DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004

Nomor: SK.06/A/OT/VI/2004/01
Tahun: 2004
Ditetapkan: 1 Juni 2004
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjawab tantangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan aparatur diplomasi yang profesional, tangguh, percaya diri, memiliki semangat juang dan berdedikasi dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia;
c.bahwa susunan organisasi Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 069/OR/X/87/01 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri beserta Perubahan Lampiran I dan II sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.16/B/OT/2002/01 Tahun 2002 dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.00705/OR/VII/81/01 Tahun 1981 tentang Tata Kerja Umum Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dipandang tidak sesuai 2 lagi dengan tantangan dan kesempatan dalam pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menata lebih lanjut organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dengan

Menetapkan

menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition of Nationality) Tahun 1961 dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and the Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations concerning Acquisition of Nationality) Tahun 1963, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus (Convention on Special Missions), New York, 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3212);
3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7.Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
8.Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003;
9.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
11.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.01/A/KP/VI/2002/01 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Luar Negeri;
12.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.053/OT/II/2002/01 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri; Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/926/M.PAN/5/2004, tanggal 25 Mei 2004; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dmaksud dengan :

1.Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara 4 resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
2.Perwakilan Diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
3.Perwakilan Konsuler adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah kerja di dalam wilayah Negara Penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia.
4.Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, dan Pejabat Sementara (Acting) Kepala Perwakilan Konsuler yang masing- masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atau Organisasi Internasional.
5.Wakil Kepala Perwakilan adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang merupakan Unsur Pimpinan pada Perwakilan Diplomatik tertentu, yang diangkat oleh Menteri Luar Negeri untuk membantu Kepala Perwakilan dalam menjalankan tugas dan fungsi Perwakilan.
6.Pejabat Diplomatik dan Konsuler adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang melaksanakan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
7.Head of Chancery/Kepala Operasional Perwakilan, yang selanjutnya disebut Kepala Operasional Perwakilan adalah Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang paling tinggi gelar diplomatiknya setelah Kepala Perwakilan atau Pejabat Diplomatik dan Konsuler lainnya yang melaksanakan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi, dan penanggung jawab penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan Perwakilan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri serta bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan.
8.Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Kepala Perwakilan yang memegang kewenangan dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran/penggunaan barang di Perwakilan RI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah Head of Chancery/Kepala Operasional Perwakilan yang bertugas membantu Kepala Perwakilan dalam 5 penyelenggaraan penggunaan anggaran dan penggunaan barang di Perwakilan serta bertindak sebagai Atasan Langsung Bendaharawan.
10.Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan adalah Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan dan Petugas Komunikasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus dan untuk itu diberikan status Staf Non Diplomatik.
11.Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Luar Negeri yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus sebagai bendaharawan dan penata kerumahtanggaan perwakilan dengan status sebagai Staf Non Diplomatik.
12.Petugas Komunikasi adalah Staf Non Diplomatik dan Pejabat lainnya yang ditunjuk di lingkungan Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan tugas pengelolaan persandian dan komunikasi Perwakilan.
13.Home Staff adalah Unsur Pimpinan, Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang yang ditugaskan di Perwakilan berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri.
14.Pegawai Setempat adalah Pegawai Tidak Tetap yang dipekerjakan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu, guna melakukan tugas-tugas tertentu pada Perwakilan.
15.Indeks Perwakilan adalah skala penilaian 1 sampai dengan 5 untuk menentukan bobot misi, derajat hubungan, komposisi dan jumlah staf Perwakilan dengan menggunakan tolok ukur kepentingan nasional.
16.Bobot misi Perwakilan adalah indikator yang menunjukkan prioritas kepentingan nasional yang harus diperjuangkan oleh Perwakilan di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
17.Derajat hubungan adalah tingkat intensitas hubungan dan kerjasama antara Indonesia dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional yang didasarkan pada kepentingan nasional.
18.Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat adalah perangkat Departemen Luar Negeri yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Departemen Luar Negeri, di bidang kepegawaian untuk Jabatan Kepala Perwakilan dan Jabatan Wakil Kepala Perwakilan, Jabatan struktural eselon I dan eselon II, Pejabat Diplomatik dan Konsuler Tingkat I dan PDK Tingkat II di lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan/atau yang diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan/atau Organisasi Internasional. 6

