehan.
(6)BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
(7)barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan:
1. a.hibah/sumbangan atau sejenisnya;
2. b.hasil pelaksanaan perjanjian kerja sama/ kontrak;
3. c.Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/ atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku;dan
4. d.hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten.
(8)Barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi hibah/ sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional sesuai peraturan perundang-undangan.
(9)Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b antara lain berasal dari:
1. a.kontrak karya;
2. b.kontrak bagi hasil;
3. c.kontrak kerja sama;
4. d.perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan
5. e.kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur

BAB IV

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

( 1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan BMD.

(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut: a . menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;
1. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan BMD berupa tanah dan bangunan;
2. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD;
3. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
4. e.mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRK;
5. f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya;
6. g.menyetujui usul pemanfaatan BMD b erupa sebagian tanah dan/ atau bangunan dan s elain tanah dan/atau bangunan; dan
7. h.menyetujui usul Pemanfaatan BMD dalam bentuk KSPI.
(3)Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
1. a.Pengelola Barang;
2. b.Pejabat Penatausahaan Barang;
3. c.Pengguna Barang;
4. d.Kuasa Pengguna Barang;
5. e.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
6. f.Pengurus Barang Pengelola; g . Pengurus Barang Pengguna; dan
7. h.Pengurus Barang Pembantu.
(4)Pejabat /pegawai sebagaimana dimaksud aya t (3) huruf a, b, c, d, e, f, g dan h ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Penetapan Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
(6)Penetapan Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e dan g berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pengguna Barang.
(7)Penetapan Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf h berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.

Pasal 6

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab:

a.meneliti dan menyetujui RKBMD; b . meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan BMD;
c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtangan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan, BMD;
e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui Bupati dan/ atau DPRK;
f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD; dan
g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

Pasal 7

(1)Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan BMD kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
5. e.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRK;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD;
7. g.melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada Pengelola Barang;
8. h.mengamankan dan memelihara BMD sebagaimana dimaksud pada huruf g;
9. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD; dan
10. j.menyusun laporan BMD.

Pasal 8

(1)Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.
(2)Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
(3)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status untuk penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBK dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
5. e.• mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRK dan BMD selain tanah dan/ atau bangunan kepada Bupati melalui Pengelola;
7. g.menyerahkan barang milik daeran berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaran tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola;
8. h.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
9. i.melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya; dan
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 9

(1)Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
(2)Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
(3)Penetapan kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya
(4)Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang;
2. b.melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
3. c.menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
4. d.mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
5. e.melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya; dan
6. f.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Isi peraturan

Teks221PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020