DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maros

regulasi_utama

Ringkasan

PELESTARIAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya fungsi mangrove dari tindakan, ancaman pemanfaatan, dan perusakan lingkungan pantai dalam wilayah Kabupaten Maros, maka potensi tersebut perlu dilindungi dan dipelihara kelestariannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Mangrove. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi, (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); SALINAN | 2
7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432;
14.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalain Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik | 3 Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19.Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166);
20.Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 35);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2005 Pengelolan Sumber Pesisir dan Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005 Nomor 20). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maros.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Maros sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Maros.
4.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Maros.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. | 4
6.Masyarakat adalah masyarakat umum yang meliputi masyarakat sekitar, masyarakat Kabupaten Maros dan masyarakat di luar Kabupaten Maros.
7.Sumber daya adalah unsur lingkungan yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
8.Hutan Mangrove adalah hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.
9.Kawasan lindung mutlak adalah kawasan hutan mangrove yang berdasarkan karakteristik wilayahnya berfungsi utama untuk penahan abrasi pantai/muara sungai dan konservasi biota laut sehingga pemanfaatannya hanya terbatas pada kegiatan penelitian.
10.Kawasan lindung terbatas adalah kawasan hutan mangrove yang beradasarkan karakteristik wilayahnya masih memungkinkan untuk dilakukan pemanfaatan hutan mangrove secara lestari tanpa mengganggu fungsi ekologisnya.
11.Pelestarian Hutan Mangrove adalah rangkaian upaya perlindungan terhadap hutan mangrove dengan cara pemeliharaan tanaman lama, penanaman dengan tanaman baru dan permudaan yang dilakukan untuk melindungi tanaman mangrove dari kegiatan yang mengganggu pelestariannya.
12.Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
13.Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian.
14.Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
15.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengelolaan Hutan Mangrove berasaskan :

a.perlindungan/konservasi;
b.pengendalian;
c.pemanfaatan.

Pasal 3

Pengelolaan Hutan Mangrove bertujuan untuk menjamin kelestarian sumberdaya hayati di kawasan pantai secara terpadu sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. | 5

Pasal 4

Pengelolaan Hutan Mangrove berfungsi untuk melindungi kawasan lindung mutlak dari setiap kegiatan produktif dan melindungi kawasan lindung terbatas dari pemanfaatan yang berlebihan agar memberikan manfaat dan dapat mensejahterakan masyarakat.

BAB III

RENCANA PENGELOLAAN

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan hutan mangrove meliputi :

a.penetapan kebijakan pengelolaan;
b.pengelolaan Hutan Mangrove yang terdiri dari : 1) penetapan rencana rehabilitasi; 2) pengelolaan hutan mangrove lindung; 3) pengelolaan hutan mangrove sempadan sungai; 4) penatausahaan empang parit.
c.penataan Hutan Mangrove;
d.perijinan Pemanfaatan Hutan Mangrove;
e.pengawasan dan pengendalian.

Pasal 7

Sasaran pengelolaan Hutan Mangrove adalah terlaksananya secara terpadu usaha pelestarian Hutan Mangrove dan penataan pengelolaannya yang meliputi :

a.rehabilitasi hutan mangrove yang rusak di kawasan lindung mutlak;
b.melestarikan hutan mangrove di kawasan lindung terbatas;
c.meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove;
d.terciptanya pengelolaan lestari dan pemanfaatan yang terkendali terhadap hutan mangrove berbasis masyarakat yang bertanggungjawab.

Pasal 8

Jenis-jenis vegetasi mangrove yang menjadi sasaran dalam pengelolaan meliputi : Api-api (Avicenia), Bakau gandul (Rhizophora mucronata), Bakau kacangan (Rhizophora apiculata), Dungun (Hiriteria), Nipah (Nypa fruticans), Tancang (Bruguiera gymnorrhiza), Tanjan (Bruguiera parviflora), Nyirih (Xylocarpus granatum), Nyuruh (Xylocarpus granatum), Lumnitzera dan Gogen/Bogem/Perepat (Soneratia). | 6

BAB IV

PENETAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN

Pasal 9

(1)Pengelolaan Hutan Mangrove dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan fungsi daerah asuhan bagi sumberdaya ikan, tata ruang, dan keterlibatan masyarakat.
(2)Pengelolaan Hutan Mangrove dilaksanakan secara terpadu dengan tetap melindungi keragaman spesies Mangrove dan menghindari percepatan penurunan ketersediaan Hutan Mangrove.
(3)Pengelolaan Hutan Mangrove dilaksanakan secara terpadu dengan melarang penebangan pada kawasan lindung.

