DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2003

Nomor: 18
Tahun: 2003
Ditetapkan: 29 April 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tercapainya sasaran penggunaan Dana Penerimaan Khusus sebagaimana tersebut pada butir a diperlukan adanya koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dalam penyaluran Dana Penerimaan Khusus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huraf a dan b perlu ditetapkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Penyaluran Dana Penerimaan Khusus dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 2
3.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong;
4.Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6.Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYALURAN DANA PENERIMAAN KHUSUS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota se Provinsi Papua;
3.Dana Penerimaan Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2003 adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota yang ditujukan terutama untuk pembiyaan pendidikan dan kesehatan dengan mempertimbangkan rencana implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2003;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disebut DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi Papua; 3
5.Gubernur Provinsi Papua selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua.

BAB II

PENETAPAN DANA PENERIMAAN KHUSUS

Pasal 2

(1)Penetapan besaran Alokasi Dana Penerimaan Khusus dihitung setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
(2)Alokasi Dana Penerimaan Khusus antara Provinsi, Kabupaten dan Kota dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota yang ditujukan terutama untuk membiayai pendidikan dan kesehatan dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah tertinggal.
(3)Bobot alokasi Dana Penerimaan Khusus untuk Kabupaten/Kota ditetapkan lebih besar dari pada Provinsi mengingat titik berat pelayanan jasa Pemmerintahan Daerah di Bidang pendidikan dan kesehatan berada di Kabupaten/Kota.
(4)Besaran Alokasi Dana Penerimaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRP dalam bentuk block grant.
(5)Besaran Alokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengarl melampirkan dokumen rencana penggunaan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III

PENYALURAN DANA PENERIMAAN KHUSUS

Pasal 3

(1)Gubernur menyampaikan surat permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Dana Penerimaan Khusus per triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
(2)Menteri Keuangan menerbitkan SKO sebagai dasar penyaluran Dana Penerimaan Khusus per triwulan setelah memperhatikan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
(3)Menteri Dalam Negeri dapat menyampaikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan berupa penundaan penyaluran Dana Penerimaan Khusus apabila penggunaan Dana Penerimaan Khusus tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. 4

Pasal 4

Pelaksanaan Keputusan Bersama ini dapat diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 5

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2003 MENTERI KEUANGAN, MENTERI DALAM NEGERI, TTD TTD BOEDIONO HARI SABARNO

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tercapainya sasaran penggunaan Dana Penerimaan Khusus sebagaimana tersebut pada butir a diperlukan adanya koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dalam penyaluran Dana Penerimaan Khusus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huraf a dan b perlu ditetapkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Penyaluran Dana Penerimaan Khusus dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 2
3.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong;
4.Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6.Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYALURAN DANA PENERIMAAN KHUSUS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota se Provinsi Papua;
3.Dana Penerimaan Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2003 adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota yang ditujukan terutama untuk pembiyaan pendidikan dan kesehatan dengan mempertimbangkan rencana implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2003;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disebut DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi Papua; 3
5.Gubernur Provinsi Papua selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua.

BAB II

PENETAPAN DANA PENERIMAAN KHUSUS

Pasal 2

(1)Penetapan besaran Alokasi Dana Penerimaan Khusus dihitung setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
(2)Alokasi Dana Penerimaan Khusus antara Provinsi, Kabupaten dan Kota dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota yang ditujukan terutama untuk membiayai pendidikan dan kesehatan dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah tertinggal.
(3)Bobot alokasi Dana Penerimaan Khusus untuk Kabupaten/Kota ditetapkan lebih besar dari pada Provinsi mengingat titik berat pelayanan jasa Pemmerintahan Daerah di Bidang pendidikan dan kesehatan berada di Kabupaten/Kota.
(4)Besaran Alokasi Dana Penerimaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRP dalam bentuk block grant.
(5)Besaran Alokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengarl melampirkan dokumen rencana penggunaan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III

PENYALURAN DANA PENERIMAAN KHUSUS

Pasal 3

(1)Gubernur menyampaikan surat permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Dana Penerimaan Khusus per triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
(2)Menteri Keuangan menerbitkan SKO sebagai dasar penyaluran Dana Penerimaan Khusus per triwulan setelah memperhatikan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
(3)Menteri Dalam Negeri dapat menyampaikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan berupa penundaan penyaluran Dana Penerimaan Khusus apabila penggunaan Dana Penerimaan Khusus tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. 4

Pasal 4

Pelaksanaan Keputusan Bersama ini dapat diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 5

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2003 MENTERI KEUANGAN, MENTERI DALAM NEGERI, TTD TTD BOEDIONO HARI SABARNO

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2003

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENETAPAN DANA PENERIMAAN KHUSUS

Pasal 2

PENYALURAN DANA PENERIMAAN KHUSUS

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 102 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENETAPAN DANA PENERIMAAN KHUSUS

Pasal 2

PENYALURAN DANA PENERIMAAN KHUSUS

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 102 Tahun 2001