DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2015

Nomor: 30
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang erusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo yang selanjutnya disingkatPDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan air bersih berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Daerah Air Minum yang jumlah pelanggannya lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) digolongkan menjadi Perusahaan Daerah Tipe B, yang Struktur Organisasinya terdiri dari 1 (satu) Direktur dan 3 (tiga) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Administrasi dan Keuangan, Bagian Teknik dan Bagian Hubungan Langganan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b , maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kabdilo Kabupaten Paser. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
6.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 1990 Nomor 1);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
9.Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Paser.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan air bersih berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
4.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direktur dalam pengelolaan PDAM memberikan rekomendasi dan laporan kepada Bupati.
5.Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser yang bertanggungjawab atas kepengurusan PDAM, untuk kepentingan dan tujuan PDAM, serta mewakili PDAM baik didalam maupun diluar pengadilan dan dalam melaksanakan tugas Direktur bertanggung jawab kepada Bupati.
6.Bagian adalah Bagian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser, yaitu Unit kerja mengendalikan dan mengkoordinasikan serta melaksanakan bagian urusan pengelolaan di PDAM yang meliputi bidang umum dan/atau teknis yang pengendaliannya diatur dibawah Direktur.
7.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser.
8.Cabang adalah Unit kerja mengendalikan dan mengkoordinasikan serta melaksanakan bagian urusan pengelolaan di PDAM yang meliputi bidang umum dan/atau teknis yang pengendaliannya diatur dibawah Direktur.
9.Unit Pelayanan adalah unit pelayanan PDAM Tirta Kandilo Kabupaten Paser.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)PDAM berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah dan merupakan suatu kelengkapan Otonomi Daerah yang bergerak dibidang pengelolaan air minum dan/atau air bersih diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip perusahaan.
(2)Dalam hal menyelenggarakan kegiatan, PDAM dipimpin oleh Direktur dibawah pengawasan Dewan Pengawas.

Pasal 3

PDAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum dan/atau air bersih kepada masyarakat serta pendistribusian/penjualan air di wilayah Kabupaten Paser dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PDAM mempunyai fungsi :

a.pelayanan umum penyediaan air minum dan/atau air bersih kepada pelanggan dan masyarakat serta pendistribusian/penjualan air baku dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
b.pemberian jasa teknis kepada masyarakat yang berhubungan dengan bidang air minum dan/atau air bersih baik diminta maupun tidak diminta;
c.untuk mengantisipasi sumber daya air, PDAM dapat melaksanakan pengelolaan sanitasi dan air limbah; dan
d.dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB III

O R G A N I S A S I

Pasal 5

(1)Pengurus PDAM terdiri dari :
1. a.Dewan Pengawas; dan
2. b.Direktur.
(2)Unsur Organisasi PDAM terdiri dari :
1. a.Unsur Pimpinan : Direktur
2. b.Unsur Staf : Bagian
3. c.Unsur Pelaksana : Kantor Cabang dan Unit Pelayanan
(3)Susunan Organisasi PDAM adalah sebagai berikut :
1. a.Dewan Pengawas;
2. b.Direktur;
3. c.Bagian Administrasi dan Keuangan;
4. d.Bagian Hubungan Pelanggan;
5. e.Bagian Teknik;
6. f.Kantor Cabang; dan
7. g.Unit Pelayanan.
(4)Bagan Struktur Organisasi PDAM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Penggolongan PDAM terbagi dalam : - Tipe A; - Tipe B; - Tipe C; - Tipe D;dan - Tipe E.
(2)Penggolongan untuk Tipe yang dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada jumlah sambungan pelanggan sebagai berikut:
1. a.Tipe A adalah PDAM yang jumlah pelanggannya sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) sambungan pelanggan;
2. b.Tipe B adalah PDAM yang jumlah pelanggannya sebanyak 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) sambungan pelanggan;
3. c.Tipe C adalah PDAM yang jumlah pelanggannya sebanyak 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) sambungan pelanggan;
4. d.Tipe D adalah PDAM yang jumlah pelanggannya sebanyak 50.001 (lima puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) sambungan pelanggan;dan
5. e.Tipe E adalah PDAM yang jumlah pelanggannya lebih dari 100.000 (seratus ribu) sambungan pelanggan.
(3)Penggolongan PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan dasar untuk pembentukan organisasi.

Pasal 7

(1)Bentuk organisasi PDAM sebagaimana dimaksud pada Pasal !4 dan Pasal 15, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.PDAM Tipe A. Terdiri dari 1 (satu) Direktur dan 2 (dua) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Administrasi dan Keuangan dan Bagian Teknik. Masing-masing bagian dapat memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian Seksi;
2. b.PDAM Tipe B. Terdiri dari 1 (satu) Direktur dan 3 (tiga) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Administrasi dan Keuangan. Bagian Teknik dan Bagian Hubungan Pelanggan. Masing-masing bagian dapat memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian/Seksi. Untuk Unit Cabang dikepalai oleh seseorang Kepala Unit setigkat Kepala Bagian dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
(2)Untuk PDAM Tipe C, Tipe D dan Tipe E dimungkinkan untuk mengembangkan struktur organisasinya dengan penambahan bagian yang membidangi Bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM yang bersangkutan.

Pasal 8

Bentuk Organisasi PDAM harus memperhatikan:

a.beban kerja, fleksibel dalam arti mudah dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan PDAM dan membagi tugas secara habis dalam struktur organisasi;
b.rentang kendali serta pendelegasian wewenang yang jelas dari struktur organisasi yang efisien, efektif dan proporsional;
c.disusun dalam Struktur Organisasi, uraian tugas dan tata kerja yang tidak tumpang tindih, terkoordinasi, terintegrasi dan sinkronisasi yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
d.kesinambungan organisasi dan kesederhanaan serta efisien dari segi biaya;
e.dalam penempatan personil dalam jabatan harus memperhatikan keahlian dalam tugas kerja serta akuntabilitas kerja yang dapat dipertanggungjawaban;
f.penempatan untuk jabatan Direktur ditetapkan oleh Kepala Daerah sedangkan jabatan dibawah Direktur ditetapkan oleh Direktur;dan
g.peningkatan pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan.

Pasal 9

(1)Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
(2)Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) Tahun.
(3)Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.menguasai managemen PDAM;
2. b.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
3. c.tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati / Wakil Bupati, Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
(4)Pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2013

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2013

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990