BAB II

JENIS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Jenis Perwakilan, terdiri dari:
1. a.Perwakilan Diplomatik;
2. b.Perwakilan Konsuler.
(2)Dalam keadaan atau situasi tertentu, Menteri Luar Negeri dapat mengusulkan kepada Presiden untuk membentuk dan menetapkan Perwakilan Diplomatik dalam bentuk lain.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler ditetapkan berdasarkan kepentingan nasional yang meliputi bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Negara Penerima terutama di bidang politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan kekonsuleran.
(2)Susunan organisasi Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirumuskan dengan Indeks Perwakilan yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini; dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 30 Keputusan ini.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Perwakilan Diplomatik dengan Indeks Perwakilan antara 3,00 sampai dengan 5,00 terdiri dari:
1. a.Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Perwakilan dan Wakil Kepala Perwakilan;
2. b.Unsur Pelaksana, yaitu Pejabat Diplomatik dan Konsuler paling banyak 12 (dua belas); kecuali pada Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York dan Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa masing-masing paling banyak 16 (enam belas);
3. c.Unsur Penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan paling banyak 4 (empat).
(2)Susunan Organisasi Perwakilan Diplomatik dengan Indeks Perwakilan antara 1,00 sampai dengan 2,99 terdiri dari :
1. a.Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Perwakilan;
2. b.Unsur Pelaksana, yaitu Pejabat Diplomatik dan Konsuler paling banyak 7 (tujuh);
3. c.Unsur Penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan paling banyak 3 (tiga). 7
(3)Susunan Organisasi Perwakilan Konsuler dengan Indeks Perwakilan antara 3,00 sampai dengan 5,00 terdiri dari:
1. a.Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Perwakilan;
2. b.Unsur Pelaksana, yaitu Pejabat Diplomatik dan Konsuler paling banyak 7 (tujuh);
3. c.Unsur Penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan paling banyak 2 (dua).
(4)Susunan Organisasi Perwakilan Konsuler dengan Indeks Perwakilan antara 1,00 sampai dengan 2,99 terdiri dari:
1. a.Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Perwakilan;
2. b.Unsur Pelaksana, yaitu Pejabat Diplomatik dan Konsuler paling banyak 4 (empat);
3. c.Unsur Penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan paling banyak 2 (dua).
(5)Jumlah dan komposisi masing-masing unsur di setiap Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 5

Dalam hal terdapat kebutuhan yang mendesak karena perubahan, perkembangan bobot misi, dan derajat hubungan, termasuk keperluan pembinaan profesi/kaderisasi maka ketentuan Indeks Perwakilan dan gelar personil yang ditempatkan di Perwakilan dapat disesuaikan.

Pasal 6

(1)Pada Perwakilan Diplomatik tertentu, dapat ditetapkan Atase Pertahanan dan/atau Atase Teknis sebagai Unsur Pelaksana setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan berdasarkan misi, kebutuhan, dan masukan dari Perwakilan dimaksud.
(2)Pada Perwakilan Konsuler tertentu, dapat dibentuk Staf Teknis sebagai Unsur Pelaksana oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan berdasarkan misi, kebutuhan, dan masukan dari Perwakilan dimaksud.
(3)Penetapan Atase Pertahanan dan/atau Atase Teknis dan/atau Staf Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta kemungkinan peninjauan kembali jumlah dan komposisi Atase Pertahanan, Atase Teknis dan/atau Staf Teknis, Menteri Luar Negeri melakukan pembahasan bersama dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan serta Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait. 8

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

Kepala Perwakilan mempunyai tugas pokok mewakili, merundingkan, mempromosikan, melindungi kepentingan nasional, Negara, Pemerintah, dan Warga Negara Republik Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional di Wilayah Kerjanya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

a.perwakilan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional, Negara dan Pemerintah Indonesia di Negara Penerima, Wilayah Kerja, dan/atau Organisasi Internasional;
b.perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Wilayah Kerja;
c.perundingan dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
d.pelaporan tentang hasil pengamatan, analisis dan rekomendasi;
e.peningkatan hubungan dengan Negara Penerima dan/atau Wilayah Kerja;
f.pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan politik luar negeri dan hubungan luar negeri, serta pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi Perwakilan;
g.pengawasan fungsional dan administratif di Perwakilan.

