Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2013
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition of Nationality) Tahun 1961 dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and the Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations concerning Acquisition of Nationality) Tahun 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.9953
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.995 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri diubah sebagai berikut:
A. PERWAKILAN DIPLOMATIK NO TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH AKREDITASI/RANGKAPAN INDEKS PERWAKILAN
A. PERWAKILAN KONSULER NO TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH AKREDITASI/RANGKAPAN INDEKS PERWAKILAN
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.9955
Berdasarkan kepetingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik India serta Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi terdiri dari: A. Unsur Pimpinan:
B. Unsur Pelaksana:
C. Unsur Penunjang:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.995 6
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan New Caledonia serta Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea terdiri dari: A. Unsur Pimpinan: Konsul Jenderal. B. Unsur Pelaksana:
C. Unsur Penunjang:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.9957
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2013 MENTERI LUAR NEGERI R.M. MARTY M. NATALEGAWA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 6 Agustus 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)