Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.05/2000
- Nomor
- 447/KMK.05/2000
- Tahun
- 2000
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN. Pasal I Mengubah angka 19 Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2000 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini. Pasal II Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, PRIJADI PRAPTOSUHARDJO No Tgl Dalah hal PIB diajukan berisi 1 (satu) uraian barang yang menggunakan fasilitas/pemenuhan persyaratan impor, angka 19 diisi : - jenis fasilitas yang dipergunakan/pemenuhan persyaratan impor serta kodenya pada kotak yang disediakan - nomor dan tanggal/bulan/tahun surat keputusan serta instansi penerbitnya Dalam hal PIB yang diajukan berisi lebih dari 1 (satu) uraian barang dan menggunakan fasilitas/pemenuhan persyaratan impor, diisi : - pada kotak yang disediakan kode jenis fasilitas "99" - pada kolom untuk nomor dan tanggal surat keputusan yang berisi lebih dari 2 (dua), diisi dengan : "Lihat lampiran" sedangkan nomor dan tanggal/bulan/tahun surat keputusan diisikan pada lembar lampiran Dokumen dan Skep.Fasilitas/Pemenuhan Persyaratan Impor. Catatan untuk kode jenis fasilitas/pemenuhan persyaratan impor : 00 Tanpa Fasilitas 01 PMA 02 PMDN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, PRIJADI PRAPTOSUHARDJO 03 Pembebasan Dalam Rangka Ekspor (Bapeksta) 04 Insentif Otomotif 05 PTNI 06 CEPT 07 Keperluan Pertahanan dan Keamanan 08 Industri Strategis 09 Proyek Pemerintah yang Dibiayai dari bantuan LN atau Hibah LN 10 Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya 11 Badan Internasional dan Pejabatnya 12 - 13 Hadiah untuk Ibadah Umum, Amal, Sosial, atau Kebudayaan 14 Keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Yang Semacamnya untuk Umum 15 Keperluan Khusus Kaum Tuna Netra dan Penyandang Cacat 16 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan 17 Barang contoh Tidak untuk diperdagangkan 18 Barang Re-Impor yang Mendapat Fasilitas Bapeksta 19 Pencegahan Pencemaran Lingkungan 20 Bibit dan Benih untuk Pengembangan Pertanian, Peternakn dan Perikanan 21 Hasil laut 22 Barang yang Semula Diekspor untuk Perbaikan, Pengerjaan dan Pengujian 23 Bahan Terapi Manusia, Pengelompokan Darah dan Penjenisan Jaringan 24 Diimpor Oleh Pemerintah Pusat atau Daerah untuk Kepentingan Umum 25 Berasal dari Kawasan Berikat 26 Berasal dari Gudang Berikat 27 - 28 Keputusan Lainnya (Selain 1 s.d. 24 dan 29 s.d. 36) 29 Pertamina 30 Pembangunan dan Pengembangan Industri 31 Barang Re-Impor yang Tidak Mendapat Fasilitas Bapeksta 32 Barang yang Semula Diekspor untuk Pengerjaan Proyek, Pameran dan Pengemas 33 Berasal dari Toko Bebas Bea (TBB) 34 Berasal dari Entrepot Tujuan Pameran (ETP) 35 Impor Sementara 36 AIDA 50 Keterangan Karantina 51 Keterangan Kesehatan/POM 52 Keterangan Pajak 53 Keterangan Lainnya (Selain 50 s. d. 52) 99 Bila Terdapat Beberapa Fasilitas/Pemenuhan Persyaratan Impor untuk Satu PIB CATATAN : Selain dari nomor dan tanggal surat keputusan yang berkaitan dengan fasilitas/pemenuhan persyaratan yang bersangkutan, khusus untuk barang Impor Sementara pada angka 19 isikan pula jangka waktu pemakaian.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)