Pasal 9

Wakil Kepala Perwakilan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Perwakilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Perwakilan.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Wakil Kepala Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
1. a.mewakili Kepala Perwakilan dalam tugas-tugas yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan;
2. b.melakukan koordinasi, memberikan bimbingan dan pengarahan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas semua unsur yang berada di bawah tanggung jawab Kepala Perwakilan. 9
(2)Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wakil Kepala Perwakilan juga melaksanakan fungsi Kepala Operasional Perwakilan dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjawab tantangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan aparatur diplomasi yang profesional, tangguh, percaya diri, memiliki semangat juang dan berdedikasi dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia;
c.bahwa susunan organisasi Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 069/OR/X/87/01 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri beserta Perubahan Lampiran I dan II sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.16/B/OT/2002/01 Tahun 2002 dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.00705/OR/VII/81/01 Tahun 1981 tentang Tata Kerja Umum Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dipandang tidak sesuai 2 lagi dengan tantangan dan kesempatan dalam pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menata lebih lanjut organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dengan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus (Convention on Special Missions), New York, 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3212);
3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7.Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
8.Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003;
9.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
11.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.01/A/KP/VI/2002/01 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Luar Negeri;
12.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.053/OT/II/2002/01 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri; Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/926/M.PAN/5/2004, tanggal 25 Mei 2004; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dmaksud dengan :

1.Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara 4 resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
2.Perwakilan Diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
3.Perwakilan Konsuler adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah kerja di dalam wilayah Negara Penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia.
4.Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, dan Pejabat Sementara (Acting) Kepala Perwakilan Konsuler yang masing- masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atau Organisasi Internasional.
5.Wakil Kepala Perwakilan adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang merupakan Unsur Pimpinan pada Perwakilan Diplomatik tertentu, yang diangkat oleh Menteri Luar Negeri untuk membantu Kepala Perwakilan dalam menjalankan tugas dan fungsi Perwakilan.
6.Pejabat Diplomatik dan Konsuler adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang melaksanakan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
7.Head of Chancery/Kepala Operasional Perwakilan, yang selanjutnya disebut Kepala Operasional Perwakilan adalah Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang paling tinggi gelar diplomatiknya setelah Kepala Perwakilan atau Pejabat Diplomatik dan Konsuler lainnya yang melaksanakan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi, dan penanggung jawab penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan Perwakilan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri serta bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan.
8.Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Kepala Perwakilan yang memegang kewenangan dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran/penggunaan barang di Perwakilan RI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah Head of Chancery/Kepala Operasional Perwakilan yang bertugas membantu Kepala Perwakilan dalam 5 penyelenggaraan penggunaan anggaran dan penggunaan barang di Perwakilan serta bertindak sebagai Atasan Langsung Bendaharawan.
10.Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan adalah Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan dan Petugas Komunikasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus dan untuk itu diberikan status Staf Non Diplomatik.
11.Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Luar Negeri yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus sebagai bendaharawan dan penata kerumahtanggaan perwakilan dengan status sebagai Staf Non Diplomatik.
12.Petugas Komunikasi adalah Staf Non Diplomatik dan Pejabat lainnya yang ditunjuk di lingkungan Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan tugas pengelolaan persandian dan komunikasi Perwakilan.
13.Home Staff adalah Unsur Pimpinan, Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang yang ditugaskan di Perwakilan berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri.
14.Pegawai Setempat adalah Pegawai Tidak Tetap yang dipekerjakan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu, guna melakukan tugas-tugas tertentu pada Perwakilan.
15.Indeks Perwakilan adalah skala penilaian 1 sampai dengan 5 untuk menentukan bobot misi, derajat hubungan, komposisi dan jumlah staf Perwakilan dengan menggunakan tolok ukur kepentingan nasional.
16.Bobot misi Perwakilan adalah indikator yang menunjukkan prioritas kepentingan nasional yang harus diperjuangkan oleh Perwakilan di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
17.Derajat hubungan adalah tingkat intensitas hubungan dan kerjasama antara Indonesia dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional yang didasarkan pada kepentingan nasional.
18.Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat adalah perangkat Departemen Luar Negeri yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Departemen Luar Negeri, di bidang kepegawaian untuk Jabatan Kepala Perwakilan dan Jabatan Wakil Kepala Perwakilan, Jabatan struktural eselon I dan eselon II, Pejabat Diplomatik dan Konsuler Tingkat I dan PDK Tingkat II di lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan/atau yang diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan/atau Organisasi Internasional. 6

