DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini mengubah Pasal 19 huruf g, Pasal 64, menghapus Pasal 36 ayat (4), Pasal 48 ayat (3), Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, menyisipkan 4 pasal baru diantara BAB XXV dan BAB XXVI yakni Pasal 115 A, 115 B, 115 C, 115 D.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8736 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); SALINAN
5.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubhan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pegelolaan Keuangan Daerah (Lemaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1.Pasal 19 huruf g diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

a.tontonan film, bioskop, theater dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh perseratus);
b.musik hidup, pertunjukan musik/festival, pertunjukan artis, panggung remaja dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas perseratus);
c.pagelaran kesenian, tari, dan hiburan rakyat sebesar 10% (sepuluh perseratus);
d.pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh perseratus);
e.pameran sebesar 10% (sepuluh perseratus);
f.sirkus, akrobat, sulap, permainan ketangkasan dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh perseratus);
g.permainan billyar, dan bowling sebesar 20% (dua puluh perseratus);
h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, pertandingan olahraga dan sejenisnya sebesar 15 % (lima belas perseratus);
i.diskotik, klab malam dan sejenisnya sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
j.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran sebesar 20% (dua puluh perseratus);
k.penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f di tempat-tempat keramaian antara lain di taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing dan dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf f pasal ini; dan
l.karaoke sebesar 40% (empat puluh perseratus).
1. 2.Pasal 36 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(2)Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(3)Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di daerah yang bersangkutan.
(4)Dihapus.

3.Pasal 48 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2)Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
1. a.jenis sumber air tanah;
2. b.lokasi sumber air tanah;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
4. d.volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas air tanah;
6. f.musim pengambilan atau pemanfaatan air; dan
7. g.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
(3)Dihapus.

4.Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dietapkan sebesar:

a.0,05% (nol koma nol lima perseratus) untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
b.0,15% (nol koma lima belas perseratus) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
c.0,2% (nol koma dua perseratus) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
1. 5.Pasal 109 dihapus.
2. 6.Pasal 110 dihapus.
3. 7.Pasal 111 dihapus.
4. 8.Pasal 112 dihapus.
5. 9.Diantara BAB XXV dan BAB XXVI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XXVA, dan diantara Pasal 115 dan Pasal 116 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 115A, Pasal 115B, Pasal 115C, dan Pasal 115D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115A

(1)Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dbayar.
(2)Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 115B

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 115C

(1)Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
(2)Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(3)Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
(4)Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 115D

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 115A dan Pasal 115C merupakan penerimaan negara. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur. Ditetapkan di Manggar pada tanggal 7 Desember 2016 BUPATI BELITUNG TIMUR, ttd YUSLIH IHZA Diundangkan di Manggar pada tanggal 8 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, ttd TALAFUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: (5.12/2016) Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AMRULLAH, SH Penata Tk.I/(III/d) NIP. 19710602 200604 1 005 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah sesuai dengan Pasal 80 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebesar paling tinggi 0,3% (maksimum: 3 perseribu). Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan cara melakukan penyesuaian serasional mungkin terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan analisa dan kajian terhadap NJOP yang telah ditetapkan pada saat PBB-P2 masih dikelola oleh Pemerintah Pusat di Kabupaten Belitung Timur yang menghasilkan suatu laporan penyesuian NJOP, dimana terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap NJOP di Kabupaten Belitung Timur, hal ini berakibat menurunnya keinginan dan kemampuan subjek/wajib PBB-P2 untuk melunasi pajak terutang yang sudah ditetapkan sehingga menjadi penyebab bertambahnya piutang PBB sektor perdesaan dan perkotaan pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesadaran subjek/wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar PBB-P2, perlu dilakukan perubahan terhadap tarif PBB-P2 yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Serta menindaklanjuti dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8736 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang membatalkan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 46

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 19

Pasal 36

Pasal 48

Pasal 64

Pasal 115A

Pasal 115B

Pasal 115C

Pasal 115D

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 19

Pasal 36

Pasal 48

Pasal 64

Pasal 115A

Pasal 115B

Pasal 115C

Pasal 115D

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014