DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III KEDUDUKAN HUKUM, JANGKA WAKTU DAN KEGIATAN BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAB VI MODAL BAB VII ORGANISASI BAB VIII KETENAGA KERJAAN BAB IX ANGGARAN TAHUNAN BAB X LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH BAB XI KERJA SAMA, PENUGASAN, DAN PINJAMAN BAB XII PENGADAAN BARANG DAN JASA BAB XIII PENGAWASAN DAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN BAB XIV EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI BAB XV SPAM BAB XVI KETENTUAN TARIF BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2 0 1 7 tentang Sadan Usaha Milik Daerah yang mengatur tentang pendirian Perusahaan Umum Daerah, maka perlu untuk mengganti Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2 0 1 7 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Air Minum Daerah;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3.Undang-Undang Nomor l 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 . Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); r I
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 1 Tahun 2 0 1 5 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2 0 1 5 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2 0 1 7 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 1 7 3 ) ;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Min um; 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 1 2 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2 0 1 6 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Sadan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyedian Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 1399); 1 3 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 1 Tahun 2016 tentang Perhitungan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 1400); 2 I I
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2 0 1 8 tentang pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 700); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO dan W ALIKOTA PALO PO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM AIR MINUM DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kata Palopo.

2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4.Walikota adalah Walikota Palopo.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Palopo yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Palopo yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sistem Penyediaan Air Minum disingkat SPAM, diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum di Daerah.
7.Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RISPAM, yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah dokumen perencanaan yang meliputi perencanaan air minum jaringan perpipaan dengan berdasar proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya yang disusun dan ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kebijakan strategi penyelenggaraan SPAM.
8.Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang disingkat PERUMDA PAM adalah Badan Usaha Milik Daerah disebut PAM.
9.Organ PAM adalah KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi.
10.KPM adalah KPM PAM. 1 1 . Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PAM. 1 2 . Direksi adalah Direksi PAM.
13.Karyawan adalah Pekerja PAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14.Laba Bersih adalah selisih antara pendapatan dan biaya perusahaan setelah dikurangi pajak. 1 5 . Honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
16.Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
17.Bonus adalah sejumlah uang yang dapat diberikan kepada Karyawan di luar gaji atas pencapaian tujuan spesifik yang ditetapkan oleh perusahaan dan/atau dedikasinya kepada perusahaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.kedudukan hukum, jangka waktu, dan kegiatan usaha;
b.maksud dan tujuan;
c.tugas dan tanggung jawab;
d.sumber modal awal dan penyertaan modal Daerah sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan;
e.struktur organisasi;
f.pengangkatan, tugas dan wewenang, penghasilan, dan pemberhentian Organ PAM yang terdiri dari Walikota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan disingkat KPM, Dewan Pengawas dan Direksi;
g.kepegawaian dan anggaran PAM;
h.laporan dan penggunaan laba PAM; 4
1. 1.kerja sama dan pinjaman PAM; J . ketentuan pengadaan;
k.pengawasan dan tanggungjawab kerugian;
1. 1.evaluasi dan restrukturisasi;
m.SPAM;
n.keten tuan tarif.

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM, JANGKA WAKTU DAN KEGIATAN

Pasal 3

( 1 ) PAM didirikan untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah.

(2)PAM diberi nama PERUMDA TIRTA MANGKALUKU Kota Palopo dengan menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
(3)PAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah dan berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Perundang undangan.
(4)PAM berkedudukan dan berkantor di Daerah dan dapat mempunyai kantor cabang dan kantor perwakilan di luar Daerah.

Pasal 4

PAM didirikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 5

( 1 ) Pembubaran PAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2)Fungsi, tugas dan tanggung jawab PAM yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Kekayaan Daerah hasil pembubaran PAM dikembalikan kepada Daerah melalui Pemerintah Daerah.

Pasal 6

( 1 ) PAM dapat melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan.

(2)Penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan terhadap 2 (dua) PAM/Badan Usaha atau lebih. 5
(3)Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) PAM dapat mengambil alih BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya.

Pasal 7

( 1 ) Pembubaran, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, PAM dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PAM, yang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

(2)Proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

( 1 ) Kegiatan usaha PAM adalah penyediaan air minum di Daerah.

(2)PAM dalam pengembangan kegiatan usaha dapat membentuk anak perusahaan dan bermitra dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah lain, maupun Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 9

( 1 ) Maksud dan tujuan pendirian PAM adalah khusus untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah.

(2)Kegiatan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , PAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk:
1. a.memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat dan usaha lainnya;
2. b.mendorong pertumbuhan perekonomian di Daerah;
3. c.salah satu sumber pendapatan asli Daerah. B AB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007