DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2019

Nomor: 31
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya,Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, Pemberian gaji dan tunjangan ketiga belas, Pembayaran Tunjangan Hari Raya, gaji dan tunjangan ketiga belas

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga belas bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri SipiI, Gubemur, Wakil Gubemur, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; . . JL Gajah Mada No.2Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur Telepon.: .(0541) 733333 Fax. (0541) 737762-742111 W~l:?$ite.":http://kaltimprov.go.ic:f - - • " -_.-., _- ' .. , ._._ - ~ _: <' _.:._ -: : - - - - . _- •..:.:.;: .... :. ::.~:.

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5619);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 106, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2016 Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 507);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 fetifang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 11);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAW AI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAT NEGERT STPTL, GUBERNUR, WAKTL GUBERNUR,KETUA,WAKILKETUADANANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHANDAERAH. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang disingkat Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian atau Pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
3.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Timur.
4.Wakil Gubemur adalah Wakil Gubemur Kalimantan Timur.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah DPRDProvinsi Kalimantan Timur.
6.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
7.Tunjangan adalah Pembayaran yang diIakukan secara teratur kepada pegawai yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
8.Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu petjafijiart kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
9.Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
10.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran (PAjKPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
11.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)selaku kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD}berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIANTUNJANGANHARIRAYA Pasal 2

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya diberikan kepada PNS, CPNS, Gubemur, Wakil Gubemur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
(2)Tunjangan Hari Raya bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 1 (satu) bulan sebelum Hari Raya.
(3)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(4)Tunjangan Hari Raya bagi Gubemur, Wakil Gubemur, Ketua DPRD,Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(5)Tunjangan Hari Raya bagi PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan TPP.
(6)Tunjangan Hari Raya bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum.
(1)Gaji dan Tunjangan Ketiga belas diberikan kepada PNS, CPNS, Gubemur, Wakil Gubemur, Ketua DPRD,Wakil Ketua DPRDdan AnggotaDPRD.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak termasuk PNSyang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pasa15
(1)Gaji dan Tunjangan Ketiga belas bagi PNS, CPNS, Gubemur, Wakil Gubemur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni.
(2)Dalam hal penghasilan pada bulan juni sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasttan ketiga belas.
(3)Gaji dan Tunjangan Ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Gubemur, Wakil Gubemur dan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(4)Gaji dan Tunjangan Ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan TPP.
(5)Gaji dan Tunjangan Ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada CPNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan umum. BABIV PEMBAYARANTUNJANGANHARIRAYA,GAJI DANTUNJANGANKETIGABELAS Pasal 6 (I) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada PNS, CPNS, Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Han Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

BAB III

PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS Pasal 4

Pasal 7

Gaji dan Tunjangan Ketiga belas untuk PNS, CPNS, Gubernur, Wakil Gubemur, Ketua DPRD,Wakil Ketua DPRDdan AnggotaDPRDdibayarkan pada bulan Juli.

Pasal 8

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BABV PENDANAAN Pasal 9 Pendanaan pemberian tunjangan hari raya, gaji dan tunjangan ketiga belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 22 Mei 2019 GUBERNUR KALIMANTANTIMUR, ttd Diundangkan di Samarinda pada tanggal 22 Mei 2019 ISRAN NOOR PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR, ttd MEILIANA BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR TAHUN 2019 NOMOR 32. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIATDAERAH PROVoKALTIM KEPALABIRO HUKUM, -=~~ PEMBINA UTAMAMUDA NIP. 19620527 198503 1 006

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2018