BAB V

PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE

Pasal 10

Jenis-jenis kegiatan yang boleh dilaksanakan di hutan mangrove adalah :

a.di kawasan lindung mutlak berupa kegiatan penelitian dengan tetap menjaga keragaman hayati;
b.di Kawasan lindung terbatas berupa 1) Penelitian; 2) Wisata; 3) Budidaya empang parit; 4) Pemancingan; 5) Pemanfaatan kayu terbatas; 6) Perikanan kepiting; 7) Budidaya burung; 8) Budidaya tanaman obat. dengan tetap menjaga tidak mengakibatkan kerusakan ekologi dan limbah tidak mencemari lingkungan.
c.di kawasan sempadan sungai berupa 1) Penelitian; 2) Wisata; dengan tetap menjaga keragaman hayati dan tidak mengakibatkan kerusakan ekologi.
d.di kawasan budidaya empang parit berupa 1) Penelitian; 2) Budidaya ikan; dengan tetap menjaga keragaman hayati.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya fungsi mangrove dari tindakan, ancaman pemanfaatan, dan perusakan lingkungan pantai dalam wilayah Kabupaten Maros, maka potensi tersebut perlu dilindungi dan dipelihara kelestariannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Mangrove. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi, (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); SALINAN | 2
7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432;
14.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalain Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik | 3 Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19.Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166);
20.Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 35);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2005 Pengelolan Sumber Pesisir dan Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005 Nomor 20). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maros.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Maros sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Maros.
4.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Maros.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. | 4
6.Masyarakat adalah masyarakat umum yang meliputi masyarakat sekitar, masyarakat Kabupaten Maros dan masyarakat di luar Kabupaten Maros.
7.Sumber daya adalah unsur lingkungan yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
8.Hutan Mangrove adalah hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.
9.Kawasan lindung mutlak adalah kawasan hutan mangrove yang berdasarkan karakteristik wilayahnya berfungsi utama untuk penahan abrasi pantai/muara sungai dan konservasi biota laut sehingga pemanfaatannya hanya terbatas pada kegiatan penelitian.
10.Kawasan lindung terbatas adalah kawasan hutan mangrove yang beradasarkan karakteristik wilayahnya masih memungkinkan untuk dilakukan pemanfaatan hutan mangrove secara lestari tanpa mengganggu fungsi ekologisnya.
11.Pelestarian Hutan Mangrove adalah rangkaian upaya perlindungan terhadap hutan mangrove dengan cara pemeliharaan tanaman lama, penanaman dengan tanaman baru dan permudaan yang dilakukan untuk melindungi tanaman mangrove dari kegiatan yang mengganggu pelestariannya.
12.Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
13.Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian.
14.Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
15.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengelolaan Hutan Mangrove berasaskan :

a.perlindungan/konservasi;
b.pengendalian;
c.pemanfaatan.

Pasal 3

Pengelolaan Hutan Mangrove bertujuan untuk menjamin kelestarian sumberdaya hayati di kawasan pantai secara terpadu sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. | 5

Pasal 4

BAB III

RENCANA PENGELOLAAN

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan hutan mangrove meliputi :

a.penetapan kebijakan pengelolaan;
b.pengelolaan Hutan Mangrove yang terdiri dari : 1) penetapan rencana rehabilitasi; 2) pengelolaan hutan mangrove lindung; 3) pengelolaan hutan mangrove sempadan sungai; 4) penatausahaan empang parit.
c.penataan Hutan Mangrove;
d.perijinan Pemanfaatan Hutan Mangrove;
e.pengawasan dan pengendalian.

Pasal 7

Sasaran pengelolaan Hutan Mangrove adalah terlaksananya secara terpadu usaha pelestarian Hutan Mangrove dan penataan pengelolaannya yang meliputi :

a.rehabilitasi hutan mangrove yang rusak di kawasan lindung mutlak;
b.melestarikan hutan mangrove di kawasan lindung terbatas;
c.meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove;
d.terciptanya pengelolaan lestari dan pemanfaatan yang terkendali terhadap hutan mangrove berbasis masyarakat yang bertanggungjawab.

Pasal 8

BAB IV

PENETAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN

Pasal 9

(1)Pengelolaan Hutan Mangrove dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan fungsi daerah asuhan bagi sumberdaya ikan, tata ruang, dan keterlibatan masyarakat.
(2)Pengelolaan Hutan Mangrove dilaksanakan secara terpadu dengan tetap melindungi keragaman spesies Mangrove dan menghindari percepatan penurunan ketersediaan Hutan Mangrove.
(3)Pengelolaan Hutan Mangrove dilaksanakan secara terpadu dengan melarang penebangan pada kawasan lindung.

BAB V

PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE

Pasal 10

Jenis-jenis kegiatan yang boleh dilaksanakan di hutan mangrove adalah :

a.di kawasan lindung mutlak berupa kegiatan penelitian dengan tetap menjaga keragaman hayati;
b.di Kawasan lindung terbatas berupa 1) Penelitian; 2) Wisata; 3) Budidaya empang parit; 4) Pemancingan; 5) Pemanfaatan kayu terbatas; 6) Perikanan kepiting; 7) Budidaya burung; 8) Budidaya tanaman obat. dengan tetap menjaga tidak mengakibatkan kerusakan ekologi dan limbah tidak mencemari lingkungan.
c.di kawasan sempadan sungai berupa 1) Penelitian; 2) Wisata; dengan tetap menjaga keragaman hayati dan tidak mengakibatkan kerusakan ekologi.
d.di kawasan budidaya empang parit berupa 1) Penelitian; 2) Budidaya ikan; dengan tetap menjaga keragaman hayati.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (21)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 73 Tahun 2012

Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 1985

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (21)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 73 Tahun 2012

Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 1985

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2005