BAB II

JENIS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Jenis Perwakilan, terdiri dari:
1. a.Perwakilan Diplomatik;
2. b.Perwakilan Konsuler.
(2)Dalam keadaan atau situasi tertentu, Menteri Luar Negeri dapat mengusulkan kepada Presiden untuk membentuk dan menetapkan Perwakilan Diplomatik dalam bentuk lain.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler ditetapkan berdasarkan kepentingan nasional yang meliputi bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Negara Penerima terutama di bidang politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan kekonsuleran.
(2)Susunan organisasi Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirumuskan dengan Indeks Perwakilan yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini; dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 30 Keputusan ini.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Perwakilan Diplomatik dengan Indeks Perwakilan antara 3,00 sampai dengan 5,00 terdiri dari:
1. a.Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Perwakilan dan Wakil Kepala Perwakilan;
2. b.Unsur Pelaksana, yaitu Pejabat Diplomatik dan Konsuler paling banyak 12 (dua belas); kecuali pada Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York dan Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa masing-masing paling banyak 16 (enam belas);
3. c.Unsur Penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan paling banyak 4 (empat).
(2)Susunan Organisasi Perwakilan Diplomatik dengan Indeks Perwakilan antara 1,00 sampai dengan 2,99 terdiri dari :
1. a.Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Perwakilan;
2. b.Unsur Pelaksana, yaitu Pejabat Diplomatik dan Konsuler paling banyak 7 (tujuh);
3. c.Unsur Penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan paling banyak 3 (tiga). 7
(3)Susunan Organisasi Perwakilan Konsuler dengan Indeks Perwakilan antara 3,00 sampai dengan 5,00 terdiri dari:
1. a.Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Perwakilan;
2. b.Unsur Pelaksana, yaitu Pejabat Diplomatik dan Konsuler paling banyak 7 (tujuh);
3. c.Unsur Penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan paling banyak 2 (dua).
(4)Susunan Organisasi Perwakilan Konsuler dengan Indeks Perwakilan antara 1,00 sampai dengan 2,99 terdiri dari:
1. a.Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Perwakilan;
2. b.Unsur Pelaksana, yaitu Pejabat Diplomatik dan Konsuler paling banyak 4 (empat);
3. c.Unsur Penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan paling banyak 2 (dua).
(5)Jumlah dan komposisi masing-masing unsur di setiap Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Pada Perwakilan Diplomatik tertentu, dapat ditetapkan Atase Pertahanan dan/atau Atase Teknis sebagai Unsur Pelaksana setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan berdasarkan misi, kebutuhan, dan masukan dari Perwakilan dimaksud.
(2)Pada Perwakilan Konsuler tertentu, dapat dibentuk Staf Teknis sebagai Unsur Pelaksana oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan berdasarkan misi, kebutuhan, dan masukan dari Perwakilan dimaksud.
(3)Penetapan Atase Pertahanan dan/atau Atase Teknis dan/atau Staf Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta kemungkinan peninjauan kembali jumlah dan komposisi Atase Pertahanan, Atase Teknis dan/atau Staf Teknis, Menteri Luar Negeri melakukan pembahasan bersama dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan serta Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait. 8

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

a.perwakilan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional, Negara dan Pemerintah Indonesia di Negara Penerima, Wilayah Kerja, dan/atau Organisasi Internasional;
b.perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Wilayah Kerja;
c.perundingan dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
d.pelaporan tentang hasil pengamatan, analisis dan rekomendasi;
e.peningkatan hubungan dengan Negara Penerima dan/atau Wilayah Kerja;
f.pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan politik luar negeri dan hubungan luar negeri, serta pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi Perwakilan;
g.pengawasan fungsional dan administratif di Perwakilan.

Pasal 9

Wakil Kepala Perwakilan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Perwakilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Perwakilan.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Wakil Kepala Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
1. a.mewakili Kepala Perwakilan dalam tugas-tugas yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan;
2. b.melakukan koordinasi, memberikan bimbingan dan pengarahan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas semua unsur yang berada di bawah tanggung jawab Kepala Perwakilan. 9
(2)Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wakil Kepala Perwakilan juga melaksanakan fungsi Kepala Operasional Perwakilan dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.