DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2013

Nomor: 3
Tahun: 2013
Ditetapkan: 26 Juli 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penguatan struktur organisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi, Republik India dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea, New Caledonia, perlu dilakukan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.995 2 perubahan atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition of Nationality) Tahun 1961 dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and the Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations concerning Acquisition of Nationality) Tahun 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.9953
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
9.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
10.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
11.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler;
12.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
13.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 448). www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.995 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Lampiran IA angka 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: A. PERWAKILAN DIPLOMATIK NO TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH AKREDITASI/RANGKAPAN INDEKS PERWAKILAN
54.New Delhi Republik India 3,39
2.Ketentuan Lampiran IB angka 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: A. PERWAKILAN KONSULER NO TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH AKREDITASI/RANGKAPAN INDEKS PERWAKILAN
22.Noumea New Caledonia 2,11
3.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran II-54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(2)Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi adalah 3,39 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,90), Politik (3,45), Sosial Budaya (3,36), dan Konsuler (2,85). www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.9955

4.Ketentuan Pasal 3 Lampiran II-54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Berdasarkan kepetingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik India serta Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi terdiri dari: A. Unsur Pimpinan:

1.Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2.Wakil Kepala Perwakilan. B. Unsur Pelaksana:
1.Minister Counsellor;
2.Minister Counsellor;
3.Counsellor;
4.Counsellor;
5.Sekretaris I;
6.Sekretaris I;
7.Sekretaris III;
8.Sekretaris III;
9.Atase Pertahanan;
10.Atase Perdagangan;
11.Atase Pendidikan;
12.Asisten Atase Pertahanan. C. Unsur Penunjang:
1.Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2.Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3.Petugas Komunikasi;
4.Petugas Komunikasi.
5.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Lampiran II-54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Jumlah dan klasifikasi Unsur Penunjang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 huruf C terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan dan 2 (dua) orang Petugas Komunikasi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.995 6

6.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Lampiran II-54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi paling tinggi 30 (tiga puluh) orang.

7.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran II-110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(2)Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea adalah 2,11 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (2,49), Sosial Budaya (2,33), Politik (2,00), dan Konsuler (1,62).

8.Ketentuan Pasal 3 Lampiran II-110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan New Caledonia serta Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea terdiri dari: A. Unsur Pimpinan: Konsul Jenderal. B. Unsur Pelaksana:

1.Counsellor;
2.Sekretaris I;
3.Sekretaris II;
4.Sekretaris III. C. Unsur Penunjang:
1.Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2.Petugas Komunikasi.
9.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Lampiran II-110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(2)Gelar diplomatik paling tinggi bagi Unsur Pelaksana pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea adalah Counsellor dengan kompetensi Ekonomi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.9957

10.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Lampiran II-110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea paling tinggi 11 (sebelas) orang. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2013 MENTERI LUAR NEGERI R.M. MARTY M. NATALEGAWA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 6 Agustus 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penguatan struktur organisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi, Republik India dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea, New Caledonia, perlu dilakukan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.995 2 perubahan atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.9953
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
9.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
10.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
11.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler;
12.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
13.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 448). www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.995 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Lampiran IA angka 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: A. PERWAKILAN DIPLOMATIK NO TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH AKREDITASI/RANGKAPAN INDEKS PERWAKILAN
54.New Delhi Republik India 3,39
2.Ketentuan Lampiran IB angka 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: A. PERWAKILAN KONSULER NO TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH AKREDITASI/RANGKAPAN INDEKS PERWAKILAN
22.Noumea New Caledonia 2,11
3.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran II-54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(2)Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi adalah 3,39 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,90), Politik (3,45), Sosial Budaya (3,36), dan Konsuler (2,85). www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.9955

4.Ketentuan Pasal 3 Lampiran II-54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

1.Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2.Wakil Kepala Perwakilan. B. Unsur Pelaksana:
1.Minister Counsellor;
2.Minister Counsellor;
3.Counsellor;
4.Counsellor;
5.Sekretaris I;
6.Sekretaris I;
7.Sekretaris III;
8.Sekretaris III;
9.Atase Pertahanan;
10.Atase Perdagangan;
11.Atase Pendidikan;
12.Asisten Atase Pertahanan. C. Unsur Penunjang:
1.Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2.Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3.Petugas Komunikasi;
4.Petugas Komunikasi.
5.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Lampiran II-54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Jumlah dan klasifikasi Unsur Penunjang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 huruf C terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan dan 2 (dua) orang Petugas Komunikasi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.995 6

6.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Lampiran II-54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi paling tinggi 30 (tiga puluh) orang.

7.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran II-110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(2)Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea adalah 2,11 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (2,49), Sosial Budaya (2,33), Politik (2,00), dan Konsuler (1,62).

8.Ketentuan Pasal 3 Lampiran II-110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

1.Counsellor;
2.Sekretaris I;
3.Sekretaris II;
4.Sekretaris III. C. Unsur Penunjang:
1.Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2.Petugas Komunikasi.
9.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Lampiran II-110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(2)Gelar diplomatik paling tinggi bagi Unsur Pelaksana pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea adalah Counsellor dengan kompetensi Ekonomi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.9957

10.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Lampiran II-110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea paling tinggi 11 (sebelas) orang. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2013 MENTERI LUAR NEGERI R.M. MARTY M. NATALEGAWA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 6 Agustus 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id