DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999

Nomor: 47
Tahun: 1999
Ditetapkan: 31 Mei 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

a.Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah perusahaan milik Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota;
b.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM;
c.Direksi adalah Direksi PDAM;
d.Kinerja adalah tingkat keberhasilan pengelolaan PDAM dalam satu tahun buku tertentu;
e.Indikator adalah tolok ukur tingkat keberhasilan dari suatu aspek.

BAB II

PENILAIAN

Pasal 2

(1)Badan Pengawas pada setiap akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja PDAM meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi.
(2)Hasil penilaian atas prestasi kinerja PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhasilan PDAM.

Pasal 3

(1)Tingkat keberhasilan PDAM adalah:
1. a.Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja diatas 75;
2. b.Baik, bila memperoleh nilai kinerja diatas 60 sampai dengan 75;
3. c.Cukup, bila memperoleh nilai kinerja diatas 45 sampai dengan 60;
4. d.Kurang, bila memperoleh nilai kinerja diatas 30 sampai dengan 45;
5. e.Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 30.
(2)Bobot untuk masing-masing aspek adalah:
1. a.Aspek Keuangan 45;
2. b.Aspek Operasional 40;
3. c.Aspek Administrasi 15.
(3)Indikator setiap aspek terdiri atas:
1. a.Aspek Keuangan:
  1. 1.Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif;
  2. 2.Rasio Laba terhadap Penjualan;
  3. 3.Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar;
  4. 4.Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Total Utang;
  5. 5.Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang;
  6. 6.Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi;
  7. 7.Rasion Laba Operasi sebelum Biaya Penyusulan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo;
  8. 8.Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air;
  9. 9.Jangka Waktu Penagihan Piutang;
  10. 10.Efektivitas Penagihan.
2. b.Aspek Operasional
  1. 1.Cakupan Pelayanan;
  2. 2.Kualitas Air Distribusi;
  3. 3.Kontinuitas Air;
  4. 4.Produktifitas Pemanfaatan Instalasi Produksi;
  5. 5.Tingkat Kehilangan Air;
  6. 6.Peneraan Meter Air;
  7. 7.Kecepatan Penyambungan Baru;
  8. 8.Kemampuan Penanganan Pengaduan Rata-rata per bulan;
  9. 9.Kemudahan Pelayanan;
  10. 10.Rasio Karyawan per 1000 pelanggan.
3. c.Aspek Administrasi:
  1. 1.Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan);
  2. 2.Rencana Organisasi dan Uraian Tugas;
  3. 3.Prosedur Operasi Standar;
  4. 4.Gambar Nyata Laksana (As Built Drawing);
  5. 5.Pedoman Penilaian Kerja Karyawan:
  6. 6.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
  7. 7.Tertib Laporan Internal;
  8. 8.Tertib Laporan Eksternal;
  9. 9.Opini Auditor Independen;
  10. 10.Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir.
(4)Perbaikan terhadap indikator:
1. a.Peningkatan Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif;
2. b.Penigkatan Rasio Laba terhadap Penjualan;
3. c.Peningkatan Cakupan Pelayanan;
4. d.Penurunan Tingkat Kehilangan Air; Di berikan nilai tambah berupa bonus dengan memperbandingkan hasil tahun buku saat ini dan sebelumnya.
(5)Jumlah nilai indikator maksimum pada masing-masing aspek adalah:
1. a.Aspek Keuangan 60;
2. b.Aspek Operasional 47;
3. c.Aspek Administrasi 36.

Pasal 4

Petunjuk Penggolongan Tingkat Keberhasilan dan Perhitungan Nilai Kinerja PDAM sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Badan Pengawas melaporkan hasil penilaian kinerja PDAM setiap akhir tahun buku kepada Pemilik dan Pemerintah.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900 – 327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Pemantauan Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Mei 1999 MENTERI DALAM NEGERI, ttd. SYARWAN HAMID

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

a.Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah perusahaan milik Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota;
b.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM;
c.Direksi adalah Direksi PDAM;
d.Kinerja adalah tingkat keberhasilan pengelolaan PDAM dalam satu tahun buku tertentu;
e.Indikator adalah tolok ukur tingkat keberhasilan dari suatu aspek.

BAB II

PENILAIAN

Pasal 2

(1)Badan Pengawas pada setiap akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja PDAM meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi.
(2)Hasil penilaian atas prestasi kinerja PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhasilan PDAM.

Pasal 3

(1)Tingkat keberhasilan PDAM adalah:
1. a.Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja diatas 75;
2. b.Baik, bila memperoleh nilai kinerja diatas 60 sampai dengan 75;
3. c.Cukup, bila memperoleh nilai kinerja diatas 45 sampai dengan 60;
4. d.Kurang, bila memperoleh nilai kinerja diatas 30 sampai dengan 45;
5. e.Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 30.
(2)Bobot untuk masing-masing aspek adalah:
1. a.Aspek Keuangan 45;
2. b.Aspek Operasional 40;
3. c.Aspek Administrasi 15.
(3)Indikator setiap aspek terdiri atas:
1. a.Aspek Keuangan:
  1. 1.Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif;
  2. 2.Rasio Laba terhadap Penjualan;
  3. 3.Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar;
  4. 4.Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Total Utang;
  5. 5.Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang;
  6. 6.Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi;
  7. 7.Rasion Laba Operasi sebelum Biaya Penyusulan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo;
  8. 8.Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air;
  9. 9.Jangka Waktu Penagihan Piutang;
  10. 10.Efektivitas Penagihan.
2. b.Aspek Operasional
  1. 1.Cakupan Pelayanan;
  2. 2.Kualitas Air Distribusi;
  3. 3.Kontinuitas Air;
  4. 4.Produktifitas Pemanfaatan Instalasi Produksi;
  5. 5.Tingkat Kehilangan Air;
  6. 6.Peneraan Meter Air;
  7. 7.Kecepatan Penyambungan Baru;
  8. 8.Kemampuan Penanganan Pengaduan Rata-rata per bulan;
  9. 9.Kemudahan Pelayanan;
  10. 10.Rasio Karyawan per 1000 pelanggan.
3. c.Aspek Administrasi:
  1. 1.Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan);
  2. 2.Rencana Organisasi dan Uraian Tugas;
  3. 3.Prosedur Operasi Standar;
  4. 4.Gambar Nyata Laksana (As Built Drawing);
  5. 5.Pedoman Penilaian Kerja Karyawan:
  6. 6.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
  7. 7.Tertib Laporan Internal;
  8. 8.Tertib Laporan Eksternal;
  9. 9.Opini Auditor Independen;
  10. 10.Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir.
(4)Perbaikan terhadap indikator:
1. a.Peningkatan Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif;
2. b.Penigkatan Rasio Laba terhadap Penjualan;
3. c.Peningkatan Cakupan Pelayanan;
4. d.Penurunan Tingkat Kehilangan Air; Di berikan nilai tambah berupa bonus dengan memperbandingkan hasil tahun buku saat ini dan sebelumnya.
(5)Jumlah nilai indikator maksimum pada masing-masing aspek adalah:
1. a.Aspek Keuangan 60;
2. b.Aspek Operasional 47;
3. c.Aspek Administrasi 36.

Pasal 4

Petunjuk Penggolongan Tingkat Keberhasilan dan Perhitungan Nilai Kinerja PDAM sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Badan Pengawas melaporkan hasil penilaian kinerja PDAM setiap akhir tahun buku kepada Pemilik dan Pemerintah.

Pasal 6

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Mei 1999 MENTERI DALAM NEGERI, ttd. SYARWAN HAMID

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 1

PENILAIAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

PENILAIAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2015