DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan asas: a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; c. efisiensi; d. efektifitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas. Pembentukan Perangkat Daerah bertujuan untuk: a. menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah; b. menata dan/atau menyelaraskan fungsi koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif; dan c. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga pembentukan perangkat daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Malang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. 4 F:\Perangkat Daerah Hasil FASILITASI.doc
7.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Malang yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Malang.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
9.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Malang yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11.Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
14.Camat adalah Kepala Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi; 5 F:\Perangkat Daerah Hasil FASILITASI.doc
d.efektifitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Pembentukan Perangkat Daerah bertujuan untuk:

a.menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
b.menata dan/atau menyelaraskan fungsi koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif; dan
c.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga pembentukan perangkat daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

BAB III

TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Tipelogi Perangkat Daerah terdiri dari:

a.Perangkat Daerah dengan Tipe A mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar; 6 F:\Perangkat Daerah Hasil FASILITASI.doc
b.Perangkat Daerah dengan Tipe B mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang sedang;
c.Perangkat Daerah dengan Tipe C mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang kecil.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.

Pasal 6

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas Daerah;
e.Badan Daerah; dan
f.Kecamatan.

Pasal 7

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan Perangkat Daerah dengan Tipe A, terdiri atas 3 (tiga) Asisten dan masing-masing Asisten terdiri atas 4 (empat) Bagian.

Pasal 8

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan Perangkat Daerah dengan Tipe A, terdiri atas 4 (empat) Bagian. 7 F:\Perangkat Daerah Hasil FASILITASI.doc

Pasal 9

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan Perangkat Daerah dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Inspektur Pembantu.

Pasal 10

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri dari:

a.Dinas Pendidikan dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
b.Dinas Kesehatan dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
c.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dengan Tipe B, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
d.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
e.Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
f.Dinas Sosial dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
g.Dinas Tenaga Kerja dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; 8 F:\Perangkat Daerah Hasil FASILITASI.doc
h.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
i.Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
j.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
k.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
l.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
m.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
n.Dinas Perhubungan dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
o.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
p.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; 9 F:\Perangkat Daerah Hasil FASILITASI.doc
q.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
r.Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
s.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
t.Dinas Pertanahan dengan Tipe C, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
u.Dinas Perikanan dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
v.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
w.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
x.Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
y.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
z.Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran. 10 F:\Perangkat Daerah Hasil FASILITASI.doc

Pasal 11

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri dari:

a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
b.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
c.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
d.Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
e.Badan Kepegawaian Daerah dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (13)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (13)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2026