DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2017

Nomor: 02
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Nama dan Kedudukan Hukum Serta Lapangan Usaha 3. Maksud dan Tujuan 4. Tugas dan Tanggung Jawab 5. Modal 6. Organisasi 7. Kepegawaian 8. Anggaran Tahunan 9. Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih 10. Ketentuan Tarif 11. Pembubaran 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kinerja serta kelancaran tugas Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota. Palopo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan kembali penataan manajemen perusahaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3046);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 1 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9.Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang clipisahkan; 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyedian Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO dan WALIKOTA PALOPO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU DAERAH KOTA PALOPO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kota Palopo;

2.Walikota adalah Walikota Palopo; 2
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Palopo yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Palopo yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4.Perusahaan Air Minum Daerah Kata Palopo yang disebut PAM Tirta Mangkaluku Daerah Kata Palopo adalah Perusahaan Air Minum milik Pemerintahan Daerah Kata Palopo;
5.Organ PAM adalah Walikata, Dewan Pengawas dan Direksi;
6.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PAM;
8.Direksi adalah Direksi PAM;
9.Pegawai adalah Pegawai PAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku; 10.Laba Bersih adalah selisih antara pendapatan dan biaya Perusahaan setelah dikurangi pajak; 11.Uang Jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 12.Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukan bagi Dewan Pengawas, Direksi, Pegawai dan lain-lain; B AB D RAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM SERTA LAPANGAN USAHA

Pasal 2

(1)PDAM Kata Palopo diberi nama PAM Tirta Mangkaluku Daerah Kata Palopo dan Menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah melalui persetujuan dan pengesahan Dewan Pengawas.
(2)PAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Dan berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini;
(3)PAM berkedudukan di Daerah dan dapat mempunyai cabang usaha dan kantor perwakilan di luar Daerah;

Pasal 3

(1)Lapangan usaha PAM adalah penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang perairminuman;
(2)Dalam hal penyediaan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l}, PAM harus mencapai cakupan pelayanan 80°/o (delapan puluh perseratus) dari jumlah penduduk wajib menyetar ke PAD sesuai ketentuan dalam peraturan daerah ini; 3 B AB W MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PAM didirikan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pelayanan air minum, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); B AB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Dalam menjalankan lapangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PAM memiliki tugas dan ta.nggung jawab :

a.menyelenggarakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
b.melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab PAM serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
c.melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
d.memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai standar yang ditetapkan;
e.membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab sesuai dengan perinsip tata kelola perusahaan yang baik;
f.menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja kepada pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
g.mempublikasikan laporan neraca dan laba/rugi yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang sebagai bentuk transparansi kepada publik. B AB V MODAL

Pasal 6

(1)Modal dasar PAM berasal dari modal PDAM yang diserahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dari Aset PDAM Kabupaten Luwu yang berada di Wilayah Kota Palopo yang diserahkan kepada PAM;
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senllai : Rp.6.412.640.219,93,-(Enam Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Koma Sembilan Puluh Tiga Rupiah)
(3)Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2007 berupa pembangunan jaringan distribusi senilai : Rp.550.000.000,-(Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
(4)Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 1 sampai 2013 senilai: Rp.24.000.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah) 4
(5)Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2014 sampai 2018 senilai : Rp.52.089.630.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Paluh Ribu Rupiah)

Pasal 7

(1)Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diserahkan Pemerintah Daerah kepada PAM sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
(2)Penambahan modal selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
(3)Kepemilikan modal PAM sepenuhnya milik Pemerintah Daerah;
(4)Dana operasional disimpan di Bank Nasional yang diakui oleh Pemerintah;

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 8

(1)Struktur Organisasi PAM terdiri d ari :
1. a.Walikota;
2. b.Dewan Pengawas ,dan
3. c.Direksi;
(2)Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah wakil Daerah selaku pemilik modal;
(3)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur:
1. a.Pejabat Pemerintahan Daerah;
2. b.Perseorangan/Profesional dan,
3. c.Masyarakat konsumen atau pelanggan;
(4)Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Direktur Utama membawahi Direktur Bidang;
(5)Struktur Organisasi PAM ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

Pasal 9

1 . Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota berdasarkan peraturan yang berlaku;

2.Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.Mengetahui manajemen Perusahaan;
b.Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, dan 5
c.Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
d.Batas usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
e.bukan anggota dan atau pengurus partai politik dan tidak terlibat kegiatan politik praktis lainnya;

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2016

Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2016

Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000